Hinca Panjaitan: Sang Joker Sudah Dibekuk!
[PORTAL-ISLAM] Bareskrim Polri berhasil menangkap Djoko Sugiarto Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis, (30/7/). Djoko Tjandra atau berjuluk...
Home » Penelusuran POLITIK
[PORTAL-ISLAM] Bareskrim Polri berhasil menangkap Djoko Sugiarto Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis, (30/7/).
Djoko Tjandra atau berjuluk Joker merupakan buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Dia buron setelah melarikan diri ke Papua Nugini pada tahun 2009.
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan menyambut baik penangkapan Djoko Tjandra tersebut.
"Bertahun-tahun udara segar ia hirup dan malam ini Sang Joker sudah dibekuk," ujar Hinca di akun Twitter pribadinya, Kamis (30/7).
Djoko Tjandra ramai diperbincangkan akrena dalam masa buronnya dia sempat berkeliaran di Indonesia. Bahkan, dia bisa mengurus kartu tanda penduduk dan mendapat surat perjalanan serta bebas Covid-19 dari Bareskrim Polri.
Bagi Hinca, penangkapan tersebut bisa jadi bukan akhir petuangalangan kasus Djoko Tjandra.
"Apakah ini babak akhir atau mungkin akan ada kartu yang terbuka lagi?" pungkasnya.
Usai ditangkap di Malaysia, Djoko langsung dibawa ke Indonesia menggunakan pesawat carter. Dia tiba di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 22.42 WIB.
Turun dari pesawat, Djoko Tjandra yang mengenakan rompi oranye beserta celana pendek tampak dalam keadaan diborgol. (Rmol) Aziz Blogger July 30, 2020 Admin Bandung Indonesia
Sekretaris DPD PDIP Sumut Soetarto menyesalkan keputusan kader PDIP yang menyatakan mundur. Dalam berpartai, setiap kader seharusnya memiliki etika berpolitik.
"Berpartai ini seperti bernegara, ada konstitusi dan aturan yang harus ditaati. Kami sesalkan ada kader yang mundur karena tak lagi sejalan, namun kami juga tak dapat menahan untuk bertahan," kata Soetarto, Kamis (30/7/2020).
Dikatakan Soetarto, setiap kader partai mestinya menjaga nama baik dan marwah partai. Menurutnya, partai juga memiliki mekanisme terhadap setiap oknum yang menciderai marwah partai serta melakukan tindakan indisipliner. Soetarto juga menepis statement miring yang menyebutkan Plt Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat terkait sejumlah kasus dugaan korupsi.
"Anggapan yang ada di media itu, ngawur dan tak berdasar. Saya kira publik tahu, siapa sosok Djarot Saiful Hidayat," ucapnya.
Menurut Soetarto, rekam jejak Djarot Saiful Hidayat telah terbukti sejak dia menjabat sebagai anggota DPRD, wali kota Blitar, wakil gubernur hingga gubernur DKI Jakarta.
"Saat ini Mas Djarot juga terpilih sebagai anggota DPR. Rakyat begitu percaya kepadanya," katanya.
Menjelang persiapan pilkada ini, lanjut Soetarto, PDIP tengah fokus menjaga soliditas partai hingga optimalisasi struktur partai.
"Kami tengah fokus, konsolidasi pembentukan anak ranting, ranting dan anak cabang di 33 kabupaten dan kota. Hal ini dilakukan agar mesin partai terus bergerak memenangkan paslon yang diusung oleh PDIP," ucap Soetarto
Soetarto juga optimistis PDIP Sumut dapat mengulang kesuksesan Pilkada Serentak 2020, sebagaimana Pemilu 2019 lalu.
"Kepada seluruh kader PDIP untuk tetap solid dan tidak terprovokasi, kita akan taat dan patuh keputusan ibu ketua umum," ucapnya.
Aziz Blogger
July 30, 2020
Admin
Bandung Indonesia
Keputusan Tidak Mencalonkan Akhyar Berbuntut Panjang, Sejumlah Kader PDIP Nyatakan Mundur
[PORTAL-ISLAM] Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mencalonkan Akhyar Nasution berbuntut panjang. Sejak Akhyar dikabarkan...
[PORTAL-ISLAM] Salah satu pengikut Habib Rizieq Shihab (HRS) akan melaporkan seseorang yang diduga Budi Djarot atas tuduhan melakukan ujaran kebencian saat aksi pembakaran banner bergambar HRS ke Polda Metro Jaya.
Pengikut HRS yang akan melaporkan seseorang yang diduga Budi Djarot ialah bernama Teuku Syahrial yang akan didampingi oleh Bantuan Hukum Front DPD FPI DKI Jakarta (BHF FPI) ke Polda Metro Jaya pada Kamis siang (30/7).
Kuasa hukum Teuku Syahrial, Aziz Yanuar mengatakan, seorang yang diduga Budi Djarot telah mengeluarkan perkataan yang dianggap menghina ulama dan menyinggung umat Islam.
"Orasi yang diduga dilakukan oleh Budi Djarot yang ditujukan kepada Habib Rizieq Shihab yang notabene adalah seorang ulama sungguh sangat menyinggung klien kami dan Umat Islam secara umum," ujar Aziz Yanuar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/7).
Karena kata Aziz, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia yang terkandung di dalam Pancasila.
Sehingga, perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara dijamin oleh konstitusi.
"Sehingga tidak ada satupun manusia yang boleh hidup di bumi pertiwi melakukan diskriminasi dan ujaran Kebencian terhadap Suku Agama Ras dan Antar golongan yang ada di Republik Indonesia," tegas Aziz.
Berikut perkataan yang diduga disampaikan oleh Budi Djarot saat aksi 27 Juli 2020 di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta yang membuat pengikut HRS melaporkan ke Polda Metro Jaya.
Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Karena dia sudah mengkhianati negeri ini. Dia tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan dia tidak meminta bantuan kepada Pak Jokowi, jadi silahkan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada disini dan ketika nanti mau pulang kita tolak ramai-ramai".
Laporan nantinya sambung Aziz, seorang yang diduga Budi Djarot akan dijerat Pasal 160 Juncto Pasal 156 KUHP Juncto Pasal 16 UU 40/2008 Juncto Pasal 28 UU 19/2016. (Rmol) Aziz Blogger July 29, 2020 Admin Bandung Indonesia
Pengikut Habib Rizieq Shihab Akan Laporkan Budi Djarot Ke Polda Metro Jaya
[PORTAL-ISLAM] Salah satu pengikut Habib Rizieq Shihab (HRS) akan melaporkan seseorang yang diduga Budi Djarot atas tuduhan melakukan ujaran kebencian...
[PORTAL-ISLAM] Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 79/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 90/2012 tentang Badan Intelijen Negara (BIN).
Di dalam Perpres tersebut ada ketentuan baru yakni penambahan struktur di dalam organisasi BIN.
Sebelumnya hanya berjumlah 19 struktur, kini menjadi 20 struktur. Satu struktur baru di BIN adalah Deputi Intelijen Pengamanan Aparatur yang diatur di dalan Perpres 79/2020 pasal 5 huruf K.
Eksponen gerakan mahasiswa 1998, Haris Rusly Moti menyoroti serius pengumuman penambahan struktur di BIN oleh Presiden Jokowi tersebut.
Menurutnya, era pemerintahan Jokowi saat ini, Indonesia sebagai sebuah negara seperti tidak punya rahasia yang harus disembunyikan.
"Sobat, di negeri ini di (era) Jokowi tak ada lagi rahasia negara. Padahal kekuatan sebuah negara terletak pada aspek strategis yang dirahasiakan," ujar Haris Moti di akun Twitternya, Rabu (29/7).
Sebagai lembaga intelijen, kata dia, apapun yang perlu dilakukan terhadap BIN harusnya bisa dirahasiakan.
Bukan sekadar penambahan struktur, selama pandemik Covid-19 cukup sering logo BIN terpampang dalam gelaran rapid test massal.
"BIN bikin rapid test dengan logo BIN terpampang dan (presiden) umumkan perombakan struktur, melanggar protokol intelijen negara," pungkasnya.(rmol) Aziz Blogger July 29, 2020 Admin Bandung Indonesia
Haris Rusli Moti: Di Era Jokowi Tak Ada Lagi Rahasia Negara
[PORTAL-ISLAM] Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 79/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 90/2012 tentang...
"Saya kira terlalu jauh jika membayangkan Gibran berprestasi dan kembali mengikuti jejak Jokowi, keduanya berbeda iklim politik. Dan menghitung potensi Gibran melawan Anies, untuk konteks hari ini, rasanya terlalu sulit," ucap Dedi saat dihubungi, Rabu (29/7/2020).
Menurut Dedi, jika dikaitkan dengan bursa capres 2024, Jokowi sudah tidak lagi berkuasa dan prediksi IPO membaca tren simpatik publik pada Jokowi terus menurun. Hal itu terjadi pada faktor sentimen Jokowi yang tentu menjadi kontribusi penolakan.
Namun, lanjut Dedi, meskipun replikasi keberuntungan Jokowi tidak mustahil terjadi, selama opini publik terbangun dan mendapat dukungan koalisi Parpol dominan, maka bisa saja Gibran melenggang.
"Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, meski berat sekalipun. Sisanya tentu terkait langsung ketokohan Gibran, perlu banyak panggung politik untuk mengasah ketokohannya," ujarnya.
Kemudian, Dedi mengatakan, di 2024 akan muncul tokoh dengan jam terbang politik lebih memadai, seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau Puan Maharani. Sementara dari generasi lebih matang ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil dan Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar.
"Jadi, membayangkan Gibran tiba-tiba masuk dalam pertarungan nasional, terlalu sulit," serunya.
Aziz Blogger
July 29, 2020
Admin
Bandung Indonesia
Pengamat: Membayangkan Gibran Melawan Anies di DKI atau Pilpres Saat Ini Terlalu Sulit
[PORTAL-ISLAM] Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, terlalu jauh jika membayangkan Gibran Rakabuming Raka...
