Purnawiran Bantah Mendukung RUU HIP Jadi RUU PIP, Beda Dengan Try Sutrisno
Oleh: Selamat Ginting* Telepon genggam berdering. Tertera nama Kiki Syahnakri di layar monitor. Pagi itu, sekitar pukul 08.13 WIB, mantan wakil kepala...
Home » Penelusuran Catatan
Oleh: Selamat Ginting*
Telepon genggam berdering. Tertera nama Kiki Syahnakri di layar monitor. Pagi itu, sekitar pukul 08.13 WIB, mantan wakil kepala staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Kiki Syahnakri (73 tahun) menelepon penulis. Ia mengakui bahwa surat klarifikasi yang beredar di sejumlah grup Whatsapp (WA) adalah pernyataan dirinya bersama Mayor Jenderal (Purnawirawan) Syaiful Sulun (83 tahun).
“Assalamualaikum. Selamat pagi. Mejuah-juah,” sapa Kiki Syahnakri mengawali pembicaraan. Mejuah-juah adalah salam suku Karo di Sumatra Utara. Setelah dijawab salamnya, ia melanjutkan pembicaraannya.
“Betul sekali itu surat klarifikasi dari saya dan Pak Syaiful Sulun soal pernyataan Pak Try Sutrisno di MPR beberapa waktu lalu,” kata Kiki Syahnakri diujung telepon menjawab pertanyaan penulis melalui Whatsapp, Rabu (8/7). Ia mengakui sedang berada di dalam mobil menuju Karawang, Jawa Barat, kampung halamannya.
Kiki Syahnakri adalah ketua umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD). Abituren (lulusan) Akademi Militer (Akmil) 1971 itu pernah menjadi panglima Kodam Udayana, panglima Penguasa Darurat Militer Timor Timur, dan asisten operasi KSAD.
Syaiful Sulun adalah ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), abituren Akmil 1960, dan mantan wakil ketua MPR RI 1987-1992 dari Fraksi Utusan Golongan. Ia pernah menjadi panglima Kodam Brawijaya dan asisten sosial politik ABRI.
Sedangkan Try Sutrisno (84 tahun), wakil presiden ke-6 RI. Abituren Akmil 1959 ini antara lain pernah menjadi panglima ABRI (1988-1993), dan KSAD (1986-1988). Kini sebagai wakil ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Try juga tercatat sebagai ketua Dewan Pembina Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Kiki mengakui, klarifikasi harus dilakukannya bersama Syaiful Sulun yang seolah-olah menyebutkan mereka turut mendukung Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) berganti nama menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Kabar tersebut beredar setelah Jenderal (Purnawirawan) Try Sutrisno bersama dengan Ketua Umum DPP LVRI Mayjen (Purnawirawan) Saiful Sulun dan Ketua Umum PPAD Letjen (Purnawirawan) Kiki Syahnakri berkunjung ke MPR pada Kamis (2/7) lalu.
Dalam klarifikasinya, Syaiful Sulun dan Kiki Syahnakri mengawali dengan kalimat:
Sehubungan dengan pernyataan dukungan Bapak Try Sutrisno terhadap RUU PIP sebagai pengganti RUU HIP yang telah diberitakan dalam berbagai media, bersama ini kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut:
1. Keikutsertaan kami Saiful Sulun dan Kiki Syahnakri mendampingi kunjungan Bapak Try Sutrisno ke MPR adalah atas permintaan beliau. Selain itu kesikutsertaan kami tersebut sebagai bentuk hormat kami kepada beliau 'senior TNI'. Kunjungan ke MPR ke MPR pada hari Kamis 2 Juli 2020 tersebut dalam rangka mendorong pimpinan MPR untuk mengkaji ulang UUD hasil amandemen (UUD 2002).
2. Benar bahwa pada kesempatan itu dibacakan juga tentang RUU HIP dan RUU PIP. Dalam hal ini posisi LVRI dan PPAD bersama organisasi purnawirawan TNI/Polri lainnya tetap konsisten menolak RUU HIP. Adapun keberadaan RUU PIP, kami tegaskan bahwa dalam dialog tersebut tidak ada pernyataan bahwa kami menyetujui RUU PIP.
3. Pernyataan Bapak Try Sutrisno tentang RUU PIP dalam jumpa pers setelah dialog merupakan pendapat beliau dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua dewan pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Bukan atas nama purnawirawan.
Demikian pernyataan ini dibuat sebagai klarifikasi. Ditandatangani di Jakarta, 7 Juli 2020 oleh Syaiful Sulun, ketua umum LVRI dan Kiki Syahnakri, ketua umum PPAD.
Resah
Kiki menjelaskan, pada Rabu 1 Juli 2020, dia bersama Syaiful Sulun dan sejumlah purnawirawan perwakilan dari TNI AD, TNI Angkatan Laut (AL), TNI Angkatan Udara (AU), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sedang diskusi membahas RUU HIP dan RUU PIP di kantor Forum Komunikasi Purnawirawan, kawasan Senen, Jakarta Pusat. “Saat pembahasan Pak Syaiful Sulun ditelepon Pak Try Sutisno, sekitar pukul 12.00 WIB. Pak Try minta Pak Syaiful sebagai senior purnawirawan bersedia mendampinginya ke gedung MPR, esok hari (Kamis 2 Juli 2020). Terkait dengan RUU HIP dan RUU PIP,” kata Kiki Syahnakri
Di situ, lanjut Kiki, Syaiful Sulun menyatakan forum komunikasi purnawirawan belum bersedia mendampingi dengan alasan belum selesai membahas soal RUU PIP. “Pak Syaiful bilang, tidak ingin RUU PIP kembali menjadi kontroversial seperti RUU HIP. Apalagi jika substansinya masih sama dengan RUU HIP. Kalau masih sama untuk apa?”
Di ujung telepon, ujar Kiki, Try Sutrisno menjadi emosional. Namun karena tidak enak hati dan menghormati senior, mereka bersedia. “Terus terang kami khawatir dengan kondisi kesehatan Pak Try, akhirnya kami bersedia mendampingi ke MPR, Kamis (2/7)," kata Kiki.
Namun, lanjut Kiki, mereka terkejut, karena dalam pemberitaan media massa seolah-olah forum komunikasi purnawirawan menyetujui RUU PIP sebagai pengganti RUU HIP. “Kehadiran kami mendampingi Pak Try dianggap sebagai dukungan, itu keliru. Makanya kami perlu mengklarifikasi,” ujar Kiki.
Awalnya, ungkap Kiki, mereka meminta lebih elok Try Sutrisno yang membuat klarifikasi pemberitaan di media massa. Namun hingga Senin (6/7), belum ada klarifikasi dari Try Sutrisno. Hal ini membuat keresahan pada forum komunikasi purnawirawan. “Kami berasumsi, mungkin senior kami, Pak Try sedang sibuk atau ada hal lain, sehingga belum sempat mengklarifikasi. Jadi kami yang membuat klarifikasi agar persoalan menjadi jelas,” ungkap Kiki.
Mengenai RUU PIP, lanjut Kiki, forum komunikasi purnawirawan dalam diskusi rutin memberikan bahan masukan untuk penyempurnaan.
Pertama; judul diubah dari RUU PIP menjadi RUU Pembinaan Implementasi/Pengamalan Pancasila (RUU PPP). Alasannya, Pancasila tidak perlu dibina. Yang perlu dibina adalah pengamalannya.
Kedua; BPIP bersifat independen/tidak berpolitik.
Ketiga; Peran BPIP sebagai staf/ pembantu presiden dalam pembinaan implementasi/pengamalan Pancasila.
Keempat; Fungsi BPIP: perumusan penataran, pengawasan, penyaringan RUU sebelum diundangkan (agar dijiwai Pancasila).
Kelima; kedudukan BPIP di bawah presiden. Keenam; personel yang mengawaki BPIP harus independen (bukan orang partai politik). Terdiri dari para akademisi (khususnya pedagog, psikolog, pakar hukum tata negara, pakar komunikasi sosial), tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Soal Pancasila, jelas Kiki Syahnakri, bagi purnawirawan TNI/Polri sudah final apa yang telah diputuskan pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945. “Jangan diutak-atik lagi, karena akan menimbulkan masalah baru bagi bangsa Indonesia. TNI sebagai garda depan pengawal Pancasila,” tegas Kiki.
Mengenai penolakan terhadap RUU HIP, salah satu alasan mendasar bagi forum komunikasi purnawirawan adalah tidak tercantumnya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme dalam draf RUU itu. “Bagi TNI, walau kami sudah purnawirawan, komunisme adalah bahaya laten,” tutup Kiki dalam sambungan telepon.
Para purnawirawan juga secara khusus menanyakan tentang RUU HIP kepada pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, RUU HIP adalah inisiatif DPR yang saat ini tengah dilakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) oleh pemerintah. Pemerintah, menurut Mahfud, memberikan perhatian yang besar terhadap RUU ini. "Sikap pemerintah sama dengan bapak-bapak (purnawirawan) sekalian, Pancasila tidak akan memberikan tempat kepada paham komunisme, Marxisme, Leninisme, dan paham-paham radikal," kata Mahfud.
Pendapat Try
Sebelumnya saat bertemu dengan pimpinan MPR, Kamis (2/7/2020) lalu, Try Sutrisno menyampaikan dukungannya terhadap RUU PIP demi menguatkan ideologi dasar negara yang telah diletakkan para pendiri sejak republik ini berdiri. Ada empat poin penting yang perlu dimaknai dan menjadi alasan Try.
Pertama; pembinaan ideologi Pancasila harus diperkuat karena sejak era reformasi wacana pembinaan ideologi Pancasila berangsur ditinggalkan dan ditanggalkan. Padahal Pancasila menjadi identitas Indonesia. Menurutnya, pelajaran Pancasila wajib menjadi kurikulum inti mulai dari TK sampai SMA. Sehingga penghayatan dan pengamalannya menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara.
Kedua; sebagai konsekuensi dari poin pertama, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila harus disikapi serius. Hal ini untuk mencegah runtuhnya nilai-nilai luhur bangsa seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, Keadilan Sosial dan yang paling penting adalah Gotong Royong. Dia berpendapat, pembinaan ideologi Pancasila yang dijalankan dengan komitmen segenap bangsa dapat menangkal bibit intoleransi yang berkembang luas di tengah masyarakat.
Ketiga, penguatan pancasila yang mengakar kuat dalam diri bangsa dapat mencegah dampak globalisasi yang masif. "Kami melihat Pancasila harus hadir terus menerus di tengah era semakin canggihnya teknologi informasi dengan tendensi dominasi negara maju atas bangsa kita," papar Try, menjelaskan.
Keempat, untuk menghadapi tantangan atas eksistensi Pancasila, diperlukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan ideologi bangsa tersebut. Untuk itu dirinya mendukung penguatan BPIP yang diatur dalam payung hukum yang lebih tinggi, seperti UU bukan hanya Perpres.
Try melanjutkan, agar pembinaan ideologi Pancasila tidak tergantung rezim, ia mengapresiasi kebijakan presiden yang telah membentuk adan pembinaan Pancasila, yaitu Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) dan kemudian menjadi BPIP. Try berharap poin-poin itu dapat menjadi pemahaman kolektif di level legislatif sehingga MPR dapat mendukung rencana pembentukan UU PIP.
Hadir dalam pertemuan itu, di antaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo dan para Wakil Ketua MPR, yakni: Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syarif Hasan Hidayat Nurwahid, Arsul Sani, serta Fadel Muhamad.
Ditolak TNI dan Islam
RUU HIP diusulkan Fraksi PDIP DPR pada awal tahun ini. Alasannya untuk memperkuat landasan hukum pembentukan BPIP yang selama ini diatur peraturan presiden. PBIP saat ini dipimpin eks rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi sebagai kepala. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertindak sebagai ketua dewan pembina.
Sejumlah pihak menengarai ada upaya sekularisasi dalam batang tubuh RUU HIP. Hal ini terkait sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Terkesan akan dilebur menjadi klausul ‘agama, rohani, dan budaya’ dalam satu baris. Sehingga dituding mencerminkan pandangan sekularisme yang berlawanan dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sejumlah pasal dalam draf RUU HIP yang ramai menjadi perbincangan adalah Pasal 7 Ayat (2). Di situ menjelaskan, ciri pokok Pancasila berupa Trisila. Ketiganya, yaitu ‘Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, serta Ketuhanan yang Berkebudayaan’. Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu Gotong-Royong, seperti bunyi Pasal 7 Ayat (3).
Ide 'Ekasila' pertamakali disampaikan Sukarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Selain Pancasila, Sukarno juga memberikan pilihan ‘Trisila’ (Internasionalisme, Kemanusiaan, dan Ketuhanan) dan ‘Ekasila” atau Gotong Royong. Protes publik yang marak belakangan ini, antara lain di latar belakangi sejarah sidang Konstituante tahun 1955.
Saat itu, utusan komunis, Sakirman kembali menyuarakan sikap PKI. “Gotong royong sudah cukup sebagai dasar negara dengan mengesampingkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Di sinilah kalangan Islam dan TNI menolak keras ide yang digelorakan PKI yang berambisi menghilangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu yang melatar belakangi demonstrasi anti-RUU HIP belakangan ini.
*Penulis adalah Wartawan Senior Republika (ROL)
Aziz Blogger July 09, 2020 Admin Bandung Indonesia
Presiden Jokowi sudah merevisi Perpres Kartu Prakerja melalui Perpres 76/2020.
(Download di sini: https://onedrive.live.com/download?cid=61919CCED358D3B8&resid=61919CCED358D3B8%2113351&authkey=ADiRmebtZUxu68s&em=2)
Ditetapkan 7 Juli 2020, diundangkan 8 Juli 2020. Selain diteken Presiden Jokowi, tertera juga nama Mohammad Mahfud MD sebagai Menteri Hukum dan HAM Ad Interim (sementara).
Perpres revisi ini mengubah posisi platform digital. Ya, mengubah jadi lebih kuat!
Pasal 1 angka 10 tidak diubah. Artinya platform digital tetap mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet.
Tidak ada perubahan format apapun sepanjang menyangkut kegiatan jual beli video pelatihan melalui platform digital memakai uang negara yang dititipkan ke peserta.
Malah ada tambahan Pasal 15 dan Pasal 31 yang saya sebut pasal baju zirah. Pasal baju besi yang menjadi pelindung. Terbuat dari bahan yang lebih tebal dari kulit trenggiling.
Pasal 15 menambah personel Komite Cipta Kerja yakni Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPKP, dan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah. Cara berpikir mudah diterka: amankan dari potensi perkara hukum di masa depan.
Pasal 31A menegaskan pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pasal 31B ayat (1) membentengi perbuatan Komite dan Manajemen Pelaksana sebelum perpres ini berlaku adalah sah sepanjang didasarkan pada iktikad baik. (Tahu dari mana iktikadnya baik?)
Pasal 31B ayat (2) juga menjadi pelindung sahnya kebijakan dan tindakan antara lain kerja sama dengan platform digital, besaran biaya program pelatihan (Rp5,6 triliun), bahkan besaran biaya jasa platform digital...
Pasal 31C menyasar masyarakat peserta yang menerima biaya pelatihan dan insentif tapi tidak sesuai kriteria penerima. Wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan (Rp1 juta) dan/atau insentif (Rp600 ribu) ke negara paling lama 60 hari. Kalau tidak, manajemen pelaksana bisa melakukan gugatan ganti rugi!
Pasal 31D memburu pemalsu identitas pendaftar. Manajemen pelaksana boleh mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian!
Perpres ini ‘berkelas’ sekali: berpotensi melindungi pejabat, mengancam rakyat peserta.
Rp5,6 triliun vs Rp600 ribu.
Satu tahun anggaran Kartu Prakerja memakan Rp5,6 triliun keuangan negara untuk biaya pelatihan yang hilirnya rekening platform digital. Di situlah kita temukan ‘konteks penting’ perpres revisi ini.
Ini bisnis besar. Butuh 3 Maria Lumowa dan 11 Joko Tjandra untuk mencapai nilai jual video pelatihan Kartu Prakerja itu.
Pokoknya satu kata untuk Pak Presiden: saranghaeyo!
With love, penikmat Rp5,6 triliun.
Sedap!
(By Agustinus Edy Kristianto)
Aziz Blogger
July 09, 2020
Admin
Bandung Indonesia
Jokowi Keluarkan Aturan Baru Kartu Prakerja, Dinilai Tambah Parah, Proyek Pelatihan Rp 5,6 Tirliun Makin Lancar Jaya
Presiden Jokowi sudah merevisi Perpres Kartu Prakerja melalui Perpres 76/2020. (Download di sini: https://onedrive.live.com/download?cid=61919CCED358D3B8&resid=61919CCED358D3B8%2113351&authkey=ADiRmebtZUxu68s&em=2)...
Hidden Agenda RUU HIP:
"Khilafahisme dan Radikalisme" Memojokkan Umat Islam?
Oleh: Prof. Suteki
Beredar video yang pada intinya melaporkan bahwa ada protes terhadap pernyataan sumpah dan janji Anggota DPRD Cirebon yang mencoret kata khilafah yang disejajarkan dengan ideologi komunisme.
Protes ini merupakan sebuah fakta yang menyakitkan umat Islam karena hendak mengkriminalisasikan khilafah sementara umat Islam meyakini bahwa khilafah itu ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan hidup seorang muslim. Ada apa dengan bangsa ini? Mengapa begitu membenci bahkan phobia terhadap khilafah ide Alloh yang diperintahkan kepada Rasul dan umat manusia? Menolak, tidak setuju itu hak, tetapi mengkriminalkan ajaran Islam adalah salah satu bentuk penistaan agama.
Memahami sejarah secara benar
Belajar untuk konsisten dengan prinsip negara demokrasi memang sulit. Kendatipun telah "makan bangku" sekolah puluhan tahun belum tentu juga mampu meningkatkan daya analisis dan critical thinking seseorang. Di samping itu pemahaman seseorang bagaimana sejarah bangsanya perlu diperbaiki. Kita harus banyak membaca bagaimana perkembangan day to day, week per week, hingga tahun ke tahun bangsa ini tumbuh dan berkembang. Indonesia ada bukan turun dari langit, tiba-tiba NKRI ada tanpa proses yang melatarbelakangi.
NKRI ada berproses bagaimana negara-negara kerajaan di bumi Indonesia ini menyatu dengan dilatarbelakangi pula oleh penerpan sistem hukum, khususnya hukum Islam. Kita tidak boleh menutup mata bagaimana hukum Islam diterapkan dan bagaimana peran negara luar khususnya Negara Arab hingga masa kekhalifahan Turki Ustmani menjelang perjuangan kemerdekaan Indonesia dari imperialisme Belanda. Bila ditelusuri lebih jauh, justru para tokoh dan ulama Islamlah yang berjibaku menginisiasi pergerakan kemerdekaan RI tanpa menafikkan peran dari tokoh dan pemimpin agama lain. Islam dengan segala ajarannya menentang penindasan terhadap keadilan dan kebenaran dari siapa pun dan oleh siapa pun. Itu ruh utama ajaran Islam yang datang dari Alloh langsung melalui para nabi dan rasul-Nya. Dan tidak ada keraguan terhadap kebenaran di dalamnya.
Ajaran Islam juga Sistem Pemerintahan
Ajaran Islam itu luas, tidak hanya sekedar soal menyembah secara ritual kepada Alloh, melainkan mengatur segala bidang kehidupan manusia, dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara hingga mondial. Secara ideal demikian adanya. Namun, perkembangan masyarakat bangsa mengalami pasang surut tergantung sistem pemerintahan dunia yang menghegemoninya. Menurut sistem Polybios sistem sistem pemerintahan berkembang dengan siklus Monarkhi (kerajaan), Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Demokrasi, Okhlokrasi. Polybios meramalkan setelah demokrasi sekarat akan masuk fase berikutnya yaitu okhlokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang dikendalikan oleh kelompok "para perusak" negara demi kepentingannya sendiri. Kelompok ini ditengarai tidak memahami cara memerintah yang baik, bodoh, dungu alias avidya. Dampaknya pasti buruk dan merusak serta menjauhkan pencapaian tujuan bangsa dan negara didirikan. Ada yang menarik, ramalan Polybios diterjemahkan oleh Ian Dallas bahwa setelah Okhlokrasi akan muncul monarkhi dan juga dapat muncul new chaliphate (kakhalifahan baru). Bahkan, hal ini sempat diramalkan oleh National Intelligence Council (NIC) AS sejak tahun 2004 yang menyatakan bahwa pada tahun 2020 ada kemungkinan munculnya sistem kekhalifahan baru.
Kita tidak mengerti secara tegas apa yang akan terjadi, tetapi jelas dapat memahami apa yang telah terjadi. Sistem pemerintahan kekhalifahan jelas pernah dijalankan di bumi ini dengan segala variasi sistem teknisnya dengan ruh utama penerapan syariat Islam selama ribuan tahun, ada yang menyebut 1300 tahun yang berakhir pada keruntuhan kekhalifahan Turki Ustmani 1924. Sistem pemerintahan dunia berubah menjadi sistem demokrasi yang berbasis pada prinsip negara bangsa (nation state). Jadi, jika diteliti sistem pemerintahan dunia dengan prinsip demokrasi itu baru berjalan belum genap 100 tahun.
Hukum Islam bukan Hukum Terasing
Kembali kepada soal peranan kekhalifahan dunia terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Dari mana sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara berasal? Apakah mempunyai sistem yang tumbuh dari Indonesia sendiri? Ternyata bukan. Bangsa ini mengenal cara memerintah dari ajaran Islam yang sejak abad 7 telah memasuki wilayah Indonesia. Jadi, hukum Islam telah pernah dijalankan di bumi Nusantara, yakni pada masa kerajaan atau kasultanan Islam. Inilah cikal akal adanya bangsa Indonesia. Akankah kita menolak fakta ini? Kita tidak menafikkan adanya sistem pemerintahan kerajaan yang lain yang didasarkan pada ajaran agama lain, baik Hindu maupun Budha. Hal itu juga sebuah fakta sejarah.
Berdasar pada latar belakang penerapan hukum Islam di bumi Nusantara, maka tidak berlebihan jika di awal persiapan kemerdekaan Indonesia ada tuntutan agar Indonesia didirikan atas sistem ajaran Islam, hingga ditemukan sehuah fakta sejarah adanya PIAGAM JAKARTA (Jakarta Charter) yang sebenarnya berisi kesepakatan antara golongan Islam dengan golongan nasionalis yakni dengan rumusan sila pertama dasar negara yang berbunyi: "Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Jika diteliti, sebenarnya kalimat inilah yang tepat dan peka terhadap pluralitas warga bangsa di Indonesia bukan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Jika dirumuskan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebenarnya secara moral justru menutup diri dari ajaran ketuhanan selain Yang Maha Esa. Jadi, para perumus dasar negara di awal perumusan itu justru yang paling sesuai dengan pluralitas yang ada di Nusantara.
Hidden Agenda RUU HIP: Memojokkan Umat Islam
Keanehan masih terus berlangsung ketika Islam dengan segala ajaran sucinya dipojokkan dengan isu terorisme dan radikalisme. Para pengemban dakwah merasa terintimidasi ketika mengajarkan seluruh ajaran Islam tanpa kecuali termasuk ajaran khilafah sebagai sistem pemerintahan menurut Islam.
Sistem pemerintahan ini bukan isme atau ideologi. Tidak bisa disejajarkan dengan isme seperti kapitalisme dan komunisme. Hal inilah yang saya khawatirkan terjadi di negeri ini ketika para punggawa DPR RI menginisiasi RUU HIP.
Untuk apa sebenarnya RUU HIP ini dibuat? Kecurigaan saya ternyata terbukti ketika fraksi-fraksi pengusungnya sengaja menolak dimasukkannya Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan larangan menganut ideologi komunisme dan marxisme-leninisme.
Protes umat Islam menggema menolak RUU HIP karena penolakan Tap MPRS tersebut sebagai politik hukumnya. Perkembangan terakhir inisiator RUU HIP setuju memasukkan Tap MPRS tersebut dengan syarat agar paham lain yang mengancam dan bertentangan dengan Pancasila dicantumkan juga sebagai ideologi terlarang. Sekjen PDIP menyebut ada dua ideologi yang dimaksud, yaitu Khilafahisme dan Radikalisme.
Khilafahisme hendak disejajarkan dengan ideologi terlarang komunisme. Hal ini dapat dipandang pelecehan dan penistaan ajaran Islam. Khilafah bukan isme tapi sistem pemerintahan yang berbasis pada ideologi Islam. Mengkriminalkan ajaran Islam adalah tindakan gegabah dan menistakan agama. Jika Indonesia menyatakan belum menerima sistem kekhalifahan sebagai sistem untuk mengatur penyelenggaraan negara, tentu tidak serta merta menempatkan ajaran Islam ini sebagai isme yang dilarang dan bertentangan dengan Pancasila. Ini bukan apple to apple.
Tolak RUU HIP tanpa resserve
Jika upaya ini terus diloloskan, maka patut dicurigai bahwa ada hidden agenda RUU HIP, yaitu sebagai alat legitimasi kekuasaan untuk memojokkan dan menggebuk umat Islam yang melakukan dakwah ajaran Islam termasuk khilafah sebagai perjuangan dalam rangka pelaksanaan ajaran Islam yang lebih menyeluruh. Yang penting adalah dalam dakwah itu tidak dilakukan dengan menggunakan kekerasan, pemaksaan apalagi perbuatan makar dalam jenis apapun. Pancasila tetap menjadi Dasar Negara, NKRI tetap diselamatkan tanpa berkurang apa pun. Jika demikian, apakah patut selalu mencurigai umat Islam dengan sematan terorisme dan radikalisme? Phobia Islam mengapa terus menerus terjadi hingga bunyi ucapan sumpah prasetya penyelenggara negara harus diselipkan dengan bahasa ANTI KHILAFAH. Padahal jelas negeri ini terpuruk dalam ketimpangan sosial bukan karena sistem khilafah tetapi karena para penyelenggara negara lebih memilih penerapan ideologi kapitalisme dan komunisme. Adilkah memojokkan umat Islam dan ajarannya? Maka, ketika RUU HIP ternyata memiliki hidden agenda memusuhi umat Islam, maka apapun bentuk metamorfosa RUU HIP harus ditolak tanpa reserve.
Tabik...!!!
Semarang, 10 Juli 2020
Aziz Blogger July 09, 2020 Admin Bandung Indonesia
Hidden Agenda RUU HIP: Khilafahisme dan Radikalisme Memojokkan Umat Islam?
Hidden Agenda RUU HIP: "Khilafahisme dan Radikalisme" Memojokkan Umat Islam? Oleh: Prof. Suteki Beredar video yang pada intinya melaporkan bahwa...
Jumpalitan Politik Demi Gagalkan Ancol
Oleh: Tumenggung Purbonegoro*
Sekarang semua orang meributkan Ancol, padahal sejak Februari 2020, kepgub sudah dikeluarkan. Aturan sudah dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta. Semua orang kebakaran jenggot, ingin menggagalkan pengembangan pariwisata di Ibu Kota Indonesia. "Kita ingin menjadikan Ancol sebagai kawasan taman rekreasi terbesar di Asia Tenggara bahkan di Asia" begitu yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta. Ancol yang berada di Jakarta dipinggir teluk Jakarta. Seharusnya jadi sebuah kebanggaan bagi kita yang merasa Indonesia adalah kebanggaan.
Di Teluk Jakarta kebangkitan perlawanan Fatahilah dari penjajahan dikobarkan, kemajuan Ancol adalah kebangkitan perlawanan kita sebagai warga Indonesia terhadap kekuatan bangsa lain. Apakah ini karena persaingan bisnis? Bisa jadi. Di Jawa Barat, akan ada pembangunan taman rekreasi kerjasama Harry Tanoe dengan Donald Trump, bahkan kabarnya sampai mengganggu tanah makam. Tanah Makam yang merupakan penghargaan terakhir pada leluhur juga disingkirkan demi ambisi bisnis milyaran dari presiden Amerika Serikat.
Demo anti pengembangan Ancol ini diduga sarat dengan kepentingan persaingan bisnis dan perebutan pengaruh jelang pilkada 2022 dan pilpres 2024. Mereka yang menolak bisa jadi terancam dengan keberhasilan-keberhasilan yang telah dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta. Program-program yang berpihak pada rakyat dan keadilan sosial selalu akan dicitrakan sebagai sebuah kegagalan. Karena kalau setiap orang melihat itu adalah sebuah keberhasilan maka Anies Baswedan tidak akan terbendung lagi.
Mari kita berhenti membahas politik personal Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta pasti punya agenda politiknya sendiri seperti lawan-lawan politiknya. Mari kita kembali melihat masa depan Jakarta sebagai rakyat biasa. Melihat Jakarta dari kacamata kemajuan dan kebermanfaatan bagi rakyat seluruhnya.
Salah satu rencana yang dibuat di kawasan Ancol adalah Museum Sejarah Rasulullah, museum pertama di luar Arab Saudi. Sudah barang tentu pengunjung di sana pasti akan sangat banyak, namun mari kita lihat museum tentang peradaban Islam yang terkenal di Istanbul. Rata-rata pengunjung yang datang ke Hagia Sophia dan Istana Topkapi adalah sekitar 2 juta orang per tahunnya. Tujuan wisata ini adalah salah satu tujuan yang popular untuk jamaah umroh dari Indonesia dan Malaysia, tentunya mereka juga dengan senang hati bisa berkunjung ke Museum Rasulullah SAW di Jakarta. Itu baru dari satu faktor saja.
Rencananya, pengembangan kawasan ini juga untuk menjadikan Ancol sebagia taman rekreasi terbesar di Asia Tenggara. Salah satu saingan terbesar adalah Singapura. Berdasarkan situs resmi pemerintah Singapura, pada tahun 2018 ada 3,02 juta orang Indonesia yang datang ke Singapura. 40% diantaranya adalah untuk liburan.
Menurut artikel Jakarta Post, tahun 2015 ada 2.731.690 orang Indonesia yang datang ke Singapura dan 50% diantaranya datang ke Sentosa Island, lahan reklamasi yang didalamnya ada Universal Studio dan S.E.A Aquarium. Tidak ada salahnya bagi Ancol membidik posisi untuk bisa bersaing dengan Universal Studio Singapore. Sebagai rakyat harusnya kita bisa bersiap masuk ke persaingan global, bukan mematahkan semangat anak negeri sendiri.
Kita semua tahu bahwa mayoritas saham Ancol dimiliki oleh negeri sendiri. Pemprov DKI Jakarta adalah pemiliki mayoritas saham, setelahnya Pembangunan Jaya dan Publik secara umum. Ancol tidak dimiliki oleh Orang Asing, kemajuan Ancol adalah kemajuan rakyat Jakarta. Akan ada masyarakat Jakarta dan Indonesia yang bisa bekerja di lokasi ini, akan ada uang yang dirasakan oleh para pengusaha baik besar dan kecil.
Bagi yang ingin menggagalkan usaha Jakarta untuk kemajuan dan hanya ribut dan meributkan politik yang tidak berkesudahan. Jika komentar yang dilakukan hanya untuk keributan dan manfaat politik pribadi, bukan untuk kemajuan pariwisata Jakarta dan penanggulangan banjir. Kita catat namanya sama-sama, jika dia anggota DPRD jangan kita pilih kembali, jika dia budayawan jangan lagi kita tonton hasil karyanya, jika dia tokoh masyarakat jangan lagi kita dengarkan pendapatnya. Maturnuwun.
*Sumber: Kompasiana
Aziz Blogger July 09, 2020 Admin Bandung Indonesia
Jumpalitan Politik Demi Gagalkan Ancol
Jumpalitan Politik Demi Gagalkan Ancol Oleh: Tumenggung Purbonegoro* Sekarang semua orang meributkan Ancol, padahal sejak Februari 2020, kepgub...
Negeri Ini Semakin Tidak Aman
Denny Siregar yang sering dijuluki sebagai buzzer pemerintah, sedang uring-uringan.
Data pribadinya di Telkomsel dibobol hacker. Disebar di media sosial. Jadi konsumsi publik. Dia mengancam akan menggugat Telkomsel.
Di luar Denny, kebocoran data karena aksi kejahatan sesungguhnya sudah lama marak.
Korbannya terbanyak adalah para aktivis, kelompok kritis penentang pemerintah.
Sepanjang pekan kemarin, di berbagai group pertemanan (WAG) hampir setiap hari muncul pemberitahuan. Akun WA salah satu anggota dibajak. Salah satunya milik seorang purnawirawan marsekal, mantan Kepala Staf TNI AU.
Sebagian kasus pembobolan, maupun pembajakan, bersifat politik. Tapi banyak juga yang motifnya bersifat kriminal. Penipuan receh berupa peminjaman uang, jual beli barang murah, dan yang lebih serius pembobolan rekening bank.
Kasus yang bikin heboh adalah pembobolan rekening bank milik wartawan senior Ilham Bintang. Kasus ini tengah bergulir di pengadilan. Rabu (8/7/2020) Pengadilan Negeri Jakarta Barat mulai menyidangkan kasusnya.
Lima terdakwa pelaku pembobolan termasuk Desar (20) otak komplotan yang berasal dari Palembang Sumatera Selatan. Tiga orang terdakwa lainnya disidangkan secara terpisah.
Kasus ini modusnya lebih sederhana dibandingkan dengan aksi para hacker yang melakukan aksi untuk kepentingan politik.
Pelakunya juga tidak perlu pinter-pinter amat. Tidak perlu jago banget IT. Desar, si otak komplotan, menurut keterangan polisi hanya tamatan sekolah dasar (SD).
Betapa rentannya keselamatan para pengguna telefon seluler dan nasabah bank. Kasus ini tidak mungkin terjadi jika tidak melibatkan orang dalam. Baik berupa kesengajaan, maupun keteledoran karena tidak menjalankan SOP secara benar.
Tidak adanya perlindungan yang maksimal. Data pribadi dan tabungan dalam jumlah ratusan juta, bahkan miliaran rupiah bisa menguap dalam sekejap.
Sedihnya operator maupun bank tidak bisa dituntut dan dimintai pertanggungjawaban.
Dalam kasus Ilham Bintang, operator telefon seluler Indosat dan Bank Commonwealth bebas melenggang. Padahal mereka punya andil kelalaian yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
Kasus ini bermula ketika komplotan Desar mendapatkan data pribadi Ilham dari Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kok bisa?
Menurut polisi salah satu tersangka adalah karyawan sebuah bank swasta.
Dengan data Slik dari OJK yang lengkap, seperti kata Ketua Majelis Hakim Kamaluddin, mereka kemudian mendatangi gerai Indosat di Bintaro.
Dengan KTP palsu, mereka kemudian minta penggantian kartu perdana milik Ilham. Berdasarkan rekaman CCTV yang diperoleh Ilham, proses penggantian kartu berlangsung tidak lebih dari 6 menit.
Prosedur verifikasi salah satunya dengan menyebutkan tiga nomor terakhir yang dihubungi, tidak dilakukan.
Dengan menguasai nomor Indosat milik Ilham mereka kemudian sukses membobol akun bank pemilik tabloid sohor Cek & Ricek (almarhum) di Bank Commonwealth.
Saat proses pembobolan bank, telefon seluler Ilham sedang tidak aktif. Dia tengah berada di Australia menjenguk anaknya.
Ilham menyesalkan mengapa yang menjadi tersangka hanya para pembobol, padahal ada unsur kelalaian dan kehati-hatian dari petugas Indosat maupun Bank?
Harusnya hakim menghadirkan pegawai Indosat yang melayani komplotan. "Itu penting untuk mengurai tanggung jawab Indosat," ujar Ilham.
Begitu juga bagian IT Commonwealth Bank. Mereka harus menerangkan kepada hakim bagaimana mekanisme kerjanya. Tidak bisa urusan nasabah, apalagi menyangkut dana ratusan juta sampai miliaran rupiah hanya diserahkan kepada mesin.
Sejauh ini Commonwealth tetap bersikukuh dan menganggap mesin ITnya sudah bekerja benar.
Kasus ini berdampak serius terhadap para pelanggan telefon seluler, maupun nasabah bank. Juga bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap otoritas pemerintah, industri telefon seluler dan perbankan.
Betapa mudahnya data dari OJK bocor. Betapa mudah mengambil-alih nomor telefon milik orang lain. Dan betapa mudahnya membobol rekening di perbankan.
Setelah kasus Ilham meledak, industri jasa telekomunikasi, perbankan dan OJK berjanji akan memperbaiki SOPnya.
Namun, kata Ilham, bulan Mei lalu kasus serupa kembali terulang. Seorang pemakai Indosat kartunya dibobol. Tabungannya sebesar Rp 675 juta di BRI amblas disikat komplotan penjahat.
Negeri ini benar-benar makin tidak aman. end.
(Oleh Hersubeno Arief)
Aziz Blogger July 09, 2020 Admin Bandung Indonesia
Negeri Ini Semakin Tidak Aman
Negeri Ini Semakin Tidak Aman Denny Siregar yang sering dijuluki sebagai buzzer pemerintah, sedang uring-uringan. Data pribadinya di Telkomsel dibobol...
