Negeri paling dermawan, Turki telah salurkan bantuan Covid-19 kepada 141 negara
[PORTAL-ISLAM] Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Çavuşoğlu pada Selasa (28/7/2020) menyampaikan negaranya berdiri membersama negara-negara yang...
Home » Penelusuran Berita Internasional
[PORTAL-ISLAM] Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Çavuşoğlu pada Selasa (28/7/2020) menyampaikan negaranya berdiri membersama negara-negara yang terdampak Covid-19 di Asia Pasifik.
Berbicara dalam Antalya Diplomacy Forum, pada Selasa, Cavusoglu menyampaikan negaranya telah memberikan bantuan untuk menghadapi pandemi kepada 141 negara dan 5 badan internasional.
“Turki telah menjadi negara terbesar kedua dalam memberikan bantuan medis,” kata Cavusoglu dalam forum yang bekerja sama dengan RSIS Singapura itu.
Cavusoglu mengatakan pandemi Covid-19 memberikan beberapa pelajaran bagi dunia internasional bahwa setiap negara harus bersama-sama dalam menghadapi tantangan global.
“Masalah global membutuhkan solusi global,” ucap dia.
Turki, kata Cavusoglu, juga siap bekerja sama dengan negara-negara di Asia Pasifik untuk mengatasi pandemi Covid-19.
“Kita harus mengadopsi pendekatan multilateral dalam melawan pandemi,” ungkap Cavusoglu.
Dia juga mengatakan pandemi Covid-19 juga telah melanda negara-negara yang terlibat konflik.
Situasi Covid-19 di negara-negara konflik, menurut Cavusoglu, lebih sulit daripada negara-negara lainnya dan telah memundurkan upaya perdamaian.
Turki, kata Cavusoglu, menyambut seruan Sekjen PBB agar pihak-pihak yang bertikai di negara konflik dapat melakukan gencatan senjata agar fokus dalam memulihkan pandemi.
“Kami menyerukan pihak-pihak bertikai untuk memberikan prioritas bagi bantuan kemanusiaan global,” ucap dia.
Cavusoglu juga mengajak negara-negara internasional untuk dapat memanfaatkan situasi ini untuk mendorong dialog dan perdamaian.
Sumber: Anadolu
Aziz Blogger July 30, 2020 Admin Bandung Indonesia
[PORTAL-ISLAM] ISTANBUL - Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki David Satterfield dan keluarganya mengunjungi Masjid Hagia Sophia pada hari Rabu (29/7/2020). Dia juga didampingi oleh Konsul Jenderal AS Daria Darnell dan staf kedutaan.
Imam masjid, Mehmet Boynukalın, dan Direktur Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Istanbul Coşkun Yılmaz juga hadir selama kunjungan tersebut.
Delegasi A.S. memasuki masjid melalui gerbang yang diperuntukkan bagi wisatawan dan pergi setelah kunjungan 45 menit.
Pada 24 Juli lalu, banyak kaum muslimin menghadiri salat Jumat pertama di Masjid Agung Hagia Sophia pasca 86 tahun jadi museum. Mereka menyatakan kegembiraan atas pengembaliannya dari sebuah museum dan mengatakan itu sebagai langkah besar bagi seluruh dunia Islam.
Di era baru Hagia Sophia, Presidensi Urusan Agama Turki (Diyanet) akan mengawasi layanan keagamaan di masjid, sementara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata akan mengawasi pekerjaan restorasi dan konservasi. Warisan arsitektur di masjid ini akan terbuka bagi wisatawan lokal dan internasional untuk berkunjung secara gratis bagi seluruh agama.
Sumber: Daily Sabah
Aziz Blogger July 29, 2020 Admin Bandung Indonesia
Utusan AS mengunjungi Masjid Hagia Sophia
[PORTAL-ISLAM] ISTANBUL - Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki David Satterfield dan keluarganya mengunjungi Masjid Hagia Sophia pada hari...
[PORTAL-ISLAM] Sebuah studi yang diterbitkan oleh Komite Tindak Lanjut Tinggi untuk Warga Arab Israel Kamal Khatib, mengungkapkan bahwa pihak berwenang Israel telah mengubah 15 masjid menjadi sinagog Yahudi.
Studi ini juga menunjukkan bahwa 40 masjid dihancurkan, ditutup, atau ditinggalkan, sementara 17 lainnya diubah menjadi lumbung, bar, restoran, atau museum.
Misalnya, Masjid al-Ahmar (fota atas) di kota utara Safed diubah menjadi ruang konser, sementara Masjid al-Jadid di kota Kaisarea diubah menjadi sebuah bar, menurut penelitian.
Masjid Ayn Hawd di Haifa dan lantai atas Masjid al-Siksik di Jaffa mengalami nasib serupa.
"Setelah Nakba, sekitar 539 desa Palestina hancur," kata Khatib. "Semua bangunan Palestina, termasuk masjid, telah menjadi mangsa yang mudah bagi pemerintah Israel."
Nakba adalah kejadian pengusiran rakyat Palestina pada tahun 1948. Lebih dari 700 ribu warga Palestina terusir dari tanah dan rumah mereka yang kemudian dijajah Israel.
Khatib ingat bahwa masjid-masjid di era pra-Nakba penuh dengan jamaah. "Namun, setelah Nakba, masjid-masjid dihancurkan, terutama yang ada di desa-desa. Masjid-masjid lain diubah menjadi sinagog, bar, museum, kafe, atau restoran."
Khatib mengatakan pemerintah Israel telah memberlakukan undang-undang untuk menyita properti Palestina, yang meninggalkan rumah mereka.
"Knesset (parlemen Israel) mengesahkan hukum absen, di mana Israel menyita bangunan dan properti warga Arab (yang meninggalkan rumah mereka untuk pindah ke daerah lain)," katanya.
"Kebijakan yang sama diterapkan oleh Israel ke banyak masjid dan tempat-tempat sholat."
Khatib mengatakan Palestina telah melakukan upaya berulang kali untuk "mendapatkan kembali, merenovasi dan menghentikan serangan terhadap masjid."
"Namun, semua upaya ini ditolak oleh Israel," katanya.
Israel membantah tuduhan menggunakan masjid untuk tujuan lain selain beribadah.
Kementerian mengatakan bahwa otoritas Israel mengalokasikan jutaan shekel untuk membangun tempat ibadah bagi umat Islam yang tinggal di Israel. Disebutkan bahwa pemerintah mendanai lebih dari 100 masjid dan membayar gaji para imam mereka.
Namun Khatib menolak klaim Israel, dengan mengatakan "Pemerintah Israel tidak pernah membangun masjid dalam sejarah negara itu."
"Semua masjid telah dibangun oleh orang-orang kami, yang mengumpulkan sumbangan untuk membangun tempat ibadah mereka," katanya.
Khatib melanjutkan bahwa tidak semua masjid terdaftar dengan otoritas keagamaan Israel. "Para imam masjid-masjid ini mendapatkan bayaran dari komite masjid, yang mengumpulkan sumbangan untuk membayar kebutuhan masjid."
Pada 1743, penguasa Palestina era Utsmani, Zahir al-Umar al-Zaydani, membangun sebuah masjid atas namanya di kota Tiberias di utara.
Masjid Umari tetap menjadi titik magnet bagi jamaah sampai 1948 ketika ditinggalkan setelah Nakba, sebuah istilah yang digunakan oleh Palestina untuk menggambarkan penciptaan negara Israel di puing-puing Palestina.
Salah satu landmark Tiberias, sebuah masjid, juga dikenal sebagai masjid Zaydani, dibangun di atas arsitektur Mameluke, dengan kubah besar dan menara.
"Seperti kebanyakan orang Palestina, penduduk Tiberias telah melarikan diri ke Suriah dan Libanon mengikuti Nakba," kata Khatib.
"Keluarga Zaydani, bagaimanapun, pindah ke kota Nazareth yang berdekatan," katanya.
Khatib mengatakan keluarga Zaydani telah meminta pemerintah Israel untuk mengizinkan mereka merenovasi masjid Umari.
"Namun pemkot Tiberias menolak, dengan alasan akan merenovasi, namun tidak terjadi apa-apa (tetap dibiarkan)," katanya.
"Bahkan sejak masjid telah ditutup otoritas Israel melarang jamaah dan pengunjung memasuki," katanya.
Sumber: Daily Sabah
Aziz Blogger July 29, 2020 Admin Bandung Indonesia
Israel Mengubah 15 Masjid Palestina Menjadi Sinagog Yahudi, 40 Masjid Dihancurkan, 17 Lainnya Jadi Bar
[PORTAL-ISLAM] Sebuah studi yang diterbitkan oleh Komite Tindak Lanjut Tinggi untuk Warga Arab Israel Kamal Khatib, mengungkapkan bahwa pihak...
[PORTAL-ISLAM] KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, divonis 12 tahun penjara dalam skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Dalam putusan di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur Selasa (28/9/2020), Najib menjadi mantan PM Malaysia pertama dalam sejarah yang mendapat hukuman penjara.
Hakim Agung Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali menilai, Najib Razak dianggap bersalah atas 7 (tujuh) dakwaan terkait skandal korupsi 1MDB.
Meski begitu, Hakim Nazlan masih menangguhkan eksekusi 12 tahun penjara Najib karena mempersilakan sang mantan PM Malaysia mengajukan banding.
Najib Razak menyatakan tidak puas atas vonis pengadilan.
"Jelas, saya tidak puas dengan putusannya," ujar Najib saat ditemui awak media ketika meninggalkan gedung Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur.
Meski begitu, politisi yang pernah berkuasa selama 9 tahun itu (2009 sampai 2018) menuturkan, pengadilan tinggi merupakan tahap pertama dalam peradilan Negeri "Jiran".
"Keputusan juga hanya dibuat oleh satu hakim. Kami mempunyai keuntungan untuk mengajukan banding," jelas Najib yang berjanji akan terus berupaya membersihkan namanya.
Najib terbukti bertanggung jawab atas penggelapan dana 42 juta ringgit (Rp 144,3 miliar) dari SRC International, unit usaha 1MDB, ke rekening pribadinya.
"Saya menemukan jaksa berhasil membuktikan kasusnya. Karena itu, terdakwa terbukti bersalah atas tujuh dakwaan," jelas Hakim Nazlan.
Hakim Nazlan kemudian memerintahkan Najib membayar denda 210 juta ringgit (Rp 721,7 miliar), dengan rinciannya 12 tahun untuk dakwaan penyalahgunaan kekuasaan.
Kemudian 10 tahun masing-masing untuk tiga dakwaan pelanggaran kepercayaan, dan 10 tahun untuk pencucian uang yang berjumlah tiga dakwaan.
Meski begitu, Hakim Nazlan memerintahkan agar hukuman dilaksanakan secara bersamaan, yang artinya mantan PM berusia 67 tahun hanya menjalani 12 tahun.
Putusan itu berselang enam hari setelah pengadilan tinggi menginstruksikan Najib membayar 1,69 miliar ringgit (Rp 5,8 triliun) ke pemerintah.
Jumlah tersebut merupakan pajak yang dianggap sudah dikemplang oleh sang mantan orang nomor satu Negeri "Jiran" beserta dendanya, dalam periode 2011 sampai 2017.
Diwartakan Al Jazeera, Lim Wei Jiet, pengacara konstitusional Malaysia, menerangkan putusan yang dikeluarkan Hakim Nazlan "sangat bersejarah".
Sebab, ini adalah pertama kalinya sepanjang sejarah Negeri "Jiran", ada mantan perdana menteri yang bisa diputus bersalah atas sebuah kasus.
Lim menjelaskan, drama ini belum akan berakhir karena masih akan ada banding yang bisa diajukan. Namun, setidaknya ini adalah momen positif.
"Dua tahun sebelumnya, negara berusaha membungkam siapa pun soal kasus 1MDB. Kini, terdapat upaya pemulihan dengan menghukum mereka yang berkuasa sekali pun," paparnya.
Kementerian Kehakiman AS sebelumnya menduga 4,5 miliar dollar (Rp 65,7 triliun) dana pemerintah tersedot dari 1MDB selama pemerintahan Najib.
Skandal 1MDB tersebut berujung pada protes keras publik Malaysia, dan membuat Najib Razak serta koalisi Barisan Nasional yang dipimpinnya terjungkal pada pemilu 2018 lalu yang dimenangkan Mahathir Mohamad.[]
Aziz Blogger July 29, 2020 Admin Bandung IndonesiaFormer Malaysian PM Najib Razak has been sentenced to 12 years in prison and fined $49 million after being found guilty in the first of the several trials involving the “heist of the century.” Here’s a quick round-up of what has happened pic.twitter.com/76qEjwi5AT
— TRT World (@trtworld) July 28, 2020
Pertama Kali Dalam Sejarah Malaysia, Mantan Perdana Menteri Najib Razak Divonis 12 Tahun Penjara
[PORTAL-ISLAM] KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, divonis 12 tahun penjara dalam skandal 1Malaysia Development Berhad...
[PORTAL-ISLAM] Ethiopia telah mulai mengisi bendungan Renaissance dan dengan demikian memotong aliran sungai Nil ke Mesir dan Sudan, yang dapat memicu krisis air di Mesir.
Aliran sungai Nil telah dipotong secara signifikan, menurut pemerintah Sudan, sehingga mengkonfirmasikan bahwa aliran telah diturunkan, Mesir akan menderita krisis air, yang bisa membuat Mesir haus dan kelaparan
Dilansir Anadolu, Kamis (16/7/2020) Menteri Perairan, Irigasi, dan Energi Ethiopia Seleshi Bekele mengatakan air disimpan di bendungan sesuai dengan rencana konstruksi.
Menurut Bekele, ketinggian air meningkat dari 525 meter menjadi 560 meter.
Artinya, gambar satelit bendungan yang beredar di media sosial benar.
Meskipun Ethiopia tidak mendapat keuntungan apapun dari negosiasi antara Mesir dan Sudan bulan lalu, tetapi sudah disepakati bahwa bendungan akan diisi sebelum musim hujan.
Mesir tuntut penjelasan
Setelah ada laporan media soal pengisian bendungan oleh Ethiopia baru-baru ini, Kementerian Luar Negeri Mesir pun merilis pernyataan yang mendesak Ethiopia agar merilis pernyataan resmi.
Ethiopia mulai membangun Bendungan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) pada 2011 di Sungai Nil Biru, anak sungai Sungai Nil, dekat perbatasannya dengan Sudan.
Pembangunan proyek sepanjang 147 meter dan setinggi 1,8 kilometer diperkirakan akan selesai pada 2023.
Dengan kapasitas bendungan hingga 74 miliar meter kubik, bendungan hidroelektrik itu akan menghasilkan listrik sebesar 6.475 megawatt yang berguna untuk memenuhi keperluan domestik dan industri Ethiopia, serta ekspor ke negara-negara tetangga.
Mesir mengklaim bendungan akan mengurangi aliran air Sungai Nil ke hilir, sedangkan Ethiopia mempertahankannya karena membutuhkan bendungan untuk pembangunan nasional.
Hubungan kedua negara tegang setelah Mesir mengadukan Ethiopia ke Dewan Keamanan PBB pada 1 Mei setelah Ethiopia mengumumkan rencananya untuk memulai pengisian bendungan tahap pertama.
3 Negara Rebutan Sungai Nil, Polemik Bendungan GERD Makin Kusut
Ethiopia, Sudan, dan Mesir terus berpolemik tentang Bendungan GERD, yang membuat kasus ini semakin kusut.
Sudan dan Mesir keberatan dengan pembangunan Bendungan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), sedangkan Ethiopia bersikeras proyek mereka tidak membahayakan siapa pun.
Pangkal persoalannya adalah Bendungan GERD yang dinilai akan membatasi pasokan air ke negara-negara hilir. Ethiopia sendiri adalah negara di bagian hulu.
Duta Besar Ethiopia untuk Indonesia Admasu Tsegaye Agidew menerangkan, GERD tidak boros air sehingga tidak membahayakan negara-negara hilir.
"GERD tidak mengonsumsi banyak air, (sehingga) tidak membahayakan negara-negara hilir, tidak ada deforestasi," terang Dubes Admasu saat dihubungi Kompas.com melalui konferensi video, Jumat (3/7/2020).
Ethiopia bersikeras membangun Bendungan GERD sebagai pembangkit listrik dan meningkatkan perairan.
Admasu menuturkan, separuh lebih dari 110 juta penduduk Ethiopia belum menikmati aliran listrik.
"Selama ini mereka memakai kayu bakar sebagai pengganti listrik," terangnya.
Dubes Admasu lalu menerangkan, Bendungan GERD dapat menghasilkan 6.450 megawatt dan menampung 74 juta cm kubik air.
Namun pembangunan proyek ini mendapat protes keras dari Mesir dan Sudan. Kedua negara tetangga Ethiopia tersebut khawatir debit air Sungai Nil akan menurun, dan bakal berpengaruh ke kehidupan mereka.
Dilansir dari Al Jazeera Selasa (30/6/2020), Mesir merasa akan mendapat ancaman eksistensial dari operasional Bendungan GERD.
Dalam pertemuan virtual dengan Dewan Keamanan PBB pada Senin (29/6/2020), Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry memperingatkan akan ada konflik jika PBB tidak turun tangan.
Ia mendesak dewan membantu menyelesaikan sengketa Bendungan GERD ini, yang menurutnya sudah membahayakan 150 juta warga Mesir dan Sudan.
Sementara itu hasil KTT Uni Afrika pada Jumat (26/6/2020) menyatakan, para pemimpin Mesir, Sudan, dan Ethiopia sepakat untuk berunding lagi tentang pengisian waduk GERD.
Proyek dari Ethiopia ini bernilai 4,6 miliar dollar AS (Rp 66,7 triliun) dan tanpa dana asing.
Pembiayaan didapat dari patungan rakyat dan penjualan obligasi, karena Mesir memblokir pihak asing untuk membiayai proyek ini.
Kemudian Sudan yang juga bergantung hidupnya pada Sungai Nil, juga mendesak Dewan Keamanan PBB turun tangan menangani kasus ini, karena ketegangan 3 negara kian meningkat.
Sungai Nil sebagai salah satu sungai terpanjang di dunia mengaliri 11 negara sekaligus.
Negara-negara tersebut adalah Mesir, Ethiopia, Sudan, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Republik Demokratik Kongo, Eritrea, dan Sudan Selatan.
Pengisian Waduk GERD dijadwalkan bulan Juli ini, dan apabila telah beroperasi akan menjadi waduk pembangkit listrik terbesar di Afrika, dan salah satu yang terbesar di dunia.
[Video Liputan Aljazeera: Ethiopia Sudah Mulai Mengisi Bendungan Renaissance]
Aziz Blogger July 17, 2020 Admin Bandung Indonesia
Ethiopia Sudah Mulai Mengisi Bendungan Raksasa Renaissance dari Sungai Nil, Mesir Terancam Krisis Air
[PORTAL-ISLAM] Ethiopia telah mulai mengisi bendungan Renaissance dan dengan demikian memotong aliran sungai Nil ke Mesir dan Sudan, yang dapat...
