Gerindra dukung Gibran apa benar ?
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mendukung pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota Surakarta dari PDIP, Gibran Rakabuming...
Home » Penelusuran Berita Nasional
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mendukung pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota Surakarta dari PDIP, Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa. Partai berlambang kepala burung garuda itu memberikan rekomendasi dukungan, pada Senin (3/8/2020).
Secara jujur Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan alasan partainya mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa pada Pilkada Solo.
Salah satunya, karena posisi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara, Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi.
"Tentu saja Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan yang merupakan menteri dari Pak Jokowi. Jadi saya kira hubungan-hubungan itu juga menjadi alasan alasan kita mengambil keputusan itu," kata Muzani di Kantor DPP Partai Gerindra, Senin (3/8/2020), seperti dilansir Kompas.
Selain hubungan antara Prabowo dan Jokowi, Muzani mengatakan, Partai Gerindra hanya memiliki tiga kursi DPRD di Solo. Sehingga, Gerindra tidak dapat mengajukan bakal pasangan calonnya sendiri.
Berdasarkan Peraturan KPU, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir, jika ingin mengusulkan bakal pasangan calon.
Artinya, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 9 kursi di DPRD ketika mengusulkan bakal pasangan calon pada Pilkada Solo.
"Kursi kita di Solo tiga kursi, sehingga kita harus menggunakan tiga kursi itu untuk segera mencalonkan," ujarnya.
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/16461621/hubungan-prabowo-jokowi-jadi-alasan-gerindra-dukung-gibran-pada-pilkada-solo
NAMUN... diantara pendukung Prabowo-Gerindra malah ada yang menyesatkan publik dengan berdalih kalau Gerindra tidak ikut bergabung mencalonkan di Pilkada Solo, maka ada sangsi sesuai UU parpol tidak akan boleh ikut Pilkada di masa datang.
Dalam pembelaannya tsb, dituliskan:
"Mengapa Pak PS dan Gerindra mendukung Gibran maju sebagai calon walikota Solo?
Silahkan Buka UU pemilu dech, karena Menurut UU pemilu:
Jika ada Partai yg Tidak Mendukung salah Satu calon, Maka pada pilkada berikutnya Partai tsb Tidak Bisa Ikut mengajukan atau Mengusung calon dari Partai itu sendiri.
Apa kalian mau Gerindra seperti itu di pilkada berikutnya karena Sikapnya pada pilkada Periode Sekarang??
Jangan salahkan Gerindra tapi cobalah melihat mengapa Partai lain jg mendukung Partai yg sama, yaitu mendukung PDIP.
Tidak perlu pula Memojokan Pak PS sebagai Penakut atau Tunduk pada Jokowi daLam pencalonan Gibran.
Belajar Cermat Sedikit :
Pak PS adalah Pribadi yg Taat Konstitusi. Bukan Taat atau tunduk pada Jokowi."
Demikian pembelaan mereka.
Bahkan yang lebih parah lagi pakai bawa-bawa nama Allah segala sebagai justifikasinya.
"Satu Hal yg haus disadari adalah Tidak Ada Pengorbanan yg sia² karena HasiL Akhir Perjuangan adalah Kerjanya ALLAH," tulisnya.
Tulisan pendukung Prabowo-Gerindra ini viral.
PADAHAL ITU SALAH DAN MENYESATKAN !!!
TIDAK ADA UU TERKAIT SANGSI BAGI PARPOL DI PILKADA !!
ADANYA SANGSI BAGI PARPOL DI PILPRES !!
Makanya kenapa di Pilpres 2019 lalu Pratia Demokrat "terpaksa" bergabung dengan koalisi 02 mendukung Prabowo-Sandi.
Karena kalau Partai Demokrat "abstain" tidak ikut mendukung paslon yang ada.. maka sangsinya di Pilpres 2024 Partai Demokrat tidak boleh ikut berlaga.
TAPI... ITU ATURAN HANYA UNTUK PILPRES... TIDAK BERLAKU UNTUK PILKADA !!
Memang sempat ada usulan di DPR agar merevisi UU Pilkada dengan memberikan sangsi bagi parpol yang "abstain" tidak ikut mendukung paslon yang ada... tapi usulan itu tidak disetujui.
BACA INI:
Sanksi Bagi Parpol yang Tak Usung Calon Batal Masuk Revisi UU Pilkada
https://news.detik.com/berita/d-3194365/sanksi-bagi-parpol-yang-tak-usung-calon-batal-masuk-revisi-uu-pilkada
Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengukuhkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sabtu ini (8/8/2020).
Pengukuhan Prabowo di KLB ini turut dikomentari Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid.
Dia menyatakan, pasca Pilpres 2019 silam, banyak orang yang menduga Ketum Gerindra akan diberikan pada Sandiaga Uno untuk persiapan Pilpres 2024 mendatang.
"Tapi rupanya itu tidak terjadi. Prabowo tetap memegang kendali penuh sekaligus pemegang tiket Gerindra pada Pilpres 2024 nanti. Kenapa demikian?" ungkap Abdul Hamid kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (8/8).
Beberapa analisa politik yang menyebabkan Prabowo tetap memegang kendali patai berlambang burung garuda itu dipaparkan Abdul Hamid.
Pertama, dia menduga Prabowo setelah menjadi Menteri Pertahanan merasa belum cukup mengikuti perhelatan pilpres. Karena menurutnya, sosok Danjen Kopassus tersebut masih menunggu dengan kendaraan politiknya untuk maju lagi.
Analisis kedua, posisi Sandiaga yang mulai dilirik oleh Jokowi yang dimulai saat Munas HIPMI pada bulan Januari 2020 lalu. Di mana Jokowi kala itu memberikan isyarat tentang orang yang akan menggantikannya sebagai Presiden di 2024 mendatang adalah Sandiaga.
"Walaupun tak secara langsung menyebut nama. Sinyal mulai diperkuat dengan Sandi yang menduduki posisi Relawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19. Jadi Prabowo mulai insecure terhadap posisi Sandi saat ini," tuturnya.
Karena itu, Abdul Hamid menilai nasib Sandi pada 2024 nanti bisa dilihat dari resshufle kabinet yang mungkin akan dilakukan Jokowi di waktu-waktu mendatang.
"Jika Sandi masuk kabinet, sudah bisa dipastikan lirikan Jokowi bersambut. Karena Sandi ini seperti kucing anggora, menarik sekali untuk dipinang. Dia punya popularitas dan punya modal finansial yang sangat cukup," ucapnya.
"Sandi relatif bisa diterima kelompok pro Jokowi dan bisa memecah suara pro Anies. Sandi itu akan likeable bila disandingkan dengan Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Persoalannya, Sandi akan mengancam Prabowo jika Prabowo masih punya keinginan maju makanya Gerindra tidak diberikan ke Sandi," demikian Abdul Hamid menutup.[RMOL]
Aziz Blogger August 07, 2020 Admin Bandung Indonesia
Prabowo Ketua Umum Lagi Karena Sandiaga Uno Jadi Ancaman Di Pilpres 2024
Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengukuhkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra,...
Pemerintah Indonesia mengizinkan sekolah di zona kuning Covid-19 untuk kembali dibuka dan melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menuturkan pelaksanaan kembali belajar tatap muka bergantung pada keputusan masing-masing pemerintah daerah, kesiapan Dinas Pendidikan, sekolah, dan izin orang tua.
“Ini bukan berarti dipaksakan, hanya kalau berkenan tentunya dengan protokol kesehatan,” kata Nadiem melalui telekonferensi pada Jumat (7/8/2020).
Jika pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka, maka sekolah maupun orang tua tetap memiliki hak untuk tidak melaksanakannya.
“Kalau orang tua murid tidak mengizinkan karena alasan keselamatan, itu hak prerogatif orang tua,” ujar dia.
Menurut Nadiem, keputusan ini dibuat untuk menghindari potensi anak putus sekolah dan menurunnya pencapaian belajar akibat proses pembelajaran jarak jauh tidak maksimal.
Selama belajar jarak jauh berlangsung, banyak kendala yang dialami oleh siswa, orang tua, dan guru. Misalnya kendala akses teknologi dan waktu untuk mendampingi proses belajar.
Dia menuturkan ada 43 persen peserta didik yang berada di zona kuning dan zona hijau.
“Mayoritas daerah tertinggal dan terluar Indonesia itu justru ada di zona hijau dan zona kuning,” ujar Nadiem.
Kebijakan ini berlaku untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Sedangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), madrasah dan asrama baru diizinkan belajar tatap muka dua bulan kemudian.
Pemerintah juga mewajibkan penerapan protokol kesehatan dengan membatasi jumlah siswa di kelas maksimal 18 orang atau 50 persen dari kapasitas, setiap meja wajib berjarak minimal 1,5 meter, dan siswa maupun guru wajib menggunakan masker.
Sekolah juga wajib menyediakan sarana sanitasi seperti toilet yang bersih, tempat mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta disinfektan.
Peserta didik maupun guru dilarang ke sekolah jika memiliki penyakit komorbid, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, serta memiliki riwayat perjalanan dari zona berisiko tinggi.
“Kalau ditemukan kasus baru dan zonanya berubah menjadi oranye atau merah, maka satuan pendidikan wajib ditutup kembali,” kata Nadiem.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menyiapkan kurikulum darurat yang lebih fleksibel untuk sekolah yang memutuskan tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
Sementara itu, pemerintah masih melarang sekolah di zona merah dan zona oranye untuk belajar tatap muka.
Sumber: Anadolu
Aziz Blogger August 07, 2020 Admin Bandung Indonesia
Indonesia izinkan sekolah tatap muka di zona kuning Covid-19
Pemerintah Indonesia mengizinkan sekolah di zona kuning Covid-19 untuk kembali dibuka dan melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Menteri Pendidikan...
Partai Gerindra akan menggelar Kongres Luar Biasa hari ini, Sabtu, 8 Agustus 2020. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan agenda kongres ialah mendengarkan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat yang akan disampaikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Selain itu, kongres juga akan kembali mengukuhkan Prabowo Subianto menjadi ketua umum periode 2020-2025.
"Pengukuhan ini merupakan hasil dari Rapimnas bahwa 34 DPD Partai Gerindra meminta kesediaan Prabowo Subianto untuk memimpin Partai Gerindra 5 tahun ke depan," kata Muzani dalam keterangannya.
99,9 Persen Nyapres 2024
Dengan dikukuhkannya kembali menjadi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo diprediksi akan kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu.
"Prabowo punya niat untuk maju sebagai capres di 2024. Jadi harus diamankan dan harus dalam genggaman sendiri jabatan ketum Gerindra tersebut. 99,9 persen Prabowo akan maju lagi," kata Ujang Komarudin.
Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, rencana pencalonan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 nanti merupakan salah satu alasan kuat Menteri Pertahanan itu bakal terpilih lagi sebagai Ketua Umum Gerindra.
Untuk itu, regenerasi kepemimpinan di tubuh Gerindra belum bisa berjalan untuk saat ini.
"Karena kalau ketum diberikan ke yang lain atau diregenerasikan, maka bisa saja nantinya sang ketum itu yang akan maju di Pilpres 2024," ucap Ujang Komarudin.
"Di negeri ini regenerasi masih merupakan sesuatu yang mahal. Regenerasi hanya menjadi kata yang enak dikatakan tapi sulit dilakukan," imbuhnya menyindir.
Sandiaga Uno Gigit Jari?
Adapun terkait nasib Sandiaga Uno belum bisa mendapatkan 'buku hitam' Gerindra, dia harus mencari kendaraan politik sendiri alias tidak bergantung pada Gerindra.
"Nasib Sandiaga Uno harus berjuang sendiri. Harus cari perahu lain. Karena di Gerindra sudah ada Prabowo. Gerindra sudah pasti akan calonkan Prabowo. Bukan Sandiaga Uno atau yang lainnya," demikian Ujang Komarudin.
Sumber: RMOL
Aziz Blogger August 07, 2020 Admin Bandung Indonesia
Kongres Luar Biasa Gerindra Kukuhkan Prabowo Jadi Ketua Umum, 99,9 Persen Nyapres 2024
Partai Gerindra akan menggelar Kongres Luar Biasa hari ini, Sabtu, 8 Agustus 2020. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan agenda...
"TRIK BARU" PROYEK KARTU PRAKERJA
Oleh: Agustinus Edy Kristianto
Peraturan Menko Perekonomian (Permenko) 11/2020 sudah terbit (sedang dalam proses pengundangan). Aturan itu merupakan turunan Perpres 76/2020 tentang Kartu Prakerja. Saya simak konferensi pers virtual Komite Cipta Kerja dan PMO di Youtube.
Seperti sudah saya duga, komisi jasa bagi platform digital tetap ada dalam Permenko. “Komisi jasa itu adalah basic services bagi e-marketplace,” kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana yang gajinya Rp77,5 juta/bulan dan merangkap Deputi Kantor Staf Presiden itu.
(Urusan insentif Rp600 ribu tidak kita bahas karena itu tidak berubah dan memang hak peserta. Masalah kita adalah Rp5,6 triliun untuk biaya pelatihan).
Sebelum saya jelaskan bagaimana ‘tricky-nya’ NEW Prakerja ini, kita kunci dulu komitmen Ruangguru untuk mendonasikan keseluruhan pemasukan dari Gelombang 1-3. Pemasukan dalam hal ini berarti baik video Skill Academy yang terjual maupun komisi jasa dari lembaga pelatihan selain Skill Academy yang videonya terjual di platform Ruangguru.
Menurut data Manajemen Pelaksana, pada gelombang 1-3 terdapat 1.338 modul pelatihan yang dibeli 501.000 peserta. Jumlah transaksi 855.000. Harga rata-rata transaksi pembelian Rp384 ribu. Berarti total 855.000 x Rp384.000 = Rp328,3 miliar.
Jika Skill Academy by Ruangguru diasumsikan menguasai 60% pasar (berdasarkan data 1 Mei 2020), berarti: Rp328,3 miliar x 60% = Rp196,9 miliar! Dan ingat, lebih dari 80% modul pelatihan di Ruangguru adalah produksi Skill Academy. Jadi mereka tak banyak berbagi komisi dengan lembaga lain.
Kira-kira segitu yang harus didonasikan utuh (setelah pajak). Kalau meleset jauh dan digocek-gocek, masyarakat luas akan mencap Ruangguru sebagai organisasi bisnis pembual berkedok jasa pendidikan.
NEW Prakerja mengatur batas maksimal komisi jasa yang diterima platform digital sebesar 15%. Angka itu muncul berdasarkan masukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan dianggap sebagai kelaziman.
Aturan ‘tegas’ lainnya adalah jika dalam 30 hari peserta tidak menggunakan dana pelatihan Rp1 juta maka sistem akan menghapus secara otomatis dan diganti pemain baru. Intinya uang itu harus dibelanjakan buat beli video.
Dengan demikian bisa kita hitung total komisi jasa dalam NEW Prakerja adalah 15% x Rp5,6 triliun = Rp840 miliar.
Tapi masalahnya adalah tak butuh gelar profesor untuk memahami logika hanya kucing bodoh yang cuma menyantap 5 ikan asin padahal disediakan 15 ikan asin. Jika pun tidak dia makan sendiri, dia ajak teman-temannya untuk melahap habis.
Problemnya pokoknya adalah kenapa harus pakai sistem jual beli yang bermuatan komisi itu. Bukan besaran angkanya. Siapa yang mau Anda kasih makan sebenarnya? Apa susahnya memasukkan keseluruhan pelatihan Prakerja di Sisnaker yang adalah milik pemerintah dan tidak pakai model jual beli pun komisi?
Anda bisa buka sendiri Tokopedia, misalnya, cuma menambah kanal baru Prakerja di platformnya, tak ada bedanya dengan dagangan lain. Tak butuh modal dan keahlian khusus untuk menambah kanal model begitu.
Agar terlihat lebih akomodatif, NEW Prakerja akan menambah 5 platform digital baru sehingga total platform yang menjadi mitra resmi adalah 13 biji. Dua platform, yakni Skill Academy by Ruangguru dan Sisnaker, telah mengumumkan tidak mengambil komisi sama sekali (0%).
Lalu, modul/video yang diproduksi oleh lembaga pelatihan yang satu entitas dengan platform digital (misalnya Skill Academy dan Ruangguru) boleh dijual silang di platform digital mitra resmi lainnya.
Tak butuh revolusi mental yang heroik untuk mengerti trik klasik model begini.
Penambahan kapal bagi kawanan perompak dalam film-film tidak mengubah status dia sebagai pahlawan. Dia tetap perompak meskipun kapalnya tambah banyak.
Lagipula apa susahnya Skill Academy menjual modul/videonya di Bukalapak, Tokopedia atau mitra resmi lainnya. Dagangan dia tetap bisa laku dan si platform yang dititipi dagangannya tetap bisa ambil komisi 15%.
Sementara di platformnya sendiri, Skill Academy by Ruangguru hanya memasang 5 biji video Prakerja pun tak masalah, toh dia sudah deklarasi tak ambil komisi, yang penting videonya tetap laku di platform mitra resmi lain dengan promosi dan optimasi besar-besaran.
Jadi tetap ada kue komisi jasa Rp840 miliar yang bisa dibelah oleh 11 platform digital (minus Ruangguru dan Sisnaker). Jika dibagi rata Rp76,3 miliar masing-masing. Setelah itu dibagi ke mana lagi, hanya mereka dan Tuhan yang tahu.
Itu pun belum memperhitungkan kemungkinan hanky panky di balik layar: komisi bawah tangan, mark up harga modul, dan semacamnya.
Saya pikir masyarakat menanti sekian lama akan disuguhi trik yang canggih untuk mengail ikan. Ternyata masih gampang dibaca plotnya.
Aziz Blogger August 07, 2020 Admin Bandung Indonesia
ISU : TRIK BARU PROYEK KARTU PRAKERJA
"TRIK BARU" PROYEK KARTU PRAKERJA
Oleh: Agustinus Edy Kristianto
Peraturan Menko Perekonomian (Permenko) 11/2020 sudah terbit (sedang dalam...
