NILAI STRATEGIS INDONESIA
NILAI STRATEGIS INDONESIA Kalau kita pelajari Sejarah Russia sejak Zaman Tsar merindukan Pelabuhan Air Hangat maka diserbu Negara-negara Asia Tengah...
Home » Penelusuran Catatan
NILAI STRATEGIS INDONESIA
Kalau kita pelajari Sejarah Russia sejak Zaman Tsar merindukan Pelabuhan Air Hangat maka diserbu Negara-negara Asia Tengah terus nyerbu Afghanistan terus ingin ke Pakistan agar dapat pelabuhan air hangat TAPI selalu gagal menghadapi jago-jago perang di Afghanistan sejarahnya babak belur dan kalah balik lagi ke negerinya sia-sia.
Beda dengan Indonesia membujur 5200 Km tepat di garis khatulistiwa, setiap hari jutaan Mega Watt cahaya matahari tercurah, bila nanti teknologi sudah kita kuasai kita akan kelebihan energi, karbohidrat & protein.
Panjang pantai yang lebih 100.000 km bisa menjadi Aquaculture Estate yang makmur, luas laut yang 500 juta hektar bisa dimanfaatkan menggunakan energi matahari menjadi sumber karbohidrat & protein.
RISET kita harus lebih fokus ke sana karena Potensi itu bukan Utopia tapi nyata di depan mata.
KUNCI ILMUNYA harus kita temukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berkembang.
(Prof. Achsin U. Choliq)
Aziz Blogger
July 11, 2020
Admin
Bandung Indonesia
DIKSI SI KAMBING HITAM
Akibat ingin genjot ekonomi, akhirnya rakyat yang harus dikorbankan. Pandemi corona yang salah dalam penghambatan, membuat pemerintah seperti striker yang lemah dalam penyelesaian akhir.
Sudah banyak yang memberi saran baik dalam opini dan juga ucapan. Namun pemerintah abai dalam menerima nasehat. Percaya diri yang akhirnya harus mengakui kekalahan pada corona.
Bukan diksi yang salah, melainkan langkah yang perlu diperbaiki. Apapun diksi yang akan dipakai, tetap gak akan ada gunanya saat langkah lama tetap dilakukan.
Kita paham pemerintah ini terlalu pelit ketika harus bertanggung jawab pada negaranya, namun sangat royal ketika corona mengancam industri usaha.
Gelontoran dana yang luar biasa itu, kemana perginya? Untuk selamatkan rakyat sendiri atau menyelamatkan segelintir rakyat yang bernama korporasi?
Pandemi corona sudah jadi genosida ketika rilis angkanya menunjukkan tren naik baik itu korban kematian maupun yang masih dalam perawatan.
Memberlakukan "New Normal" adalah bentuk kekalahan yang tidak mau diakui. Secara garis besar negara ini sangat mampu mengatasinya, namun ketika langkahnya salah, maka rakyat yang akan jadi tumbalnya.
Membangkitkan ekonomi ditengah pandemi adalah sia-sia. Double kill: ekonomi tidak terangkat dan rakyat yang jadi korbannya. Mengharapkan perputaran ekonomi dengan merayu negara lain datang itu pun gak ada gunanya. Karena negara ini sudah dimasukkan ke dalam daftar negara yang tidak boleh dikunjungi. Karena mereka melihat, penanganan corona di negara ini masih urutan terbawah diantara negara dunia lainnya.
Jangan salahkan Diksi, salahkan diri sendiri ketika kebijakannya malah melonggarkan aturan yang dibuat sendiri. Masyarakat hanya mengikuti aturan pusat. Ketika aturan itu mengikat mereka harus di rumah, terbukti merekapun akan mematuhi.
Saat aturan itu dilonggarkan, masyarakat pun akan berhamburan. Bagi pemerintah aktiftas masyarakat dianggap akan menggeliatkan ekonomi. Namun yang mereka lupa, aktifitas ini pun menanggung resiko penyebaran yang semakin masif terjadi.
Dan terbukti, belum 1 bulan "new normal" diterapkan. Indonesia mengalami lonjakan pengidap corona yang sangat mengkhawatirkan.
Mau dibawa kemana negara ini pak?
(By Setiawan Budi)
Aziz Blogger July 11, 2020 Admin Bandung Indonesia
Bukan Salah DIKSI, Tapi Salah KEBIJAKAN
DIKSI SI KAMBING HITAM Akibat ingin genjot ekonomi, akhirnya rakyat yang harus dikorbankan. Pandemi corona yang salah dalam penghambatan, membuat...
Data bocor bukan hanya dari provider layanan telekomunikasi. Bisa saja dari tempat lain.
Dari pinjaman bank konvensional, pinjaman online juga pengajuan kartu kredit.
Ketika Zulfikar meradang, kenapa langsung menuduh telkomsel dan lucunya langsung ketemu pelakunya. Siapa tau itu mobil datsun menjadi titik perkaranya, karena mengajukan kredit di leasing.
Pengajuan kredit kan butuh identitas juga. Atau Zulfikar pernah iseng coba2 pinjaman online, tapi keterusan. Pinjaman online juga meminta identitas diri si pemohon.
Ini laporan para santri dan ulama pesantren sudah duluan, malah yang dipercepat laporan kebocoran data dengan telkomsel yang tertuduh.
Bukan menyangsikan kerja aparat, tapi seharusnya aparat bisa mendahulukan kasus pelaporan umat atas apa yang Zulfikar lakukan. Karena kasus ini potensi ributnya luar biasa apabila berjalan lama.
Kita mau bersikap adil dengan aparat, namun aparat sendiri memposisikan dirinya terkesan melindungi Zulfikar dengan memproses masalah kebocoran data. Sebelum kasus Zulfikar, sudah banyak kebocoran data yang dilakukan oleh salah satu akun Twitter 'digembok'. Namun tidak pernah ada pengungkapan atau penangkapan atas akun itu.
Belum lagi kasus Ulil Yusron, salah satu relawan Jokowi yang mengunggah KTP seorang dengan tuduhan jahat. Itu juga suatu pelanggaran, namun aparat seperti diam tanpa reaksi.
Ada apa dengan aparat ini? Kenapa selalu bertolak belakang dengan keinginan rakyat atas kerjanya?
Jika seperti ini, akan bahaya nantinya. Setiap ada kasus hukum, bukan cara konstitusi yang dipilih. Melainkan cara hukum rimba. Sudah terlalu sabar menunggu, mohon jangan lagi diuji kesabaran umat.
Cobalah untuk memperlihatkan kemajuan pelaporan para santri dan ulama atas kasus anak-anak yang diframing sebagai teroris. Perlihatkan bagaimana perkembangannya sampai sejauh ini.
Tundalah dulu mempublikasi tentang keresahan Zulfikar, jangan dahulukan apa yang ia resahkan dengan keluarganya. Ini keluarga para santi, para orang tua yang dikatakan teroris bagaimana?
Kok makin kesini makin menyedihkan. Mengelus dada melihat semua ini. Kami berharap, tolong dengar apa yang kami minta..
(By Setiawan Budi)
Aziz Blogger July 11, 2020 Admin Bandung Indonesia
Kasus Kebocoran Denny Siregar Cepat Ditangani, Kasus Santri Yang Dicap Calon Teroris Gimana?
Data bocor bukan hanya dari provider layanan telekomunikasi. Bisa saja dari tempat lain. Dari pinjaman bank konvensional, pinjaman online juga pengajuan...
Ancol, Antara yang Benar-benar Peduli dan Cari Sensasi
Begitu ada isu tentang Jakarta naik media, ada saja politisi ikut berkomentar. Sayangnya, banyak diantara komentar-komentar tersebut yang miskin data dan abai terhadap substansi.
Memang sich, bagi politisi yang tak mengerti substansi, tujuannya bukan menyelesaikan masalah tapi mencari sensasi. Tujuannya agar bisa dapat perhatian lebih karena membawa pembahasan yang jadi atensi publik. Tak penting substansi: bicara dulu, salah kemudian.
Beberapa hari ini belakangan ini, jagad pemberitaan tentang Jakarta sedang diramaikan soal "reklamasi" Ancol. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang perluasan kawasan Taman Impian.
Kepgub tersebut sebenarnya memberikan aturan lebih detail tentang penambahan lahan Ancol dari timbunan lumpur hasil pengerukan 13 sungai utama di Jakarta. Kegiatan tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2009. Selama ini penimbunan lumpur tersebut hanya berdasarkan kesepakatan antara Pemprov DKI dengan pihak pengelola Ancol, tanpa ada kewajiban-kewajiban detail yang mengikat.
Dengan mengeluarkan Kepgub tersebut, Gubernur Anies justru memberikan syarat yang ketat terhadap pembuangan lumpur unutk timbunan tersebut. Pergub mensyaratkan adanya landasan kajian-kajian kuat tentang aspek lingkungan serta optimalisasi kemanfaatannya untuk publik.
Sayangnya hal ini tidak dipahami oleh para politisi dan komentator, yang opininya berseliweran di media itu. Mereka malah membawa Kepgub ini ke wacana 'Tolak Reklamasi' sebagaimana janji politik pasangan Anies-Sandi. Gubernur Anies dituduh melanggar janjinya tentang tolak reklamasi.
Tuduhan ini berkembang setelah salah seorang yang mengaku eks-pendukung Anies-Sandi bernama Sanny Irsan mengeluarkan pernyataan-pernyataan media menolak Kepgub tersebut. Sanny bahkan mengancam melakukan pengerahan massa.
Provokasi Sanny ini disambut beruntun oleh para politisi, yang kebetulan memang sedang mencari tenar, dengan mengeluarkan berbagai pernyataan miring di media.
Seorang politisi mempertanyakan keabsahan pembangunan Museum Rasulullah di Ancol di atas tanah timbunan dengan mangatakan: "Nabi tidak pernah menyuruh laut ditimbun".
Bahwa memang benar Museum tersebut berada di lahan timbunan yang sudah ada, seluas 20 ha. Lahan tersebut terbentuk dari hasil buangan sedimentasi sungai-sungai yang ada di Jakarta. Artinya, lokasi Museum tersebut justru berada di atas lahan dari timbunan lumpur yang telah menyelamatkan banyak warga Jakarta dari banjir.
Bayangkan jika saja tidak ada lokasi tersebut, pengerukan lumpur untuk antisipasi banjir yang dilakukan sejak era Fauzi Bowo, Jokowi, BTP, Anies Baswedan kesulitan mendapatkan loksi pembuangannya.
Jika memang ada yang bertanya, kenapa membuang lumpurnya musti ke Ancol? Kenapa tidak ke tempat yang lain? Pertanyaan tersebut terlambat ditanyakan, apalagi kepada Gubernur Anies yang baru menjabat sejak 2017. Praktik pembuangan tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2009, kira-kira 8 tahun sebelum Gubernur Anies.
Terhadap pertanyaan tersebut juga bisa diajukan pertanyaan balik, memangnya ada tempat lain yang lebih pas untuk membuang lumpur hasil pengerukan 13 sungai yang volumenya mencapai 3.441.870 meter kubik?
Alih-alih membuang lumpur, mencari lokasi pembuangan sampah saja Jakarta mengalami kesulitan. Terpaksa harus membuang ke daerah lain di Bantar Gebang, Bekasi. Jadi, apa salahnya jika lumpur-lumpur buangan tersebut ditumpuk menjadi lahan baru yang pemanfaatnnya diperuntukan bagi kemaslahatan publik?
Salah seorang pengamat juga mempertanyakan, jika timbunannya dikasih ke Ancol, kenapa Ancol-nya tidak dijadikan wisata publik terbuka? Bukankah Ancol terlalu kemersil? Cek saja tiket masuknya berapa? Masuk Dufan berapa? Masuk Seaworld berapa?
Untuk satu kali masuk Ancol dengan menikmati berbagai lokasi atraksinya, total bisa habis hampir Rp. 500.000,-. Itu belum termasuk tiket masuk ke Museum Rasulullah nantinya.
Ilustrasi data di atas memang seakan-akan sangat komersil bukan? Padahal hitung-hitungannya bukan begitu. Untuk masuk ke semua wahana di Ancol mungkin bisa menghabiskan Rp. 500.000.
Sama dengan kalau kita masuk pasar dan beli semua barang-barang yang ada di pasar, pasti akan habis uang banyak bukan? Tetapi kalau hanya masuk dan beli barang tertentu, habis uangnya paling hanya untuk bayar parkir dan harga barang tertentu tersebut. Begitu juga ke Ancol, masyarakat umum hanya perlu membayar tiket masuk Rp. 25.000,- per orang untuk durasi jam semaunya.
Belum lagi, di era Gubernur Anies ini banyak program-program tiket gratis masuk untuk pemegang kartu-kartu tertentu, pengurus RT/RW, pekerja sosial dan sebagainya. Jadi praktis, pengunjung Museum hanya akan membayar tiket masuk Museumnya saja. Jauh dari apa yang dituduhkan sebagai komersialisasi.
Sebagai warga biasa, dengan keluarnya Kepgub, saya hanya berharap Pemprov DKI Jakarta dan Ancol konsisten menjalankan kajian-kajian yang transparan dalam pembangunan Ancol. Sejarah Ancol adalah terbentuk dari timbunan-timbunan. Kelanjutan perluasan lahan dengan timbunan-timbunan tersebut justru tergantung kajian lingkungan yang dilakukan berdasarkan perintah Kepgub no. 237/2020 tersebut.
Tanah timbunan 20 Ha yang sudah ada musti tetap dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Dua per tiga saham Ancol dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, artinya Ancol adalah milik masyarakat Jakarta. Oleh karena itu kemanfaatanya harus untuk sebesar-besarnya bagi pembangunan Jakarta. Mari kawal Bersama prosesnya.
Penulis: Tumenggung Purbonegoro
(Sumber: Kompasiana)
Aziz Blogger July 11, 2020 Admin Bandung Indonesia
Ancol, Antara yang Benar-benar Peduli dan Cari Sensasi
Ancol, Antara yang Benar-benar Peduli dan Cari Sensasi Benar saja, setiap pemberitaan tentang DKI Jakarta selalu saja ramai dan ada yang nimbrung...
Bila kita terjun ikut-ikutan di area politik, resiko keluarga kita diadul-adul pasti ada.
Jadi kalau sekarang ada yang bergetar karena takut keselamatan anaknya, padahal setiap hari kerjanya menghina siapa saja, dari anak-anak sampai orangtua, sebetulnya itu bukanlah kesalahan yang membongkar data, tapi karena KARMA atau Pembalasan dari Allah yang memang mungkin sudah saatnya datang.
Bayangkan dengan perlindungan maksimal dan kelebalan hukum yang luar biasa saja dia masih mau nangis dan ketakutan, bagaimana kami-kami yang terintimidasi tanpa perlindungan kekebalan hukum?
Dan pembalasan itu belum seberapa, Insyallah akan berjalan dan terus berjalan hingga rasa sakit jutaan rakyat Indonesia terobati. Pemerintahan akan berakhir 4 tahun lagi, dan setelah itu entahlah siapa yang melindungimu dan keluargamu....
(By Naniek S Deyang)
Aziz Blogger
July 11, 2020
Admin
Bandung Indonesia
Ketika Rezim Ini Berganti, Siapa Yang Akan Melindungimu?
Bila kita terjun ikut-ikutan di area politik, resiko keluarga kita diadul-adul pasti ada. Jadi kalau sekarang ada yang bergetar karena takut keselamatan...
