Presiden Jokowi Memang Harus Ngeri!
Presiden Jokowi Memang Harus Ngeri! Presiden Jokowi kembali menyatakan betapa berbahayanya situasi dunia, khususnya Indonesia. Jokowi bahkan menggunakan...
Home » Penelusuran Catatan
Presiden Jokowi Memang Harus Ngeri!
Presiden Jokowi kembali menyatakan betapa berbahayanya situasi dunia, khususnya Indonesia.
Jokowi bahkan menggunakan kosa kata yang sesungguhnya tak lazim dan tak boleh diucapkan seorang Presiden.
“Ngeri…..terus terang saya ngeri.”
Jokowi juga menggunakan kembali kosa “bahaya”, dan “krisis.” Yang kali ini tidak diucapkan adalah “extra ordinary.”
Dia menyampaikan kegalauannya dalam sidang kabinet terbatas Selasa (7/7).
Pernyataan itu kemudian didistribusikan ke media oleh Biro Pers Istana Rabu malam (8/7).
Lumayan, hanya berselang satu hari. Tidak harus dipendam dulu sampai 10 hari, seperti ketika Jokowi marah-marah pada rapat paripurna kabinet (18/6). Mengancam akan membubarkan lembaga dan memecat menteri (reshufle).
Presiden sudah benar. Memang harus ngeri. Walaupun terlambat, tapi harus tetap kita syukuri. Akhirnya ada kesadaran situasinya extra ordinary seperti ucapannya.
Harusnya ngerinya sejak dulu. Tujuh bulan lalu ketika virus corona, muncul di Wuhan. Atau setidaknya ya tiga setengah bulan lalu lah. Ketika di Jakarta dipastikan ada yang positif tertular virus made in Cina itu.
Situasinya kini seperti nasi sudah menjadi bubur. Krisisnya bukan hanya berdampak terhadap kesehatan dan ekonomi. Tapi sudah merambah kemana-mana.
Krisis sosial, krisis politik, krisis kepercayaan terhadap pemerintah, krisis legitimasi, dan yang lebih mengerikan —khususnya bagi Jokowi— adalah krisis kepemimpinan.
Para menteri tidak menjalankan perintah Jokowi, sehingga kemarahan itu harus diulang. Sampai harus memohon supaya para menteri punya “perasaan yang sama” dengannya. Dan kini nadanya dari marah berubah menjadi ngeri.
Ucapan seseorang yang tidak berdaya. Padahal dia seorang presiden yang berkuasa.
Ibarat penyakit kanker, sudah metastase. Penyebaran sel kanker dari satu organ atau jaringan tubuh, ke organ lainnya. Jauh dari tempat awal munculnya kanker.
Sudah stadium IV, sudah terminal. Harus ada penanganan yang super serius, super fokus, tidak boleh lengah. Setelah itu tinggal menunggu keajaiban. Menunggu takdir!
Demoralisasi
Mengapa Jokowi sampai harus mengucapkan kata ngeri, ucapan yang seharusnya tabu bagi seorang Presiden?
Ucapan itu bisa menimbulkan demoralisasi. Bukan hanya untuk timnya, yang lebih utama bagi rakyat jelata. Kelompok yang paling menderita karena pandemi.
Meminjam ucapannya, situasi ekonomi dunia saat ini benar-benar parah. Pertumbuhan ekonomi terus anjlok. Dari semula 2,5 persen, turun menjadi 5 persen, dan sekarang menjadi 7,5 persen.
Bagaimana dengan Indonesia? Menkeu Srimulyani pada pertengahan Juni lalu memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua akan minus 3,1 persen. Kadin Indonesia punya perhitungan lebih parah. Minus 4-6 persen.
Pada kuartal III, Sri memperkirakan pertumbuhan ekonomi diprediksi minus 1 hingga 1,2% dan pada kuartal IV di kisaran 1,6% hingga 3%.
Pertumbuhan ekonomi yang membaik di kuartal III dan IV itu bisa terwujud bila asumsi-asumsi stimulus ekonomi berjalan dengan baik. Dan yang paling penting, bila pengendalian pandemi bisa berjalan dengan baik pula.
Yang terjadi saat ini justru sebaliknya.
Ketika marah-marah dalam rapat paripurna, Jokowi mempersoalkan penyerapan anggaran pemerintah yang sangat rendah.
Fokus yang dia soroti anggaran kesehatan, anggaran jaringan pengaman sosial, dan stimulus ekonomi.
Dalam rapat terbatas dengan departemen/lembaga yang memiliki anggaran terbesar (7/7), hal itu kembali dipersoalkan.
Dia menyoroti anggaran di Dephan dan lembaga lainnya yang penyerapannya masih lamban.
Data terbaru ketika pemerintah menerapkan tahapan menuju new normal —dengan harapan ekonomi dapat kembali bergerak—tingkat positif corona malah melonjak drastis.
Kamis (9/7) jumlah positif Covid-19 mencapai rekor tertinggi 2.657 orang. Angkanya menyebar di berbagai provinsi, dan Jabar tiba-tiba menyalip Jatim dan DKI dengan angka positif tertinggi.
Di Bandung lebih dari seribu taruna sekolah calon perwira (Secapa) TNI AD kedapatan positif covid.
Sejumlah kantor pemerintah kembali diliburkan karena pegawainya positif terjangkit. Mereka terpaksa kembali diminta kembali bekerja dari rumah.
Sayangnya dari penilaian Jokowi, bekerja dari rumah, bagi ASN malah seperti cuti panjang.
Kemarahan, ancaman pembubaran lembaga, reshufle dan terakhir pernyataan “ngerinya” Jokowi menunjukkan situasi krisis di pemerintahan Jokowi.
Data yang tidak sinkron. Instruksi Jokowi yang tidak dijalankan para menteri, menunjukkan dia tidak berdaya. Diabaikan.
Ketika Jokowi marah, dia menyebut anggaran Kemenkes sebesar Rp 75 triliun, baru teserap 1,53 persen. Data itu langsung dibantah Komisi IX DPR RI.
Benar anggaran Kemenkes sangat besar. Rp 87,5 triliun, bukan Rp 75 triliun. Untuk anggaran Covid hanya Rp 25,75 triliun. Sisanya sebesar Rp 61,2 triliun dikelola Kemenkeu.
Dari jumlah Rp 25,75 triliun itu yang baru diserahkan ke Kemenkes sebesar Rp 1,96 triliun atau sekitar 17,6 persen.
Jadi dari mana Jokowi mendapat data itu? Sudah marah, salah data pula.
Kemudian ancaman membubarkan lembaga dan reshufle kabinet. Juga dimentahkan oleh Mensesneg Pratikno. Menurutnya kalau kabinet bekerja baik, reshufle tidak relevan lagi.
WHAATTTTT?
Pernyataan Presiden dikoreksi oleh seorang menteri?
Dunia sudah terbolak-balik. Harusnya pernyataan menteri kalau salah dikoreksi oleh presiden. Tidak boleh terbalik.
Yang paling mutakhir adalah munculnya keputusan Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan Rachmawati.
Pembatalan Peraturan KPU yang menjadi dasar kemenangan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 oleh MA, menimbulkan kehebohan yang luar biasa.
Kendati para pakar hukum tata negara sebagian besar sepakat, bahwa itu tak berpengaruh terhadap hasil Pilpres 2019, namun secara politik punya dampak yang berbeda.
Semua itu menunjukkan lemahnya basis legitimasi dan kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi.
Andai saja semuanya baik-baik. Ekonomi tumbuh. Perut rakyat kenyang. Penanganan pandemi terkendali dan berjalan baik. Mau ada seribu keputusan baru dari MA, tidak akan berpengaruh. Apalagi sampai heboh.
Sampai bawa-bawa ganti pemerintah. Pemilu ulang. Ada pula yang minta Jokowi turun.
Kalau sudah begini kondisinya, Presiden Jokowi memang harus ngeriiii! end.
(Oleh Hersubeno Arief)
Aziz Blogger July 10, 2020 Admin Bandung Indonesia
Perubahan Konstitusi Rusia
Pada 25 Juni hingga 1 Juli 2020 lalu Rusia melakukan referendum untuk mengubah konstitusi negaranya. Usulan perubahan yang ditawarkan Putin diterima oleh sebagian besar rakyat Rusia.
Perhatian dunia lebih tersedot pada isu bahwa perubahan ini memungkinkan Putin berkuasa lagi hingga 2036, karena dengan konstitusi baru, periode Putin yang lalu tidak dihitung atau semacam diputihkan.
Pengamat dan media Amerika bahkan menyebut referendum ini sebagai panggung teater untuk mempertontonkan betapa Putin punya legitimasi yang kuat karena didukung rakyat Rusia.
Saya ingin melihat referendum Rusia ini dari sisi yang lain, yaitu sebagai respons strategis terhadap tantangan jangka panjang Rusia.
Negara sebesar Rusia, yang kini terlibat dalam ketegangan global di berbagai hotspot, memerlukan figur pemimpin yang kuat. Ancaman keutuhan wilayah, perang dagang dan sabotase ekonomi, dan infiltrasi budaya diamati dengan cermat oleh Putin.
Ketika perang terbuka terlalu mahal secara finansial, sosial, serta reputasi internasional, kini dunia bergerak ke perang hibrida (hybrid war) yang memadukan antara perang konvensional (militer), paramiliter (orang terlatih namun bukan bagian dari militer “resmi” negara tertentu), dan perang yang tidak teratur dengan ancaman cyber warfare, senjata nuklir, senjata biologi dan kimia, dan perang informasi.
Sebagian ahli strategi dunia menyebut juga bahwa perang dagang kini adalah perang sebenarnya karena tak kalah “mematikan” atau memperlemah satu negara yang dapat berujung pada merosotnya legitimasi pemerintahan yang sah, dan akhirnya kalah pada pemilu atau oleh pemberontakan.
Putin memahami ini dan menyiapkan bangsa Rusia menghadapi tantangan eksistensial di masa yang akan datang.
Dari perspektif geopolitik, yang paling signifikan adalah pengakuan diri sebagai penerus Uni Soviet dalam hubungan dengan perjanjian, organisasi, dan kepemilikan aset internasional. Ini berarti kekuasaan politik Rusia akan lebih besar dari wilayah politik Rusia sekarang.
Putin memahami Rusia membutuhkan alat rekayasa sosial baru dan alat itu adalah konstitusi. Misalnya, konstitusi baru ini secara tegas menyebut Rusia sebagai negara bertuhan (esktrem dari pendulum sebelumnya sebagai negara komunis) dan melarang pernikahan sejenis.
Putin mengondisikan Rusia lebih konservatif dari segi budaya untuk memperkokoh sendi-sendi bangsa Rusia dari infiltrasi budaya yang tidak sepenuhnya menguntungkan kepentingan nasional Rusia.
Putin menjadi pemimpin yang sangat kuat secara konstitusional dengan jangka waktu yang lama.
Ini dibutuhkan Rusia untuk mempertahankan posisi politik dan ekonomi mereka di tengah konstelasi global baru yang diperparah oleh krisis berlarut akibat pandemi Covid-19.
Apakah strategi jangka panjang itu efektif bagi Rusia? Waktu juga yang akan mengujinya. Tapi kita belajar satu hal: mereka berjibaku habis-habisan untuk bertahan di tengah krisis berlarut.
Jum'at, 10 Juli 2020
Oleh: Muhammad Anis Matta
(Ketua Umum Partai Gelora Indonesia)
Aziz Blogger
July 10, 2020
Admin
Bandung Indonesia
Perubahan Konstitusi Rusia: Putin Berkuasa Hingga 2036, Rusia Jadi Negara Bertuhan
Perubahan Konstitusi Rusia Pada 25 Juni hingga 1 Juli 2020 lalu Rusia melakukan referendum untuk mengubah konstitusi negaranya. Usulan perubahan...
KALKULASI POLITIK DI BALIK PANDEMI
Oleh: Tarli Nugroho*
Kemarin kasus positif Covid-19 di Indonesia kembali mencetak rekor baru, 2.657 kasus. Terus terang ini sangat mengkhawatirkan. Inilah buah dari sikap Presiden yang sejak awal mengedepankan pertimbangan politik daripada saintifik dalam menangani pandemi ini.
Seperti yang sejak awal saya tulis, inisiatif dan kepemimpinan Gubernur/Bupati/Walikota adalah kunci dalam mengatasi krisis Covid-19 ini. Sebab, pusat kekuasaan akan lebih sibuk mengkalkulasi krisis kekuasaan daripada mengatasi force majeure.
Pelibatan BIN pada saat awal pandemi, penggunaan aparat keamanan untuk melokalisir informasi saat korban-korban meninggal pertama mulai terendus, menunjukkan hal itu. Pemerintah pertama-tama melihat pandemi ini sebagai ancaman yang bisa berdampak politik, bukan sebagai bencana kesehatan yang harus segera ditangani sesuai protokol tertentu.
Ketika pandemi ini berkembang kian serius, Pemerintah terus-menerus gagal menyesuaikan diri. Bayangkan, ekspose kasus pertama terjadi awal Maret, namun kebijakan pertama untuk mengatasi pandemi sebagaimana yang dipandu oleh UU Karantina Kesehatan, baru diambil Pemerintah pada pertengahan April 2020, yaitu berupa kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Ada jeda satu setengah bulan.
Semula, Presiden menolak menerapkan status darurat nasional. Padahal, sejak 10 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyurati Presiden agar menetapkan status darurat nasional. Rekomendasi status darurat nasional itu bukanlah hal yang mengada-ada, sebab WHO sendiri waktu itu sudah menetapkan status darurat global untuk menghadapi Covid-19.
Organisasi kerja dalam mengatasi krisis ini juga tidak jelas. Ketika akhirnya Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional kesehatan, kita tidak melihat Presiden memberi Menteri Kesehatan tanggung jawab yang seharusnya. Seandainya Presiden tidak lagi mempercayai menteri kesehatannya, kita juga tidak melihat ada anggota kabinet lain yang diberi tanggung jawab khusus dalam organisasi kerja penanganan pandemi. Semua menteri memang dimasukkan dalam struktur Dewan Pengarah, namun struktur semacam itu hanyalah pajangan semata.
Untuk memimpin tim teknis penanganan pandemi ini memang tidak cukup seorang Kepala BNPB, melainkan minimal harus seorang pejabat selevel menteri. Sebab, tim ini harus mengkoordinasikan Gubernur, Pangdam, Kapolda, Korem, Bupati/Walikota, Dandim, Danrem, atau Kapolres, yang secara keseluruhan butuh di-drive oleh seseorang yang memiliki jabatan struktural sangat tinggi. Kasihan sekali Letjen Doni Monardo harus berjibaku di lapangan, tanpa bekal back-up kekuasaan yang cukup di pundaknya.
Kenapa Presiden tak menunjuk salah satu menterinya untuk memimpin tim teknis penanganan pandemi?
Lagi-lagi kalkulasi kekuasaan sepertinya yang mengedepan. Presiden mungkin tidak ingin pandemi ini menjadi panggung megah bagi kandidat-kandidat potensial dalam Pilpres 2024 mendatang. Jangan lupa, ini adalah tahun pertama periode kedua kekuasaannya. Ia tentu tidak ingin kehilangan popularitas terlalu dini.
Sehingga, bukan hanya menteri, saat Gubernur DKI Jakarta serta sejumlah kepala daerah lain mengutarakan inisiatifnya untuk melakukan ‘lockdown’ wilayahnya guna mencegah terjadinya penyebaran Covid-19, sebuah kebijakan yang dimungkinkan oleh UU No. 6/2018 tentang Karantina Kesehatan, alih-alih mendukung, justru pemerintah pusat sendiri yang mengganjal dan mementahkan usulan-usulan tersebut.
Sesudah kasus positif Covid-19 terus-menerus melahirkan rekor baru, kita berharap Presiden segera mengubah perspektifnya dalam menangani pandemi ini. Ini saatnya memikirkan kepentingan bangsa sepenuhnya, bukan hanya kekuasaan semata. Jika tidak, ia tak akan memiliki legacy apapun di akhir kekuasaannya.[]
*Sumber: fb penulis
Aziz Blogger July 10, 2020 Admin Bandung Indonesia
KALKULASI POLITIK DI BALIK PANDEMI
KALKULASI POLITIK DI BALIK PANDEMI Oleh: Tarli Nugroho* Kemarin kasus positif Covid-19 di Indonesia kembali mencetak rekor baru, 2.657 kasus. Terus...
AdaKah solusi ATAS Membanjirnya TKA China????
TANYA : Jadi memang sama sekali tidak ada solusikah?
JAWAB : Solusi jangka PENDEK tidak ada, kecuali ....
KECUALI siap dengan kondisi ekstrim yang potensial terjadi, yaitu (apabila kerja-sama dgn China dihentikan) MAKA akan banyak proyek mangkrak di mana-mana dan LALU ....
LALU peringkat kemudahan investasi di Indonesia anjlok di mata investor dunia dan LALU .....
LALU itu (berpotensi) menjadikan perekonomian Indonesia makin memburuk.
***
TANYA : buah simalakama jadinya, ya?
JAWAB : Banget !
Bisa belajar dari Kasus di Malaysia, Dr. Mahatir Muhammad (sewaktu jadi PM Malaysia) yang pada awalnya gagah berani hendak menghentikan Proyek-Proyek China, NAMUN akhirnya gagal dan beliau malah "terjungkal" (meski secara kasat mata karena intrik internal partai koalisi, tetapi ada sementara pengamat yang meyakini ada Unsur Peran Serta Para Cukong yang tidak nyaman dengan pola politik Dr. Mahatir).
Terancam Denda Rp71 T, Malaysia Lanjutkan Proyek China
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190415155528-92-386605/terancam-denda-rp71-t-malaysia-lanjutkan-proyek-china
Sempat Batal, Proyek Kereta Malaysia-China Lanjut Lagi
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190412190217-4-66431/sempat-batal-proyek-kereta-malaysia-china-lanjut-lagi
***
TANYA : Benar-benar sudah tertutup opsi kah?
JAWAB : Sebetulnya masih ada celah yang bisa dicoba, yaitu RE-NEGOSIASI!
Contohnya seperti yang dilakukan oleh Negara Tanzania
Presiden Tanzania Sebut Syarat Utang China hanya Bisa Diterima oleh Pria Mabuk
https://daerah.sindonews.com/read/7626/707/presiden-tanzania-sebut-syarat-utang-china-hanya-bisa-diterima-oleh-pria-mabuk-1587776690
Presiden Magufuli memulai proses negosiasi ulang dengan menekan para investor untuk menurunkan masa sewa menjadi 33 tahun, bukannya 99 tahun yang ditandatangani oleh pemerintah sebelumnya.
Pemerintahan Magufuli juga menekankan tidak akan ada pembebasan pajak atau utilitas untuk investor Cina. Mereka juga harus mendapatkan persetujuan pemerintah untuk memulai operasi baru di pelabuhan.
Namun, para investor tidak memenuhi tenggat waktu yang dikeluarkan oleh pemerintah Magufuli sehingga perjanjian itu dibatalkan.
JADI Indonesia bisa saja melakukan Re-Negosiasi tentang pelibatan TKA dari Negara Asal Investor.
CATATAN : PUN demikian, banyak Pengamat yang menyangsikan sejauh mana kemampuan dari Tanzania untuk TETAP TEGAR bisa mempertahankan prinsip-prinsip negosiasinya, karena kekhawatiran akan mangkraknya proyek.
***
TANYA : Bagaimana jika dibatalkan begitu saja oleh Indonesia?
JAWAB : Itu di atas sudah diberikan contoh bahwa Malaysia terancam kena denda US$5 miliar atau setara Rp 71 Triliun, jika membatalkan proyek, MAKA jalan tengahnya adalah menempuh renegoisasi dan dihasilkan kesepakatan ulang dengan memangkas nilai proyek. MAKA Indonesia bisa menempuh Re-Negosiasi tentang pelibatan TKA China ( meski besar kemungkinan tentang hal ini sulit disepakati karena beberapa hal, TAPI APA SALAHNYA JIKA PEMIMPIN INDONESIA MENCOBANYA?).
Indonesia sendiri SEBETULNYA pernah punya track record sukes dalam Re-Negosiasi dengan China di era Pemerintahan SBY terkait Harga Ekspor LNG Tangguh-Papua ke China..
Renegosiasi Gas Tangguh Sukses, Negara Kantongi Rp 250 Triliun
https://finance.detik.com/energi/d-2720116/renegosiasi-gas-tangguh-sukses-negara-kantongi-rp-250-triliun
TAPI INGAT, INI SOLUSI JANGKA PANJANG !
ADAPUN, Terkait Pembatalan Sepihak, JIKA ada salah satu pihak dianggap "mengkhianati" Kesepakatan Perjanjian MAKA bisa dibawa ke Badan Arbitrase Internasional dan bisa "kelar" itu pelanggar perjanjian.
Untuk referensi, Silakan baca Kasus PERTAMINA MELAWAN KARAHA BODAS COMPANY LLC di Tahun 2007.
Jumat, 16 Mar 2007
Pertamina Akhirnya Kalah Melawan Karaha Bodas
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-755163/pertamina-akhirnya-kalah-melawan-karaha-bodas-
INTINYA : Pertamina dianggap melanggar kontrak perjanjian dan lalu diadukan ke Badan Arbitrase Internasional oleh Karaha Bodas Company. Keputusan arbitrase memenangkan KBC, dan Pertamina diminta membayar ganti rugi US$ 261 Juta. Putusan arbitrase ini diperkuat oleh pengadilan AS pada awal Oktober 2006.
***
Bagi yang masih bingung, ini ngomongin TKA 'kok larinya ke Perjanjian Kesepakatan 'sih?
Penjelasannya adalah: pelibatan TKA asal negara investor itu sudah masuk dalam skema Perjanjian Investasi [biasanya yang melibatkan banyak tenaga kerja asal adalah pakai pola Turn-Key Project].
***
KESIMPULAN:
Kesimpulan dari uraian pada status ini adalah BETAPA polemik tentang eksodus TKA China ke Indonesia sungguh tidaklah sederhana! Tidak bisa juga penyelesaiannya ditempuh dengan pemberhentian begitu saja.
Makanya meskipun mendapat penolakan dari segala penjuru (bahkan oleh Pimpinan Daerah setempat), kiriman TKA China 'mah tetep jalan.. BAHKAN mendapat pengawalan dari Polri.
Tak Heran pula, jika Menakertrans Ida Fauziah sampai (pengin) nangis di depan Anggota DPR. Sudah dibahas pada status sebelum ini.
YA .... memang cuman bisa (pengin) nangis ... karena tidak bisa ngapa2in lagi .....
KEMUDIAN ke sub topik lain, ketika para Buzzer asal nJeplak bahwa membanjirnya TKA China tersebut demi kemajuan Indonesia, MESTINYA mereka sesekali baca akan kisah Negara-Negara Afrika yang terjebak Utang kepada RRC. JADI tidaklah seindah "Drama Korea" bahwa membanjirnya TKA China adalah untuk kemakmuran penduduk Indonesia.
MASAK SAMA SEKALI GAK ADA SOLUSI
ADA ... tapi solusi yang bersifat strategis (berjangka panjang)
APA .........????.
Ke depan carilah Pemimpin yang mau "MEMBACA" Naskah Perjanjian Kerja Sama sebelum menandatanganinya 😌😒😐😑
(By Tara Palasara)
Aziz Blogger July 10, 2020 Admin Bandung Indonesia
Adakah Solusi ATAS Membanjirnya TKA China? Tidak Ada. Kecuali....
AdaKah solusi ATAS Membanjirnya TKA China???? TANYA : Jadi memang sama sekali tidak ada solusikah? JAWAB : Solusi jangka PENDEK tidak ada,...
JOKOWI MERASA NGERI
Presiden Jokowi mengatakan dia ngeri dengan situasi yang akan dihadapi. Pertumbuhan ekonomi bisa minus 8%. Pak Joko masih belum puas dengan cara kerja para menterinya. Harus bekerja lebih keras lagi. Lebih serius lagi. Harus ada perasaan krisis (sense of crisis).
Begini Pak Joko. Yang lebih ‘horrific’, lebih seram, lagi nanti ialah ketika Anda ditanya di Akhirat tentang kekuasaan Anda, Pak. Bagaimana mendapatkannya; bagaimana menggunakannya dan untuk siapa. Perasaan ngeri Anda selagi Anda duduk di Istana, tak ada apa-apanya dibandingkan dengan teror di Padang Mahsyar, kelak.
Di Akhirat sana tidak ada lagi yang pasang badan untuk Anda. Tidak ada Pak Luhut. Tidak ada Pak Hendro. Tidak juga Pak Tito. Panjenengan akan berdiri sendirian menjawab interogasi Allah al-Aziz al-Hakim.
Tidak bisa berkilah. Yang ada malahan saksi-saksi yang mungkin akan memberatkan. Ketua KPU akan dipanggil. Ketua MK akan dihadirkan. Ketua MA akan tampil. Semua mereka akan berbicara apa adanya. Semua mereka akan tertunduk jujur. Begitu pula orang-orang kuat Anda yang lainnya. Siapa pun dia.
Para ketua parpol koalisi akan bersaksi juga. Mereka akan membeberkan semuanya. Sesuai dengan rekaman CCTV yang disimpan oleh malaikat Rakib dan Atid. Rekamannya lengkap. Kedua malaikat ini tidak akan pernah “salah input” seperti di KPU.
Tak seorang pun yang berani membolak-balikkan fakta. Para buzzer Anda membisu ketakutan. Denny Zulfikar Siregar, Abu Janda, Ade Armando, dll, tidak lagi bisa kebal hukum. Di sana, mereka tak bisa lagi seenaknya.
Tim hukum yang tempohari membela Anda di MK, juga akan diperiksa tuntas. Semua akan dibukakan secara transparan. Niat mereka pun akan ditunjukkan. Apalagi perbuatan mereka.
Tapi, Pak Joko, semua informasi tentang kengerian dahsyat di Akhirat sebagaimana diuraikan di atas, hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya pada Hari Kebangkitan. Bagi yang tidak mengimaninya, tentu cerita ini tak relevan.
Artinya, semua ini seratus persen soal percaya atau tak percaya. Beriman atau tidak beriman. Banyak orang yang pura-pura percaya, padahal mereka tidak.
By Asyari Usman
(Penulis wartawan senior)
Aziz Blogger July 09, 2020 Admin Bandung Indonesia
JOKOWI MERASA NGERI, TAPI ADA YANG LEBIH NGERI LOH...
JOKOWI MERASA NGERI Presiden Jokowi mengatakan dia ngeri dengan situasi yang akan dihadapi. Pertumbuhan ekonomi bisa minus 8%. Pak Joko masih belum...
