Mohon untuk bersikap bijak dalam setiap menyikapi infomasi dan berita yang beredar di internet karena tidak semua berita itu benar, terkadang di salah gunakan oknum tertentu untuk membuat kekacauan dan fitnah
Home » Penelusuran NASIONAL

Politisi PDIP Nilai Kebijakan Gage Di Tengah Pandemik Tambah Kesulitan Masyarakat


[PORTAL-ISLAM] Peraturan Ganjil genap (Gage) yang kembali diterapkan Pemprov DKI di tengah pandemik Covid-19 terasa sangat tidak tepat karena menambah kesulitan masyarakat.
Demikian yang disampaikan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak.

Menurut Gilbert dasar kebijakan diberlakukannya kembali Gage tidak jelas. Bilamana tujuan Gage untuk mengatasi kemacetan, katanya, selama sekolah belum dibuka maka kemacetan di Jakarta tidak terlalu mendesak.

"Kalau untuk mencegah penularan dengan mengurangi mobilitas, maka pencegahan penularan bukan dengan membatasi pergerakan saja atau dengan tes swab saja tapi dengan mengikuti protokol dengan disiplin jangka panjang," ujar Gilbert lewat keterangan tertulisnya, Selasa (4/8).

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan jika tujuan Gage untuk mengurangi karyawan yang masuk bekerja, maka hal itu dikembalikan kepada kebijakan perusahaan.

Oleh sebab itu, menurutnya yang saat ini mendesak adalah dengan menurunkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lapangan untuk ikut serta melakukan pengawasan.

Keberpihakan kepada rakyat haruslah ditunjukkan di tengah kesulitan yang mereka hadapi," jelas Gilbert. (Rmol)

Terima Permohonan Maaf Ike Muti, Pengamat: Pemprov DKI Layak Dijadikan Contoh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menerima permohonan maaf dari pesinetron Indah Kartika Mutiarawati alias Ike Muti atas postingannya yang berisikan informasi tidak benar lewat akun instagram @ikemuti16.

"Memaafkan itu tanda kebesaran jiwa. Siapapun yang meminta maaf, wajib hukumnya dimaafkan. Termasuk Ike Muti," ujar pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin saat di hubungi Kantor Berita Politik RMOL Jakarta, Minggu (2/8).

Ujang mengaku tidak terlalu kaget dengan sikap yang diambil Pemprov DKI tersebut lantaran DKI Jakarta memiliki pemimpin seperti Gubernur Anies Baswedan yang juga merupakan sosok pemaaf

"Jiwa-jiwa pemaaf adalah jiwa kecintaan Allah SWT. Dan agama mengajarkan untuk memaafkan siapapun yang meminta maaf dengan  tulus," sambungnya.

Dengan sikap kesatria yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menegaskan Pemprov DKI patut menjadi teladan.

"Pemprov DKI Jakarta, layak dijadikan contoh untuk daerah lainnya," tandas Ujang.

Pasha Ditegur Mendagri gegara Rambut Pirang, Mustofa: Apa Dulu Bu Susi Ditegur karena Punya Tato?


[PORTAL-ISLAM] Nama Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo atau Pasha Ungu tengah menjadi sorotan karena tampil berbeda dengan rambut pirangnya sebagai kepala daerah.

Salah satu yang menyoroti gaya Pasha ialah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito meminta Pasha menjadi contoh untuk masyarakatnya.

Di tengah pembicaraan itu, politikus Partai Amanat Nasional Mustofa Nahrawardaya justru teringat dengan gaya nyentrik eks Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti. Dia menyebut Susi memiliki tato.

"Bu @susipudjiastuti dulu apa pernah ditegur karena ada tato?" kicau Mustofa menggunakan akun Twitter @TofaTofa_id, Jumat (31/7/2020).

Susi lantas membalas cuitan Mustofa dengan emoji berpikir.

Tito menyarankan Pasha untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat karena masih berstatus sebagai kepala daerah.

"Sebaiknya pejabat negara memberikan contoh etika yang baik dan bertindak negarawan. Negarawan itu bisa dalam hal penampilan," kata Tito.

Tito mengakui tak ada aturan yang mengatur etika penampilan kepala daerah dan memaklumi latar belakang Pasha sebagai musisi sehingga gaya seniman masih terbawa saat menjadi kepala daerah.

Meski demikian, Tito menyarankan agar Pasha bisa menempatkan diri dengan baik berdasarkan kondisi dan jabatannya saat ini.

"Beliau harus bisa menempatkan antara seniman dan birokrat yang memiliki kode etik, kultur tersendiri sebagai birokrat," kata Tito dilansir dari cnnindonesia.

TKA Bebas Keluar Masuk, Menantu Bung Hatta: Indonesia Sedang Diinvasi


[PORTAL-ISLAM] Meski sudah merdekal selama hampir 75 tahun, namun banyaknya tenaga kerja asing (TKA) yang bebas masuk ke Tanah Air serasa Indonesia kembali ke masa penjajahan.

Demikian disampaikan gurubesar ekonomi Universitas Indonesia (UI), Prof Dr. Sri Edi Swasono saat menjadi narasumber di Bravos Radio Indonesia.

Menurut Prof Sri Edi, saat ini Indonesia sudah mengabaikan gerbang dari rasa nasionalisme, yakni kewaspadaan terhadap ancaman dari luar.

"Kewaspadaan adalah harga dari nasionalisme, maka dan kita harus siap membayarnya itu. Kita tidak terlalu waspada," ujar Prof Sri Edi seperti yang dikutip di akun YouTube Bravos Radio Indonesia, Jumat (31/7).

Menantu Proklamator Mohammad Hatta itu pun menyinggung di era pemerintahan Joko Widodo sempat muncul kabar pembahasan mengenai undang-undang tentang dwi kewarganegaraan di mana hal itu tidak pernah diakui di Indonesia.

"Ada apa ini? Karena Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharmma Mangrva. Kata Tanhana Dharmma Mangrva adalah diktumnya Lemhannas. Artinya, tidak ada kewajiban yang ganda, mendua. Jadi kita hanya mengakui satu warga negara, yaitu cinta pada satu Ibu Pertiwi," jelas Prof Sri Edi.

"Jadi kalau UU dwi kewarganegaraan sampai diterima, sampai berjalan, itu Lemhannas harus dihapuskan dong atau harus ganti diktumnya," kritiknya.

Selain itu, adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 16/2015 yang tidak ada syarat bagi TKA untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia juga menjadi sorotan.

Belum lagi visa on arrival yang merupakan dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh langsung di perbatasan antarnegara atau bandara.

"Mereka datang tanpa visa, coba kita pergi ke China, wah ngurus visanya susah. Kita pergi ke negara lain mengurus visanya susah, (tapi) kita menggunakan bebas visa on arrival dan banyak yang masuk Indonesia kemudian tidak pulang. Jadi orang berbondong-bondong datang ke sini semaunya belum tentu pulang," tutur Sri Edi.

"Jadi saya rasa invasi sudah berjalan, invasi terhadap Indonesia. Selama ini yang belum dibicarakan adalah bahwa invasi itu sudah terjadi di Indonesia," pungkasnya.

Nadiem: Sekolah Negeri Seharusnya untuk Siswa Ekonomi Rendah


[PORTAL-ISLAM] Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan sekolah negeri seharusnya diperuntukkan bagi siswa dengan tingkat ekonomi rendah dan membutuhkan.

"Secara prinsip undang-undang dasar kita, sekolah negeri itu seharusnya untuk yang paling membutuhkan secara sosial ekonomi. Itu kan prinsip keadilan sosial yang dijunjung tinggi," ujarnya dalam acara diskusi daring Komisi Perlindungan Korupsi, Rabu (29/7).

Menurut Nadiem, prinsip tersebut kemudian diimplementasikan lewat jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dalam sistem ini seleksi masuk sekolah negeri menggunakan indikator jarak.

Ia menjelaskan sebelumnya PPDB menggunakan nilai ujian nasional (UN) sebagai patokan seleksi. Tapi indikator nilai dalam PPDB memunculkan situasi siswa dengan sosial ekonomi menengah ke atas lebih banyak mengecap pendidikan di sekolah negeri.

Untuk itu pihaknya kembali menerapkan aturan zonasi melalui Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB. Dalam aturan tersebut zonasi mencakup paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah.

Nadiem mengakui hal ini tak akan mudah diterima publik. Terlebih, proporsi besar pada jalur zonasi baru diterapkan beberapa tahun ini.

"Ini suatu transisi yang memang tidak mudah. Tetapi merupakan suatu reformasi yang menurut saya penting dan bisa secara dramatis mengubah kesetaraan pendidikan di Indonesia," lanjutnya.

PPDB juga sempat menuai polemik, khususnya di DKI Jakarta. Pasalnya aturan usia yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan mengakomodir siswa tingkat ekonomi rendah justru menyingkirkan siswa muda.

Dalam kasus DKI ini Nadiem mengatakan telah membentuk tim khusus yang bertugas mengevaluasi dan membimbing pemerintah daerah dalam penerapan PPDB.

Ia mengatakan tim ini juga mendapat banyak masukan dari orang tua dan siswa untuk bahan perbaikan di tahun berikutnya. Evaluasi pun bakal melibatkan pemerintah daerah setempat.

Perkara teknis PPDB, Nadiem sendiri mengaku pihaknya tidak bisa mengatur teknis PPDB tanpa memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah. Hal ini karena tiap daerah memiliki kondisi berbeda.

"Untuk pemerintah pusat menentukan detail mengenai area spesifik bagaimana cara mengatur zonasi itu tidak akan menemui titik temu dan bisa menciptakan masalah lain," lanjutnya.

Nadiem menambahkan salah satu tugas besar yang perlu dituntaskan pihaknya adalah meningkatkan angka partisipasi kasar atau rasio jumlah siswa yang sedang bersekolah.

Perhitungan Kemendikbud, upaya meningkatkan angka partisipasi kasar atau rasio jumlah siswa yang bersekolah tidak akan mungkin diwujudkan tanpa bantuan pihak lain.

"Kalau kita hitung-hitung dari semua total jumlah kebutuhan sekolah di Indonesia dan kita proyeksikan ke depan, tidak mungkin [bisa terpenuhi] tanpa partisipasi pihak swasta," ungkapnya.

Berdasarkan data Kemendikbud, jumlah sekolah negeri secara nasional umumnya semakin menipis pada jenjang pendidikan menengah. Artinya, jumlah SD bisa berlipat lebih banyak daripada SMP dan SMA.

Mengutip data Kemendikbud tersebut ada 131.879 atau 88,25 persen SD negeri dan 17.556 atau 11,75 persen sekolah SD swasta di Indonesia. Kemudian 23.594 atau 58,17 persen SMP negeri dan 16.965 atau 41,83 persen SMP swasta. Serta 6.883 atau 49,36 persen SMA negeri dan 7.061 atau 50,64 persen SMA swasta.

Sedangkan hitungan Kemendikbud mengestimasikan ada 13.668.764 siswa lulusan alih jenjang. Rinciannya sebanyak 2.325.914 siswa lulus PAUD, 4.082.808 siswa lulus SD, dan 3.177.234 siswa lulus SMP.
Back To Top