Menaker Sidak Proyek Kereta Cepat, Ada 2.000 TKA China
[PORTAL-ISLAM] Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan ada 2.000 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang bekerja di Proyek...
Home » Penelusuran Berita Nasional
[PORTAL-ISLAM] Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan ada 2.000 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang bekerja di Proyek Strategis Nasional (PSN) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Namun, jumlah TKA China di proyek yang dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu disebutkan sudah sesuai dengan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang diajukan ke kementeriannya.
Selain itu, penggunaan TKA China juga sudah terbilang sedikit, di mana rasionya 1:5 terhadap jumlah pekerja lokal di proyek tersebut yang mencapai 10 ribu orang.
"Sudah sesuai dengan RPTKA pada jabatan dan keahlian tertentu," ujar Ida saat sidak di Tunnel 1 Pembangunan Terowongan KCJB, Senin (27/7/2020).
Kendati begitu, Ida mengaku memang ada TKA yang bekerja di lapangan. Artinya, pemberian izin penggunaan TKA tidak terbatas pada level direksi dan manajemen saja.
Pun begitu, Ida menegaskan TKA yang bekerja di lapangan memang dibutuhkan. Sebab, ada sejumlah proses pengerjaan yang membutuhkan keahlian para TKA, khususnya dalam pengoperasian alat berat dan teknologi lain yang penjelasan di buku panduannya dikuasai oleh TKA.
"Meski ada (TKA) yang di lapangan, tapi itu memang butuh keahlian tertentu karena ini proyek baru yang pertama kali dikerjakan di Indonesia. Ini semua alat dari China, manual book-nya juga dari China, yang bisa baca mereka yang selama ini kerjakan proyek di China dan di negara lain," jelasnya.
Hanya saja, Ida memastikan proses alih pengetahuan (transfer of knowledge) tetap dilakukan, sehingga ketika izin kerja para TKA habis, dan proyek berjalan, maka pengerjaan akan dilakukan penuh oleh tenaga kerja lokal.
Sekadar informasi, rata-rata para TKA China memiliki durasi kerja selama enam bulan.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditargetkan dapat selesai tepat waktu, yaitu pada akhir 2021. Diharapkan, proyek ini mulai beroperasi pada 2022.
Sumber: CNNIndonesia
Aziz Blogger July 30, 2020 Admin Bandung Indonesia
[PORTAL-ISLAM] Menjelang Pilkada Medan 2020, suhu politik mulai memanas. Karena saling serang komentar. Terakhir, dari pendukung Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, Ade Darmawan, mengungkapkan ada pihak yang berusaha menghalangi Akhyar untuk kembali maju di Pemilihan Wali Kota Medan.
"Bang Akhyar sudah beberapa kali ditemui orang dekat Istana agar mundur. Dijanjikan pekerjaan yang menggiurkan, tapi dia tidak mau," ungkap Ade dalam jumpa pers di Kota Medan, Rabu, 29 Juli 2020, seperti dilansir viva.co.id.
Ade yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPC PDIP Kota Medan Bidang Ideologi dan Organisasi, mengatakan majunya kembali Akhyar Nasution di Pilkada Medan bukan karena haus kekuasaan seperti kata Plt Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Syaiful Hidayat.
"Bulan 1 awal ada yang meminta Akhyar mundur dan memberi kompensasi. Kalau dia haus kekuasaan, dia ambil itu, dia aman. Tapi kenapa dia lawan? Karena dia ingin kotanya terhindar dari oligarki kekuasaan," ujar Ade.
Ade sendiri menolak menyebutkan siapa yang disebutnya dengan istilah 'orang dekat Istana' tersebut. Namun ia berharap ke depannya tidak ada lagi upaya-upaya seperti itu. Memanfaatkan kekuasaan untuk menjegal pihak lain dalam kontestasi politik.
Atas keputusannya mendukung total Akhyar, Ade menyatakan keluar dari kepengurusan DPC PDIP mulai hari Rabu, 29 Juli 2020. "Saya keluar dari PDI Perjuangan, karena ustaz-ustaz menyarankan saya supaya keluar. Dan saya terima kasih kepada teman-teman PDI Perjuangan, karena perbedaan prinsip dalam kehidupan saya saat ini," jelas Ade.
Ade yang merupakan pengusaha biro haji dan umrah ini menepis kembali tudingan Djarot terkait alasan tidak dicalonkannya Akhyar oleh PDIP karena terindikasi terlibat sejumlah kasus hukum, di antaranya dugaan korupsi MTQ Kota Medan dan dituding terlibat dalam pusaran korupsi mantan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.
"Semua itu framing seolah-olah Bang Akhyar terlibat. Di MTQ Bang Akhyar bukan PA atau KPA. Dalam suap Eldin, yang terlibat itu Akbar Himawan Buchari. Siapa Akbar? Orang dekatnya Mas Bobby," Ade menjelaskan.
Menurut Ade, siapa pun yang akan maju di Pilkada Medan, haruslah berkompetisi secara fair, jujur dan tidak saling menekan. Sehingga demokrasi di Kota Medan berjalan dengan baik dan kondusif.
"Biarlah siapa pun yang maju di Pilkada Medan ini bertarung secara fair. Harapan kami tidak usah saling serang menyerang. Mari kita laksanakan pilkada dengan kegembiraan, bukan saling tekan-menekan. Saya juga tim kampanye daerah Jokowi-Ma'ruf Amin," tutur Ade.
Diberitakan sebelumnya, PDIP memberikan sanksi tegas terhadap Akhyar Nasution yang membelot ke Partai Demokrat demi bisa maju di Pilwali Medan 2020.
Diketahui Partai Demokrat bersama PKS akan mengusung Akhyar Nasution untuk melawan menantu Jokowi, Bobby Nasution yang bakal diusung PDIP.
Ketua DPP PDIP sekaligus Plt Ketua DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut), Djarot Saiful Hidayat, mengatakan membelotnya Akhyar ke Demokrat otomatis membuatnya dipecat sebagai kader PDIP.
Djarot menegaskan, Akhyar dipecat karena berkhianat. Pemecatan Akhyar secara resmi sebagai kader akan dilakukan Mahkamah Partai.
Diketahui dalam struktur kepengurusan, Akhyar terakhir menjabat Wakil Ketua DPD PDIP Sumut. Ia juga menjabat plt Wali Kota Medan menggantikan Tengku Dzulmi Eldin yang terjerat kasus korupsi di KPK.
"Dia (Akhyar) mengkhianati partai yang selama ini membesarkannya. Dia (Akhyar) mungkin melupakan hal itu karena keburu nafsu dan ambisi kekuasaan yang kelewat besar," ujar Djarot dalam keterangannya, Sabtu (25/7).
[Video - Pengakuan Ade Darmawan]
Aziz Blogger July 30, 2020 Admin Bandung Indonesia
Akhyar Nasution Diminta Orang Dekat Istana Mundur di Pilkada Medan, Ditawari Kompensasi Menggiurkan
[PORTAL-ISLAM] Menjelang Pilkada Medan 2020, suhu politik mulai memanas. Karena saling serang komentar. Terakhir, dari pendukung Plt Wali Kota...
[PORTAL-ISLAM] Wakil Ketua bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta Ronny Talapessy meminta tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengaitkan partainya dengan pentolan Gerakan Jaga Indonesia (GJI) Boedi Djarot dan insiden pembakaran poster Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah beredar sebuah poster pencarian Boedi Djarot, yang ditulis berada di pos PDIP di Karet Bivak, Jakarta Pusat.
Poster tersebut viral di media sosial. Namun, menurut Ronny, bangunan di Karet Bivak bukan pos PDIP.
"Jangan coba mengaitkan dengan PDIP, jangan coba untuk adu domba PDIP. Kalau posko, posko yang mana? Posko itu ada enggak logo PDIP? Setahu saya yang di Benhil [Bendungan Hilir] itu bukan [posko] PDIP," kata Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/1).
Dia kembali menegaskan bahwa Boedi Djarot serta insiden pembakaran poster Habib Rizieq Shihab tak terkait PDIP.
"Kalau dibilang PDIP, tidak ada kaitannya dengan PDIP. Dibilang posko pun, posko yang mana?" ucap Ronny.
Boedi Djarot sebelumnya telah buka suara soal insiden pembakaran poster Habib Rizieq Shihab. Ia mengklaim tak memerintahkan massa untuk membakar poster Rizieq Shihab saat menggelar aksi memperingati peristiwa 27 Juli di depan Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (27/7).
Ia pun mengaku tak bisa menghentikan kejadian pembakaran poster Rizieq oleh massa. Menurutnya, aksi itu adalah luapan kemarahan massa.
"Oh tidak [saya perintahkan]. Saya tak mau membakar. Tapi kalau saya menghentikan mereka, jatuh wibawa saya. Silakan saja, namanya juga orang marah," kata Boedi, lewat sambungan telepon, kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/7).
Pembakaran poster Habib Rizieq Shihab tersebut viral di media sosial. Video rekaman menampilkan Boedi Djarot berada di antara massa aksi. Dia bahkan ikut berorasi.
Ia mengatakan Rizieq Shihab telah mengkhianati negeri dengan tidak menerima kemenangan Joko Widodo di Pilpres. Boedi pun menyerukan penolakan terhadap kepulangan Rizieq Shihab yang kini diketahui tengah berada di Arab Saudi.
"Jadi silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada ada di sini, dan ketika nanti mau pulang kita tolak ramai-ramai!!" kata Boedi dalam video itu.
Massa aksi pun melempari poster Rizieq dengan kotoran. Lalu mereka berusaha menyobek dan membakarnya.
Soal pembakaran Baliho gambar IB HRS ..
— BELANTARAYA (@DadangRusian) July 29, 2020
Boedi Djarot : Saya ga tau , waktu itu saya diam
Publik : Trus yg ngomong di Vidio ini siapa .. masa BABII ??#GueBersamaHRS pic.twitter.com/9n4BqzSpZn
[CNNIndonesia]
Aziz Blogger July 29, 2020 Admin Bandung Indonesia
PDIP Tolak Dikaitkan Boedi Djarot & Pembakaran Poster Habib Rizieq
[PORTAL-ISLAM] Wakil Ketua bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta Ronny Talapessy meminta...
[PORTAL-ISLAM] Sekretaris Fraksi PKS DPRD Solo, Didik Hermawan, melakukan aksi nekat dengan memakai baju pendukung Gibran saat mengikuti rapat paripurna di DPRD Solo, Rabu (29/7/2020).
Dalam rapat itu, Didik bertugas membacakan Pandangan Umum FPKS atas Rancangan Perubahan APBD 2020 Solo dalam rapat paripurna DPRD Solo. Rapat dimulai pukul 13.30 WIB.
Didik mengenakan kemeja lengan pendek dengan motif yang selama ini identik dengan pendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawali Solo di Pilkada 2020. Aksi itu dilakukan Didik tanpa sepengetahuan pimpinan partainya.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Solo itu sengaja memakai kemeja pendukung Gibran untuk menunjukkan sikap politiknya yang mendukung putra Presiden Jokowi itu di Pilkada Solo 2020. “Bukan sejak Gibran dapat rekomendasi cawali dari PDIP, tapi sudah sejak awal kami mendukung Gibran,” tutur dia.
Menurut Didik, dukungan kepada Gibran dari internal PKS Kota Bengawan berasal dari organisasi Kaukus Muda yang merupakan wadah intelektual muda PKS. Kaukus Muda PKS Solo menginginkan Wali Kota Solo adalah figur muda dan visioner.
“Opsi PKS menggalang koalisi gabungan parpol non-PDIP saya pikir sulit ya. Maka pilihannya ya mendukung Gibran, mendukung paslon independen, atau netral. Tapi kami mendorong partai mendukung figur muda,” imbuh dia.
Didik menyatakan akan menggalang pergerakan Kaukus Muda PKS Solo untuk mendorong DPD PKS Solo ikut mendukung Gibran. Ayah dari Jan Ethes Srinarenda dan La Lembah Manah itu dinilai paling tepat untuk memajukan Solo. “Kami akan mendesak struktur PKS Solo untuk mendukung gibran,” tegas dia.
Terkait aksinya memakai kemeja Gibran, Didik mengakui ditegur Ketua FPKS DPRD Asih Sunjoto Putro dan Ketua DPD PKS Solo Abdul Ghofar Ismail. Dia mengaku tidak mempermasalahkan teguran tersebut lantaran sudah memprediksi sedari awal.
Artinya dia siap menerima konsekuensi dari aksinya itu. “Baru teguran lisan dari Ketua FPKS dan Ketua DPD. Belum surat resmi,” urai dia.
Diberitakan sebelumnya, DPD PKS Solo bertekad menggalang koalisi gabungan parpol untuk menjadi penantang dari koalisi PDIP. Tapi langkah PKS menemui jalan buntu lantaran semua parpol sudah merapat ke koalisi PDIP.
Sumber: Solopos
Aziz Blogger July 29, 2020 Admin Bandung Indonesia
Kader PKS Solo Kena Sentil Gara-Gara Pakai Baju Pendukung Gibran Saat Rapat Di DPRD
[PORTAL-ISLAM] Sekretaris Fraksi PKS DPRD Solo, Didik Hermawan, melakukan aksi nekat dengan memakai baju pendukung Gibran saat mengikuti rapat...
[PORTAL-ISLAM] Salah seorang tokoh JIL dan pendukung Jokowi, Saidiman Ahmad membela Tanoto dan Sampoerna Foundation yang mendapat kucuran dana pemerintah dalam program Kementerian Pendidikan yang tengah heboh ditolak Muhamamdiyah, NU dan PGRI.
"Kalau Tanoto dan Sampoerna Foundation memang layak dapat dana pemerintah untuk inovasi pendidikan, kenapa tidak? Bukankah itu memang melalui seleksi objektif yang melibatkan pihak independen? Negara ini kacau, salah satunya karena tersandera Ormas yang merasa sangat berjasa," kata Saidiman Ahmad di akun twitternya @saidiman, Rabu (29/7/2020).
"Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dianggap menyandera negara. 🤔
Sudah tepat, 20 M lepaskan saja, biar buat yayasan yang membutuhkan. Muhammadiyah tidak butuh itu. Silahkan ambil. Total aset Muhammadiyah 300T. Malu harus ribut soal 20M. Malah dibilang menyandera," balas Ismail Fahmi.
Yang lain menanggapi.. harusnya Tanoto dan Sampoerna Foundation memakai uang mereka sendiri, bukan didanai pemerintah.
"Mereka itu philanthropy (bukan CSR). Namanya aja pakai namai konglomerasi. Justru mereka yg harus memakai uang sendiri. Jelas salah kalau dapat dana pemerintah," ujar @okkymadasari.
Mereka itu philanthropy (bukan CSR). Namanya aja pakai namai konglomerasi. Justru mereka yg harus memakai uang sendiri. Jelas salah kalau dapat dana pemerintah.— Okky Madasari (@okkymadasari) July 29, 2020
“Muhammadiyah tidak butuh itu. Silahkan ambil. ...Total aset Muhammadiyah 300T”
— TATA (@nanta_dharma) July 29, 2020
.
Ini nampol banget sih.. 😄👍🏻
Muhammadiyah mundur gak mau ikut kok dibilang menyandera. Muhammadiyah tdk berupaya gagalkan POP. Muhammadiyah punya cara elegan untuk berkiprah demi bangsa. Jd uang 20M itu cuma remahan rengginang buat Muhammadiyah.
— Sahabat CIBI (@PengAman97) July 29, 2020
Aziz Blogger July 29, 2020 Admin Bandung IndonesiaBuat nyumbang Covid aja, Muhammadiyah sdh nyumbang lebih dari 200M.
— OmDos Bambang W. Nugroho (@bambangwn) July 29, 2020
Ini 20M buat coba2 sama Muh?
Bela Tanoto dan Sampoerna, Pendukung Jokowi Ramai-ramai Kena Tabok
[PORTAL-ISLAM] Salah seorang tokoh JIL dan pendukung Jokowi, Saidiman Ahmad membela Tanoto dan Sampoerna Foundation yang mendapat kucuran dana...
