Mohon untuk bersikap bijak dalam setiap menyikapi infomasi dan berita yang beredar di internet karena tidak semua berita itu benar, terkadang di salah gunakan oknum tertentu untuk membuat kekacauan dan fitnah
Home » Penelusuran POLITIK

MAKI Ungkap Nama Besar Berinisial TT Diduga Terlibat Kasus Djoko Tjandra


[PORTAL-ISLAM] Ada sosok nama besar yang juga turut terlibat membantu Djoko Tjandra agar red notice dan pencekalan dihapus.

Hal itu disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TvOne bertema "Pelarian Joko Tjandra Sampai Disini. Siapa Saja Yang Terlibat Membantu" pada Selasa (4/8) malam.

Boyamin mengatakan, Brigjen Prasetijo Utomo (BJPU), mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri yang ditetapkan sebagai tersangka atas pemberian surat jalan alias surat sakti ke buronan Kejaksaan Agung dalam kasus cessie (hak tagih) Bank Bali itu memperkenalkan sosok besar berinisial TT kepada Kadiv Hubinter dan NCB Interpol.

Namun, Boyamin mengaku  belum mengetahui tujuannya apa karena belum terungkap.

"Terus, dari peran itu kemudian red notice tadi menjadi diperjuangkan ke Kejaksaan Agung untuk dihapus. Tapi Kejaksaan Agung jawab tidak bisa dihapus, tapi tiba-tiba kirim surat ke Imigrasi, mengatakan hapus," ujar Boyamin Saiman, Selasa (4/8) malam.

Boyamin pun mengaku telah mengkonfirmasi kepada mantan Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie berkaitan dengan penghapusan cekal  terhadap buronan Djoko Tjandra pada saat itu.

"Nah dasar hapus itu kemudian untuk menghapus cekal, padahal kalau red notice itu untuk dunia internasional, kalau berkaitan dengan cekal itu hanya lokal. Dan ini saya sudah mengkonfirmasi pada Pak Ronny Sompie berkaitan dengan keadaan-keadaan ini agak alot dan segala macam ada jawaban bahwa diduga tidak pernah dihapus mulai 2014 sampai sekarang ini kemarin," ungkap Boyamin.

Sehingga, Boyamin menyarankan kepada pihak Kepolisian untuk meminta keterangan Ronny Sompie untuk menjadi saksi berkaitan dengan proses red notice tersebut.

Padahal kata Boyamin, Dirjen Imigrasi seharusnya bisa mempertanyakan kepada Kejaksaan Agung soal penghapusan cekal yang tidak berhubungan dengan red notice.

"Jadi tidak sertamerta cekalnya dihapus, red notice boleh di dunia luar sana hapus, tapi cekal tidak serta merta, paling tidak tanya dulu lah Kejaksaan Agung. Saya tanya, Imigrasi pernah gak tanya ke Kejaksaan Agung atas surat dari NCB Interpol? Saya yakin tidak ada. Tanya," tegasnya.

Padahal kata Boyamin, Kejaksaan Agung menjawab bahwa DPO dan pencekalan terhadap Djoko Tjandra masih dibutuhkan.

"Lah kenapa kok tidak yang dituruti dari Kejaksaan Agung?Yang dituruti dari NCB Interpol, NCB Interpol itu kan ngurusin di dunia internasional," kata Boyamin.

Namun demikian, Boyamin meyakini bahwa TT berperan dalam proses loby-loby kepada NCB Interpol untuk dihapusnya red notice Djoko Tjandra.

Jadi proses itu lah yang kemudian ingin saya buka lagi. Terus, ini hapusnya red notice saya yakin terkait dengan TT tadi yang melakukan proses lobby kepada NCB Interpol," terangnya(rmol)

Hasil Survei: 59 Persen Responden Melihat Pemerintah Pusat Tidak Bersih Dari Praktik Korupsi


[PORTAL-ISLAM] Hasil survei Akurat Poll menunjukan tingginya praktik korupsi dan suap di tataran pemerintahan pusat.

Dalam survei yang melibatkan 1.210 responden tersebut Akurat Poll menanyakan, seberapa bersih atau tidak bersihkah pemerintah pusat dari praktik korupsi dan suap 

Alhasil, 59 persen responden menjawab tidak bersih, yang jika dirinci ada 11,6 persen mengatakan tidak bersih sama sekali dan 47,4 persen mengatakam kurang bersih.

Sementara ada 26,9 persen dari total responden yang menjawab cukup bersih, dan 0,9 persen menjawab sangat bersih.

Meski begitu, Direktur Eksekutif Akurat Poll, Adlan Nawawi mengatakan bahwa pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo jauh lebih baik jika dibandingkan masa presiden-presiden sebelumnya.

"Jika dibandingkan dengan kepemimpinan Presiden sebelumnya, kondisi ekonomi, politik, keamanan, dan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan pelaksanaan tata pemerintahan dianggap lebih baik," ujar Adlan saat memaparkan hasil surveinya secara virtual, Selasa (4/8).

Namun pada bagian hasil kinerja pemerintah, pemberantasan korupsi mendapat penilaian buruk dari 42,5 persen responden.

Di mana diantaranya ada sebanyak 37,6 persen menjawab baik, 5,2 persen menilai sangat buruk, dan 1,2 persen melihat sangat baik.(rmol)

Kemarahan Jokowi Pada Menterinya Sinyal Kuat Bakal Ada Perombakan


[PORTAL-ISLAM] Presiden Joko Widodo kembali meluapkan kekecewaannya terhadap kinerja para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sebabnya, para anak buahnya sampai saat ini belum mampu mengendalikan lojakan kasus virus corona baru (Covid-19) dan mengantisipasi dampak ekonomi imbas pandemik itu.

Saat membuka Rapat Terpatas Senin (3/8) lalu itu, Jokowi terang-terangan menginginkan anak buahnya lebih lincah dan lebih cepat.

Ia mengaku kecewa karena di saat negara menghadapai situasi krisis, para menterinya terkesan tidak tahu prioritas dan sepertinya hanya menjalankan aktivitas harian.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an memiliki tafsir dari pernyataan politik Jokowi saat memimpin Ratas dengan menteri dan beberapa pimpinan lembaga itu.

Ali Rif'an menengarai kemarahan Jokowi yang berulang kali itu karena benar-benar kecewa dengan kinerja anak buahnya. Jokowi melihat instruksinya saat disampaikan pekan lalu belum dilaksanakan dengan baik.

"Marahnya Presiden Jokowi sinyal kuat bahwa dia masih kecewa dg kinerja para pembantunya. Artinya, peringatan yg diberikan beberapa pekan lalu tdk mampu dijalankan para menteri dg baik," demikian pendapat politik Ali RIf'an saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu dini hari (5/8).

Ali Rif'an pun berpendapat, jalan keluar kondisi lemahnya kinerja para menteri adalah perombakan kabinet.

Dalam pandangan eks Manajer riset Poltracking Indonesia ini, Jokowi harus segera mencari pengganti yang memiliki kecerdasan, responsif menghadapi krisis yang diakibatkan bencana non alam seperti saat ini.

"Tentu solusi atas semua itu adalah reshuffle. Namun perlu dicatat, dalam reshuffle, Jokowi harus memastikan menteri pengganti adalah sosok yang cerdas, responsif terhadap perubahan (khususnya di era  pandemik). Bahkan sebaiknya, pilih para profesional muda yang punya experience penanganan massa," demikian analisa Magister Politik Universitas Indonesia ini.

Ali Rif'an bahkan mengusulkan format perombakan yang harus dilakukan Jokowi menjelang satu tahun pemerintahnnya. Ali Rif'an meminta Jokowi mengakomodir kalangan profesional muda yang berasal dari ormas terbesar seperi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Profesional muda NU dan Muhamadiyah perlu juga diakomodir. Dua ormas besar tersebut belakangan ini berteriak lantang karena merasa punya stok SDM berlimpah namun tak masuk kabinet. Sebaiknya reshuffle dilakukan sebelum tgl 20 agustus," demikian usulan Ali Rif'an. (Rmol)

Adhie Massardi: Kapan Mau Nangkap Harun Masiku, Honggo Wendratno Dan Lainnya?


[PORTAL-ISLAM] Usai ditangkapnya buronan kelas kakap kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra banyak yang mengaitkan dengan Harun Masiku dan para buronan lainnya.

Salah satunya Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi yang turut angkat bicara melalui citan di laman Twitter pribadinya.

Adhie Massardi menyentil situasi hukum yang ada di Indonesia. Ia mengaku sepakat dengan pendapat pakar hukum Refly Harun yang menyatakan bahwa idealnya hukum harus tegak berdiri tidak ikut kepentingan rezim.

Mantan jubir era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) itu lantas membuat kiasan, keadilan sosial  bagi seluruh kriminal Indonesia perlu juga ditegakkan.

Hal itu berkaca pada kasus Djoko Tjandra (Djoko Tjandra) yang gampang masuk, gampang keluar tapi juga gampang ditangkap.

"Untuk ini, persoalannya kan "tergantung kemauan" saja," kata Adhie Massardi dalam twitter pribadinya sesaat lalu.

Sama dengan kasus Djoko Tjandra yang gampang keluar dan gampang ditangkap, Adhie Massardi lantas bertanya.

"Kapan mau nangkap Harun Masiku & Honggo W TPPI, dan lain-lain?" ujar Adhie. (Rmol)

Gus Nabil: Aparat Keamanan Harus Tindak Anji Dan Hadi Pranoto Jika Terbukti Melanggar Hukum


[PORTAL-ISLAM] Video kontroversi Erdian Aji Prihartono (Anji) yang membahas obat antibodi virus corona baru (Covid-19) dengan menjadikan Hadi Pranoto sebagai orang yang menemukan berujung laporan kepolisian.

Setelah resmi dilaporkan oleh Muannas Alaidid, Polda Metro Jaya bakal melakukan pemanggilan terhadap Anji dan Hadi Pranoto tekait klaim temuan obat Covid-19 yang di-upload di akun Youtube Anji.

Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen turut angkat bicara terkait kegaduhan yang terjadi belakangan.

Menurut Gus Nabil -sapaan akrabnya- pada prinsipnya setiap orang dalam melakukan tindakan dan menyampaikan perkataan, tidak hanya didasarkan pada popularitas, namun asas manfaat.

"Kalau urusannya dengan ilmu pengetahuan, maka juga harus didukung dengan riset yang memadai," demikian kata Gus Nabil saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/8).

Gus Nabil menegaskan harus ada tindakan tegas dari aparat keamanan, apalagi apa yang disampaikan Hadi Pranoto telah menyesatkan publik dan berdampak besar bagi masyarakat.

"Harus ada tindakan tegas dari pemerintah dan aparat keamanan untuk memberikan teguran, dan punishment atas penyesatan informasi publik. Hadi Pranoto telah menyesatkan publik, dan dampaknya besar," demikian kata Ketua Umum PP Pagar Nusa ini.

Selain itu, musisi Anji sebagai orang yang memberi ruang channel Youtube harus diberi teguran dan hukuman.

Kata Gus Nabil, jika terbukti melanggar hukum maka polisi harus memberikan sanksi hukum. 

Pihak musisi Anji, yang memberi ruang/channel Youtube juga harus diberi teguran dan bahkan hukuman, jika terbukti melanggar hukum, merugikan negara dalam penyesatan informasi," demikian kata Gus Nabil. (Rmol)
Back To Top