Ratusan Petani Deli Serdang Jalan Kaki Menuju Istana Jakarta Tuntut Keadilan pada Jokowi
[PORTAL-ISLAM] Ratusan petani asal Mencirin dan Simalingkar, Deli Serdang, Sumatera Utara, berjuang untuk mendapatkan keadilan. Para petani ini...
Home » Penelusuran Berita Nasional
[PORTAL-ISLAM] Ratusan petani asal Mencirin dan Simalingkar, Deli Serdang, Sumatera Utara, berjuang untuk mendapatkan keadilan.
Para petani ini bahkan nekat jalan kaki untuk mengadukan nasib mereka ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara.
Kini, setelah 35 hari jalan kaki dari Medan, ratusan petani tersebut telah sampai di Lampung.
Dilansir dari Kantor Berita RMOLLampung, para petani ini singgah di Islamic Centre, Sukadana, pada Selasa malam (28/7). Selanjutnya, hari ini (29/7), rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Kota Bandarlampung.
Warga Mencirin dan Simalingkar ini tiba sekitar pukul 19.00 WIB. Mereka disambut oleh WALHI Lampung, LBH Bandarlampung, SP Sebay Lampung.
Tampak juga dalam rombongan penyambut AJI Bandarlampung, IWO Lampung Timur, Watala, SPI Lampung, Kasbi, dan Ikatan Pemuda Adi Mulyo Mesuji.
Koordinator aksi, Awan Purba mengatakan, jumlah petani yang berjalan kaki ada 170 orang. Namun, 20 orang sudah lebih dulu berangkat dipanggil Komisi II DPR RI.
Didampingi sejumlah aktivis dan organisasi, ratusan petani Sumatera Utara itu akan berorasi saat tiba di Kota Bandarlampung. Untuk kemudian melanjutkan perjuangan mereka menuju Jakarta, dengan berjalan kaki.
Ratusan petani tersebut berencana menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta. Karena Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak mendengar tuntutan mereka terkait pengambilalihan lahan secara sepihak oleh pihak PTPN II.
*Ket. Foto atas: Ratusan petani yang tergabung dari Dusun Berkala Desa Simalingkar A dan Desa Sei Mencirim Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) dengan kawalan petugas Polresta Palembang saat melintasi Jembatan Ampera Palembang, Senin (27/7/2020). [SRIPOKU.COM/Zain]
[PORTAL-ISLAM] TASIKMALAYA - Polresta Tasikmalaya menegaskan, terus melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Denny Siregar kepada santri dan pesantren di Kota Tasikmalaya. Polisi memastikan, kasus itu tak berhenti.
Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Tasikmalaya, AKP Yusuf Ruhiman mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih mengumpulkan keterangan para saksi. Menurut dia, sejumlah saksi telah diperiksa untuk memberikan keterangan.
"Proses penyelidikan masih terus dilakukan. Jadi tidak berhenti," kata Yusuf, Rabu (29/7/2020).
Ia meminta masyarakat bersabar dan menyerahkan kasus itu kepada pihak kepolisian. Sebab, proses penyelidikan tak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
"Kita minta doanya agar kasus ini cepat selesai. Insyaallah dalam waktu dekat sudah ada perkembangan," kata dia.
Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Forum Mujahid Tasikmalaya melaporkan Denny ke kepolisian pada Kamis (2/7). Laporan itu merupakan respon atas pernyataan Denny Siregar dalam status Facebook-nya pada 27 Juni 2020. Dalam status itu, ia menulis status berjudul "ADEK2KU CALON TERORIS YG ABANG SAYANG" dengan mengunggah santri yang memakai atribut tauhid.
Terlapor diduga tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dan/atau penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Terlapor diduga melanggar Pasal 45A ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. [ROL]
Aziz Blogger July 29, 2020 Admin Bandung Indonesia
Pengacara Denny Siregar Sebut Kasus Santri Selesai, Polisi Bantah: Kasus Jalan Terus, Tidak Berhenti
[PORTAL-ISLAM] TASIKMALAYA - Polresta Tasikmalaya menegaskan, terus melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang...
[PORTAL-ISLAM] Pesimistis yang disampaikan Presiden Joko Widodo mengenai kontraksi ekonomi hingga minus 17 persen bila memilih langkah lockdown di masa pandemik Covid-19 dibantah mentah-mentah.
Menurut ekonom senior Dradjad Wibowo, kekhawatiran tersebut sebenarnya tak akan terjadi bila pemerintah benar-benar menjaga kesehatan masyarakat sejak awal kemunculan Covid-19.
"Saya rasa presiden mendapatkan masukan yang salah. Karena apa? Karena bukti-bukti ilimiah membuktikan negara yang dengan cepat melakukan public health restriction, atau non-pharmaceutical intervention itu menunjukkan negara itu cepat melakukan restriksi lagi," ujar Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/7/2020).
"Itu justru ekoniminya lebih cepat pulih tumbuh," tambahnya.
Hal itu dikatakannya ketika merujuk pada fakta ilmiah dari kasus pandemik flu di tahun 1918. Ciri yang sama ditunjukkan pada pandemik Covid-19 saat ini, di mana New Zealand dan Taiwan merujuk fakta ilmiah tersebut guna menyelamatkan masyarakat dan ekonomi nasional mereka.
"Nah, di tahun 2020 temuan ilmiah itu juga didukung oleh apa yang terjadi di New Zealand dan di Taiwan. Jadi, Taiwan dan New Zealand itu cepat sekali melakukan restriksi sehingga dia cepat sekali mengatasi pandemik," katanya.
Di New Zealand sendiri, kata Dradjad, pada puncak lockdown atau karantina wilayahnya di kuartal pertama tahun 2020 hanya mengalami kontraksi 0,2 persen, sedangkan berdasarkan year on year (YOY) hanya minus 1,5 persen.
"Artinya apa? Bahkan dalam puncak-puncak lockdown saja itu kontraksi di New Zealand tidak terlalu besar. Sementara mereka sekarang sudah berhasil menekan kasus Covid-19 menjadi nol," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menilai, langkah pemerintah tidak melakukan karantina wilayah atau lockdown dalam menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19 sudah tepat.
Ia menyebutkan, jika kebijakan lockdown diberlakukan, hal itu akan berimbas fatal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Saya enggak bisa bayangin kalau kita dulu lockdown gitu, mungkin (pertumbuhan ekonomi) bisa minus 17 (persen)," kata Presiden Jokowi saat saat rapat dengan para gubernur di Istana Bogor, Rabu (15/7/2020), dikutip dari Setkab.go.id.[]
Aziz Blogger July 17, 2020 Admin Bandung Indonesia
Jokowi Sebut Lockdown Bikin Ekonomi Minus 17 Persen, Dradjad Wibowo: Presiden Dapat Masukan Salah!
[PORTAL-ISLAM] Pesimistis yang disampaikan Presiden Joko Widodo mengenai kontraksi ekonomi hingga minus 17 persen bila memilih langkah lockdown...
[PORTAL-ISLAM] Ketua DPC PDIP Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo mengatakan partainya mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wali kota dalam Pilkada Serentak 2020.
Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo. Nantinya, Gibran akan berpasangan dengan Teguh Prakosa yang merupakan anggota DPRD Solo dari PDIP.
"Inggih, Mas Gibran sama Mas Teguh," kata Rudy saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Rudi mengatakan hal itu sudah resmi. Dia sendiri mengetahui bahwa Gibran dan Teguh diundang ke DPP PDIP di Jakarta pada Jumat (17/7).
Diketahui, DPP DIP akan mengumumkan seluruh calon kepala daerah yang diusung dalam Pilkada Serentak 2020 hari ini, Jumat (17/7/2020). Salah satunya mengumumkan Gibran sebagai bakal calon wali kota Solo.
Politik Dinasti Mingkem
Penunjukan anak Presiden Jokowi untuk pilkada Solo ini menuai reaksi negatif netizen. Mereka mempertanyakan pihak-pihak yang selama ini koar-koar menolak politik dinasti tapi sekarang tiba-tiba mingkem.
"Tiba2 narasi "Politik Dinasti" menghilang dari peredaran. Kemana perginya obyektivitas kalian?" ujar akun @dimasakbarz di twitter.
Dulu yang suka ribut politik dinasti para penghuni kolam. Sekarang mingkem, pada nyilem.
"Dulu Mas @AgusYudhoyono maju Cagub DKI ketika Pak @SBYudhoyono sudah purna jadi presiden aja dinyinyirin. Sekarang kok beda ya?" komen @arygoen.
Aziz Blogger July 17, 2020 Admin Bandung Indonesia
PDIP Usung Gibran Putra Jokowi di Pilkada Solo, Yang Biasa Koar-koar 'Politik Dinasti' Tiba-tiba Mingkem
[PORTAL-ISLAM] Ketua DPC PDIP Kota Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo mengatakan partainya mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon...
[PORTAL-ISLAM] Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja para gubernur yang telah menangani Covid-19 di daerahnya.
Jokowi mengatakan, ada lima provinsi yang ia pandang baik dalam menangani Covid-19, yakni DI Yogyakarta, Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Barat, dan Gorontalo.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka pengarahan kepada para gubernur dalam rangka percepatan penyerapan APBD 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020).
"Saya mengapresiasi kerja provinsi-provinsi, Bapak Ibu sekalian para gubernur, dan dalam penanganan Covid-19, ini dari seluruh parameter yang kita miliki memang DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang paling baik," kata Jokowi sebagaimana dikutip situs resmi Sekretariat Kabinet.
"Bangka Belitung, juga masuk, ini yang lima besar yang baik. Bangka Belitung, Pak Gub (Gubernur) Aceh juga masuk, yang ketiga. Sumbar (Sumatera Barat) juga masuk, dan Gorontalo. Ini dengan parameter yang dimiliki Gugus Tugas (Percepatan Penanganan Covid-19)," lanjut Presiden.
Ia pun meminta para gubernur lainnya untuk terus menekan angka kasus harian dan kematian di provinsi masing-masing sembari terus meningkatkan angka kesembuhan.
Kendati demikian, Jokowi menyadari bahwa melakukan ketiga hal tersebut sekaligus sangat sulit.
Namun, ia mengatakan, tak ada pilihan lain yang bisa dilakukan para kepala daerah selain menekan kasus harian dan angka kematian akibat Covid-19 sembari meningkatkan angka kesembuhan.
"Kalau bisa tiga-tiganya, kasus positifnya turun, berarti positivity rate-nya, persentasenya juga turun. Tetapi angka kesembuhan dinaikkan, angka kematian diturunkan serendah-rendahnya. Bukan barang yang gampang. Sekali lagi, ini bukan barang yang gampang," lanjut Jokowi.
Sumber: Kompas
Aziz Blogger July 17, 2020 Admin Bandung Indonesia
Presiden Jokowi Sebut 5 Provinsi Terbaik Tangani Covid-19, Tak Ada DKI Jakarta
[PORTAL-ISLAM] Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja para gubernur yang telah menangani Covid-19 di daerahnya. Jokowi mengatakan, ada lima...
