Kontro Versi Erick Thohir Tidak Mau Disuntik Ujicoba Vaksin China
Menteri BUMN Erick Thohir enggan menjadi relawan untuk uji coba klinis vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech asal Cina. Ia beralasan, sebagai pemimpin...
Home » Penelusuran Berita Nasional
"Bukannya takut. Tapi lebih baik relawan yang sesuai dengan prototipe yang dicari. Meski pingin disuntik, tapi rakyat dulu. Kami sebagai pemimpin belakangan," kata Menteri BUMN itu dalam wawancara dengan Kumparan, Jumat, 7 Agustus 2020.
Sebagaimana diketahui, ujicoba vaksin ini membutuhkan 1.620 relawan yang bersedia disuntik dengan vaksin Sinovac asal Cina.
Video pernyataan Erick Thohit ini sontak ramai mendapat tanggapan warganet.
"Pejabat macam apa ini..??? Gimana gak makin hancur negara, klo pejabatnya paling cepet buang badan, rakyatnya diempanin duluan. Dimana2 pejabat tuh hrsnya ngasih contoh paling duluan, bukan ngempanin rakyat," ujar @GenThoww.
"Rakyat jadi kelinci percobaan," timpal @Ryan11080379.
"Sebaiknya keluarga pemerintah pusat dulu dan baru ke menteri dan keluarganya baru kemasyarakat untuk ujicoba vaksinnya," kata @Bronico4.
"Pertama harus Presiden supaya Sehat... 😂," komen @MMargani5.
[Video]
Pejabat macam apa ini..???— Wayang Orang (@GenThoww) August 7, 2020
Gimana gak makin hancur negara, klo pejabatnya paling cepet buang badan, rakyatnya diempanin duluan.
Dimana2 pejabat tuh hrsnya ngasih contoh paling duluan, bkn ngempanin rakyat.
Aziz Blogger
August 08, 2020
Admin
Bandung Indonesia
Macron menjadi Presiden pertama yang berkunjung ke Lebanon pasca insiden. Ada info, katanya besok atau lusa Presiden Turki juga mengutus Wakilnya dan Menlu ke Beirut sebagai bentuk dukungan dan solidaritas.
Tanpa mengindahkan protokol pandemic covid-19, Macron tidak hanya berkunjung ke tempat ledakan, tetapi juga menemui rakyat Lebanon yang menjadi korban dan mendengarkan curhatan mereka. Seakan Macron adalah salah satu pejabat pemerintah Lebanon. Btw, Presiden Michel Aoun saja nggak segitunya kemarin ketika berkunjung ke TKP.
Kunjungan Presiden selevel Perancis ke Beirut tentunya tidak saja dibaca dari sisi kemanusiaan, tetapi juga tentunya membawa misi-misi politik dan ekonomi yang tidak bisa pandang sebelah mata.
Pertama: Kunjungan Macron merupakan langkah diplomatik yang cerdas, pada saat Yellow Vests masih aktif di Perancis, Macron memberikan citra positifnya di mata rakyat Lebanon, dan tentunya langkah ini akan meningkatkan citranya juga di Eropa, sebagai Presiden yang care dan humanis. Kalau bukan karena Corona, mungkin Macron sudah dilengserkan juga oleh Yellow Vests.
Kedua: Keterkaitan Francophonie, Lebanon merupakan stasiun terakhir bagi Perancis di Timur Tengah. Dengan kunjungan ini Macron berupaya untuk memperkuat pengaruh Perancis di Lebanon, meskipun di negara itu kepentingan saling tarik menarik antara berbagai kekuatan politik yang berlatar belakang sekte dan agama.
Ketiga: Ladang minyak di perairan Lebanon. Perusahaan minyak Perancis, Total, pada Juni lalu mengumumkan bahwa exploitasi di blok 4 gagal, Total hanya akan mengeksploitasi blok 9, dan akan dimulai pada Mei 2021.
Keempat: Mempersempit ekspansi pengaruh Turki. Tarik menarik pengaruh di Libya antara Turki dengan Perancis, tampaknya sampai saat ini tidak menguntungkan Paris. Langkah Macron ini dapat dinilai untuk mempersempit langkah diplomatik Turki untuk meningkatkan pengaruhnya di Lebanon.
Kelima: Kerugian akibat insiden mencapai USD 7 miliar, kehadiran Macron di Beirut sebagai Presiden pertama yang datang akan menjadi modalitas bagi perusahaan-perusahaan konstruksi Perancis untuk mengambil peran besar dalam Rebuild Beirut.
Btw, Perancis pernah memiliki mandat atas Lebanon berdasarkan kesepakatan Sykes-Picot. Menariknya, di medsos Lebanon banyak yang meminta Perancis untuk kembali mengambil mandat atas Lebanon untuk 10 tahun ke depan!
Sampai saat ini, 50 ribu orang telah menandatangani petisi tersebut, mereka mengatakan, "Ta'a wa jib ma'ak intidab..."
Wajar saja kalau keresahan rakyat pada pemerintahnya yang korup setelah merdeka, sehingga membuat petisi memanggil kembali penjajah untuk mengurus negara mereka. Hal itu tidak hanya bisa terjadi di Lebanon, tapi bisa juga terjadi di negara anda 😁
(By Saief Alemdar Aziz Blogger August 08, 2020 Admin Bandung Indonesia
Kunjungan Presiden Perancis, Ke Lebanon Pasca Ledakan
Kunjungan Presiden Perancis, Emmanuel Macron ke Beirut, langsung setelah insiden ledakan di Pelabuhan Beirut, dari sisi kemanusiaan cukup patut diapresiasi...
Setelah sebelumnya massa dari FPI dan ormas Islam menyambangi Mapolres kota Tasikmalaya, kini giliran Umat Islam di bawah komando Al Mumtaz dan ormas Islam serta sejumlah OKP kembali mendatangi markas Polisi ini, Jumat (7/8/2020).
Kedatangan ribuan umat yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat ini, ingin mendengarkan sekaligus menyampaikan tuntutan atas ketegasan proses hukum atas Denny Siregar.
Sebagaimana diketahui, Denny Siregar telah dilaporkan atas unggahan di akun Facebook-nya pada 27 Juni 2020 berupa tulisan panjang berjudul 'Adek2ku Calon Teroris yg Abang Sayang' dengan mengunggah foto para santri di Tasikmalaya.
Usai mengelar orasi, sejumlah tokoh ulama diterima langsung oleh Kapolres Kota Tasikmalaya beserta jajajarannya.
Dalam kesempatan itu, orang nomer satu di Kepolisian Kota Tasikmalaya ini, ditanya tentang kelanjutan proses hukum Denis Siregar, yang sudah bergulir cukup lama.
Kapolres Kota Tasikmalaya, AKBP Anom Karibianto, yang didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Yusuf Ruhiman, menegaskan, sehubungan dengan locus delicty yang dideteksi dilakukan oleh Deni Siregar berada di Bogor maka pihaknya menyerahkan proses penyelidikan ini ke pihak Polda Jabar.
Namun, meski demikian, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah hukum dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mendatangkan saksi ahli dibidang IT dan bahasa.
“Sejauh ini kami sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan, namun laporan dari tim kami bahwa si Denny Siregar ini membuat postingannya di sekitar daerah Bogor, dan Ditreskrimum Polda Jabar akan mendalami kasus ini, jadi untuk selanjutnya kasus ini kami limpahkan ke Polda Jabar,” terang Anom dihadapan perwakilan peserta aksi.
Pernyataan Anom ini, tentu saja membuat sejumlah tokoh ulama di kota Tasikmalaya dan umat Islam Tasikmalaya merasa kecewa.
Mereka pun mempertanyakan apa dasar Polres Kota Tasikmalaya, melimpahkan kasus Denny Siregar ini ke Polda Jabar, padahal sebelumnya pihak polres Kota Tasikmalaya, berjanji akan menuntaskan kasus ini.
Kekecewaan tersebut seperti yang diungkapkan Ustadz Abu Fauzan dan Nanang Nurzamil dari Forum Mujahid Tasikmalaya. Mereka mengaku sangat kecewa dengan sikap dan pernyataan pihak kepolisian.
Menurut mereka, Polres Kota Tasikmalaya seakan tidak memiliki kehormatan secara integritas hukum di wilayahnya, padahal dirinya dan Nanang Nurjamil sudah diperiksa sebagai saksi Pelapor.
“Saya terus terang kecewa dengan sikap pak Kapolres, masih segar dalam ingatan saya beliau mau menyelesaikan kasus ini di wilayah hukum Tasikmalaya kota, namun pada akhirnya diserahkan juga ke Polda Jabar, tidak aneh sih tapi sepertinya memang Polres Kota sudah tak bisa lagi menangani kasus ini, dengan alasan banyak kasus lain yang harus ditangani satreskrim,” jelasnya.
Sementara itu Ketua umum Aliansi Aktivis Musliim Tasikmalaya (AlMumtaz), Ustadz Hilmi, menyatakan, pihaknya tidak akan pernah berhenti mencari keadilan, sepanjang itu demi kebaikan umat Islam di Tasikmalaya.
Ustadz Hilmi menggaris bawahi, sesuai ucapan Kapolres AKBP Anom, menurut pasal 84 KUHAP, persidangan bisa digelar di Kota Tasikmalaya jika melihat banyaknya saksi yang dihadirkan atau diminta saat penyelidikan maupun penyidikan.
“Kami juga kecewa, tapi kita lihat saja wait and see, jika benar menurutnya bisa digelar persidangan di sini (Kota Tasikmalaya.red), kita berharap itu bisa dibuktikan,” pungkas Ustadz Hilmi.
Kalau alasannya locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana kasus Denny Siregar di Bogor, dan oleh karenanya kasus dilimpahkan ke Polda Jawa Barat, kenapa pasa kasus penghina Walikota Surabaya Risma polisi Surabaya bisa langsung bertindak dan menangkap pelaku yang berada di Bogor?
Penghina Risma yang Ditangkap di Bogor Dibawa ke Surabaya
Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya akhirnya berhasil meringkus pelaku yang telah menghina Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Pelaku ditangkap di Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/1) malam.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Sandi Nugroho mengatakan pelaku ditangkap tanpa melakukan perlawanan.
"Iya benar. Pelaku kami tangkap di rumahnya di Bogor Jumat malam, tanpa perlawanan," kata Sandi saat dikonfirmasi, Minggu (2/2).
Pelaku kemudian dibawa dari Bogor ke Surabaya dan ditahan di Mapolrestabes Surabaya.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200202104835-12-470833/penghina-risma-yang-ditangkap-di-bogor-dibawa-ke-surabaya
Kalau dari kasus Risma ini:
- locus delicti (tempat terjadinya tindak pidana) di Bogor
- dilaporkan di Surabaya
- walaupun locus delicti di Bogor, tapi tidak dilimpahkan ke Polda Jabar
- kasus tetap diproses oleh Polrestabes Surabaya
- bahkan pelaku ditangkap oleh Polrestabes Surabaya
Aziz Blogger
August 08, 2020
Admin
Bandung Indonesia- locus delicti (tempat terjadinya tindak pidana) di Bogor
- dilaporkan di Surabaya
- walaupun locus delicti di Bogor, tapi tidak dilimpahkan ke Polda Jabar
- kasus tetap diproses oleh Polrestabes Surabaya
- bahkan pelaku ditangkap oleh Polrestabes Surabaya
Kasus Denny Siregar Dilimpahkan ke Polda Jabar, ada oknum yang kecewa
Setelah sebelumnya massa dari FPI dan ormas Islam menyambangi Mapolres kota Tasikmalaya, kini giliran Umat Islam di bawah komando Al Mumtaz dan ormas...
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mendukung pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota Surakarta dari PDIP, Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa. Partai berlambang kepala burung garuda itu memberikan rekomendasi dukungan, pada Senin (3/8/2020).
Secara jujur Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan alasan partainya mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa pada Pilkada Solo.
Salah satunya, karena posisi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara, Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi.
"Tentu saja Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan yang merupakan menteri dari Pak Jokowi. Jadi saya kira hubungan-hubungan itu juga menjadi alasan alasan kita mengambil keputusan itu," kata Muzani di Kantor DPP Partai Gerindra, Senin (3/8/2020), seperti dilansir Kompas.
Selain hubungan antara Prabowo dan Jokowi, Muzani mengatakan, Partai Gerindra hanya memiliki tiga kursi DPRD di Solo. Sehingga, Gerindra tidak dapat mengajukan bakal pasangan calonnya sendiri.
Berdasarkan Peraturan KPU, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir, jika ingin mengusulkan bakal pasangan calon.
Artinya, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 9 kursi di DPRD ketika mengusulkan bakal pasangan calon pada Pilkada Solo.
"Kursi kita di Solo tiga kursi, sehingga kita harus menggunakan tiga kursi itu untuk segera mencalonkan," ujarnya.
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/16461621/hubungan-prabowo-jokowi-jadi-alasan-gerindra-dukung-gibran-pada-pilkada-solo
NAMUN... diantara pendukung Prabowo-Gerindra malah ada yang menyesatkan publik dengan berdalih kalau Gerindra tidak ikut bergabung mencalonkan di Pilkada Solo, maka ada sangsi sesuai UU parpol tidak akan boleh ikut Pilkada di masa datang.
Dalam pembelaannya tsb, dituliskan:
"Mengapa Pak PS dan Gerindra mendukung Gibran maju sebagai calon walikota Solo?
Silahkan Buka UU pemilu dech, karena Menurut UU pemilu:
Jika ada Partai yg Tidak Mendukung salah Satu calon, Maka pada pilkada berikutnya Partai tsb Tidak Bisa Ikut mengajukan atau Mengusung calon dari Partai itu sendiri.
Apa kalian mau Gerindra seperti itu di pilkada berikutnya karena Sikapnya pada pilkada Periode Sekarang??
Jangan salahkan Gerindra tapi cobalah melihat mengapa Partai lain jg mendukung Partai yg sama, yaitu mendukung PDIP.
Tidak perlu pula Memojokan Pak PS sebagai Penakut atau Tunduk pada Jokowi daLam pencalonan Gibran.
Belajar Cermat Sedikit :
Pak PS adalah Pribadi yg Taat Konstitusi. Bukan Taat atau tunduk pada Jokowi."
Demikian pembelaan mereka.
Bahkan yang lebih parah lagi pakai bawa-bawa nama Allah segala sebagai justifikasinya.
"Satu Hal yg haus disadari adalah Tidak Ada Pengorbanan yg sia² karena HasiL Akhir Perjuangan adalah Kerjanya ALLAH," tulisnya.
Tulisan pendukung Prabowo-Gerindra ini viral.
PADAHAL ITU SALAH DAN MENYESATKAN !!!
TIDAK ADA UU TERKAIT SANGSI BAGI PARPOL DI PILKADA !!
ADANYA SANGSI BAGI PARPOL DI PILPRES !!
Makanya kenapa di Pilpres 2019 lalu Pratia Demokrat "terpaksa" bergabung dengan koalisi 02 mendukung Prabowo-Sandi.
Karena kalau Partai Demokrat "abstain" tidak ikut mendukung paslon yang ada.. maka sangsinya di Pilpres 2024 Partai Demokrat tidak boleh ikut berlaga.
TAPI... ITU ATURAN HANYA UNTUK PILPRES... TIDAK BERLAKU UNTUK PILKADA !!
Memang sempat ada usulan di DPR agar merevisi UU Pilkada dengan memberikan sangsi bagi parpol yang "abstain" tidak ikut mendukung paslon yang ada... tapi usulan itu tidak disetujui.
BACA INI:
Sanksi Bagi Parpol yang Tak Usung Calon Batal Masuk Revisi UU Pilkada
https://news.detik.com/berita/d-3194365/sanksi-bagi-parpol-yang-tak-usung-calon-batal-masuk-revisi-uu-pilkada
Gerindra dukung Gibran apa benar ?
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mendukung pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota Surakarta dari PDIP, Gibran Rakabuming...
Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengukuhkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sabtu ini (8/8/2020).
Pengukuhan Prabowo di KLB ini turut dikomentari Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid.
Dia menyatakan, pasca Pilpres 2019 silam, banyak orang yang menduga Ketum Gerindra akan diberikan pada Sandiaga Uno untuk persiapan Pilpres 2024 mendatang.
"Tapi rupanya itu tidak terjadi. Prabowo tetap memegang kendali penuh sekaligus pemegang tiket Gerindra pada Pilpres 2024 nanti. Kenapa demikian?" ungkap Abdul Hamid kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (8/8).
Beberapa analisa politik yang menyebabkan Prabowo tetap memegang kendali patai berlambang burung garuda itu dipaparkan Abdul Hamid.
Pertama, dia menduga Prabowo setelah menjadi Menteri Pertahanan merasa belum cukup mengikuti perhelatan pilpres. Karena menurutnya, sosok Danjen Kopassus tersebut masih menunggu dengan kendaraan politiknya untuk maju lagi.
Analisis kedua, posisi Sandiaga yang mulai dilirik oleh Jokowi yang dimulai saat Munas HIPMI pada bulan Januari 2020 lalu. Di mana Jokowi kala itu memberikan isyarat tentang orang yang akan menggantikannya sebagai Presiden di 2024 mendatang adalah Sandiaga.
"Walaupun tak secara langsung menyebut nama. Sinyal mulai diperkuat dengan Sandi yang menduduki posisi Relawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19. Jadi Prabowo mulai insecure terhadap posisi Sandi saat ini," tuturnya.
Karena itu, Abdul Hamid menilai nasib Sandi pada 2024 nanti bisa dilihat dari resshufle kabinet yang mungkin akan dilakukan Jokowi di waktu-waktu mendatang.
"Jika Sandi masuk kabinet, sudah bisa dipastikan lirikan Jokowi bersambut. Karena Sandi ini seperti kucing anggora, menarik sekali untuk dipinang. Dia punya popularitas dan punya modal finansial yang sangat cukup," ucapnya.
"Sandi relatif bisa diterima kelompok pro Jokowi dan bisa memecah suara pro Anies. Sandi itu akan likeable bila disandingkan dengan Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Persoalannya, Sandi akan mengancam Prabowo jika Prabowo masih punya keinginan maju makanya Gerindra tidak diberikan ke Sandi," demikian Abdul Hamid menutup.[RMOL]
Aziz Blogger August 07, 2020 Admin Bandung Indonesia
Prabowo Ketua Umum Lagi Karena Sandiaga Uno Jadi Ancaman Di Pilpres 2024
Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengukuhkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra,...
