Hoax atau benar Surat Instruksi PDIP
Belakangan, bocor surat bersifat rahasia yang diterbitkan oleh DPP PDIP Nomor 1684/IN/DPP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. Surat itu mengungkap instruksi...
Home » Penelusuran Berita Nasional
Belakangan, bocor surat bersifat rahasia yang diterbitkan oleh DPP PDIP Nomor 1684/IN/DPP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. Surat itu mengungkap instruksi DPP PDIP kepada kadernya untuk mengikuti proses rekrutmen koordinator Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tertulis agar DPC PDIP mengikuti rekrutmen koordinator PKH tingkat kabupaten dan kota yang diadakan oleh Kementerian Sosial.
"Sehubungan dengan rencana pelaksanaan rekrutmen dan seleksi koordinator kabupaten/kota PKH tahun 2020 secara offline yang dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka bersama ini DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan [daftar terlampir] untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator tersebut," tulis surat tersebut.
Sontak beredarnya surat itu menyulut polemik dan protes dari beberapa kalangan, misalnya dari Pergerakkan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ketua Umum PB PMII Agus Mulyono Herlambang menilai, instruksi DPP PDIP kepada kadernya itu merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
“Instruksi ini sudah termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Partai politik jangan menyalanggunakan kekuasaan dengan terlibat cawe-cawe urusan program pemerintahan, apalagi itu program sosial," ujar Agus, Selasa (4/8/2020).
Menurut Agus, koordinator PKH dari kader partai politik akan menghilangkan akuntabilitas dan transparansi program. Pendaftaran koordinator PKH juga tak berguna, jika yang terpilih merupakan kader dari partai.
"Apalagi ini sebuah instruksi dari pimpinan partai politik. Instruksi ini sudah satu tingkat di atas rekomendasi,” ujar Agus.
Hal seperti ini sangat disayangkannya masih terjadi di Indonesia. Ketika program sosial untuk masyarakat, justru dimanfaatkan oleh salah satu partai.
Agus berharap rekrutmen koordinator PKH Kementerian Sosial (Kemensos) harus dibuat transparan dan akuntabel. Sebab, PKH merupakan program yang bermanfaat bagi masyarakat dan seharusnya tak dimonopoli oleh oknum tertentu.
"Jangan sampai rakyat kecil yang menjadi korban monopoli dari keserakahan elite-elite partai politik ke depannya,” ujar Agus.
Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga ikut tak setuju dengan langkah DPP PDIP yang menginstruksikan kadernya untuk mengikuti proses rekrutmen koordinator PKH Kemensos. Menurutnya, hal tersebut ditakutkan dapat menimbulkan konflik kepentingan politik.
"Program PKH mesti bebas dari kepentingan politik. Tidak etis partai secara resmi menggerakkan kadernya masuk ke program pemerintah," ujar Mardani lewat pesan singkat, Rabu (5/8/2020).
Merujuk situs resmi Kemensos, PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program itu telah dilaksanakan sejak 2007.
Adapun, tata cara rekrutmen SDM PKH diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 1 tahun/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan.
Pada pasal 10 poin i yang menyatakan, peserta koordinator PKH dilarang terlibat dalam aktivitas politik seperti pengurus/anggota parpol, juru kampanye, melakukan kampanye, mendaftar anggota legislatif atau pun kepala daerah.
Mardani mengatakan, program sosial seperti PKH ini sebaiknya tak perlu dicampuri oleh kepentingan politik. Sebab, PKH adalah program bantuan yang langsung menyentuh elemen masyarakat bawah.
"Kita dukung pemerintah untuk bekerja dengan profesional dan fokus tanpa harus direcoki dengan kepentingan politik," ujar Mardani.
Sementara, Pelaksana harian (Plh) Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, rekrutmen koordinator PKH harus dilakukan secara adil dan terbuka. Serta, harus bebas dari kepentingan politik partai manapun.
“Pendamping PKH itu sangat strategis. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini sering dipergunakan sebagai alat, alat untuk merekrut para pemilih," ujar Saleh saat dihubungi, Rabu (5/8/2020).
Menurutnya, PKH adalah program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak bijak jika hal ini dimasuki oleh kepentingan politik temporal.
"Kalau dikasih bantuan bulanan melalui dana APBN, pastilah mereka (penerima manfaat) akan patuh pada para pendamping. Jika pendamping mengarahkan untuk memilih satu partai tertentu, tentu itu bisa saja," ujar Saleh.
Seharusnya tidak boleh ada kader partai politik yang mendaftar sebagai koordinator PKH. Sebab, anggaran yang dipakai adalah APBN.
"Masalahnya, ini menterinya kan dari partai politik. Bagaimana kita mau tahu bahwa seleksinya itu fair? Ini yang harus diperhatikan oleh semua pihak," ujar Saleh.
Jika partai pemenang pemilu boleh mendaftar sebagai koordinator PKH, sudah semestinya partai lain juga diperbolehkan melakukan hal yang sama. Khususnya, partai yang lolos ambang batas parlemen.
"Itu kalau mau dan rela PKH dimasuki nuansa politik. Kalau tidak, ya tidak usah ada intervensi dari politik. Biarkan saja seperti yang sudah jalan selama ini, partai politik tinggal mengawasi pelaksanaannya," ujar Saleh.
Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti menilai tak etis, DPP PDIP menginstruksikan kadernya dalam proses rekrutmen koordinator PKH. Apalagi, Menteri Sosial Juliari Batubara diketahui merupakan Wakil Bendahara Umum PDIP.
"Hal ini tidak etis dan dari segi aturan formal tentang kode etik SDM PKH yang dimiliki Kemensos juga sudah secara tertulis melarang koordinator PKH berlatarbelakang partai," ujar Putri saat dihubungi, Rabu (5/8).
PKH Kemensos seharusnya tak dicampuri oleh kepentingan politik, karena tujuannya adalah membantu masyarakat. Jika kader partai menempati posisi tersebut, akan dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh PDIP.
"Saat ini sudah masuk tahapan pilkada yang sangat riskan memungkinkan penggunaan bansos berdana pemerintah untuk kepentingan kemenangan dalam pilkada," ujar Putri.
PDIP sebagai partai utama pendukung pemerintah, sebaiknya tak mengeluarkan instruksi tersebut. Serta, menghidari kebijakan yang berpotensi abuse of power.
"Partai politik idealnya tidak mengeluarkan aturan secara tertulis dengan mendorong kadernya untuk terlibat aktif seperti ini. Ini terkait alasan etika dan regulasi tadi," ujar Putri.
Bagian dari kaderisasi
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan, instruksi DPP PDIP kepada kader terkait PKH merupakan proses kaderisasi kepemimpinan secara berjenjang. Menurutnya, demokrasi membuka ruang kontestasi melalui pemilu.
"Jadi ketika partai menginstruksikan kadernya untuk ikut kontestasi di pengawas desa atau dalam PKH, aktif dalam bela negara, dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi utama Partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan partai," ujar Hasto lewat keterangan tertulisnya, Senin (4/8).
Hasto megatakan, PDIP aktif mencermati adanya peluang dari setiap jabatan strategis di setiap lapisan masyarakat dan pemerintahan. Tetapi, partainya tetap taat pada aturan main dan keadilan.
"PDIP bertanggung jawab atas kualitas kader yang ditempatkan. Partai memiliki aturan disiplin ketat dan PDIP bergerak secara terbuka," ujar Hasto.
Adanya surat instruksi tersebut, dimaksudkan agar kader secara aktif berpartisipasi pada proses rekrutmen jabatan publik. PDIP disebutnya akan terbuka dan taat pada mekanisme yang ada.
"Dalam penempatan jabatan strategis sebagai komisaris misalnya, jumlah kader PDIP paling sedikit dibanding partai lain. Keputusan otoritas Menteri kami terima, dan hal tersebut sebagai daya pemacu untuk terus tingkatkan kualitas kader," ujar Hasto.
Menteri Sosial Juliari Batubara sudah merespons surat instruksi DPP PDIP yang meminta kader untuk mengikuti rekrutmen koordinator PKH tingkat kabupaten dan kota. Dia menegaskan, bahwa kader partai politik tidak boleh menjadi pengurus PKH.
"Intinya, semua SDM di PKH tidak boleh anggota partai politik. Saya kira itu sudah jelas sekali," kata Juliari melalui pesan singkat, Selasa (4/8).
Juliari mengatakan, bahwa secara umum siapapun dapat mendaftar untuk mengikuti seleksi kordinator PKH kabupaten/kota 2020. Dia melanjutkan, namun setiap pendaftar akan diseleksi apakan mereka memenuhi persyaratan-persyaratan administratif atau tidak.
"Kalau tidak, ya pasti tidak bisa dilanjutkan prosesnya," kata Juliari lagi.
Dia membantah adanya kemungkinan terjadi konflik kepentingan dalam posisinya itu. Juliari mengatakan, pesyaratan untuk menjadi SDM di PKH selalu sama dari tahun ke tahun. Menteri yang juga politisi PDIP ini mengatakan bahwa dirinya tidak mengubah sama sekali ketentuan yang berlaku.
"Konflik kepentingan apa maksudnya? Persyaratan untuk menjadi SDM di PKH kan ada dan sudah dijalankan bertahun-tahun dan saya tidak merubahnya sama sekali. Titik komanya saja saya tidak berubah," tegasnya.
Sumber: Republika
Aziz Blogger August 06, 2020 Admin Bandung Indonesia
SEJAK ledakan dahsyat mengguncang Beirut, Lebanon pada Selasa (4/8/2020), sejumlah teori konspirasi telah bermunculan di media sosial mengenai sumber ledakan tersebut.
Pemerintah Lebanon sejauh ini mengindikasikan bahwa insiden itu disebabkan oleh 2.750 ton senyawa kimia amonium nitrat, yang telah dibiarkan tersimpan di sebuah gudang di pelabuhan Beirut sejak 2013. Namun, banyak yang tidak percaya dengan pernyataan itu dan mencoba mengemukakan narasi lain yang mungkin menjelaskan penyebabnya.
Berikut ini beberapa teori konspirasi mengenai penyebab ledakan Beirut yang muncul di media sosial, sebagaimana dilansir Middle East Eye.
Serangan Israel
Beberapa pengguna media sosial dengan cepat menyalahkan Israel atas insiden di pelabuhan Beirut, menyebut ledakan itu sebagai “serangan”. Beberapa pengguna media sosial mengutip komentar dari Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang di posting di Twitter sesaat sebelum ledakan.
Setelah mengunjungi pangkalan militer di Kota Ramle Israel pada Selasa, Netanyahu memperingatkan: "Kami menghantam sel dan sekarang kami menghantam petugas operator. Kami akan melakukan apa yang diperlukan untuk mempertahankan diri. Saya menyarankan kepada mereka semua, termasuk Hizbullah, untuk mempertimbangkan ini.”
Netanyahu mengacu pada tentara Israel, yang mengklaim telah menggagalkan serangan Pemerintah Suriah di sepanjang perbatasan di Dataran Tinggi Golan yang diduduki pada Senin (3/8/2020), menargetkan empat orang yang tampaknya telah menanam bahan peledak.
— 🥀Aqeel αhmαd khαn🌷🌷عقیل احمد خان 🥀 (@AqeelAhmad092) August 5, 2020
Namun, beberapa warganet menyimpulkan komentar itu sebagai peringatan serangan ke Lebanon, yang juga merupakan basis Hizbullah. Terlepas dari waktunya, hampir tidak ada bukti Israel menyasar Hizbullah di Beirut.
Parlemen Israel pada Kamis (6/8/2020) telah membantah terlibat dalam ledakan yang telah menewaskan setidaknya 135 orang dan melukai lebih dari 5.000 lainnya.
Serangan Bom atau Nuklir
Ledakan pada Selasa menghasilkan awan jamur yang banyak diidentikkan dengan senjata atom atau nuklir. Sementara beberapa lainnya meyakini ledakan itu sebagai serangan bom yang menyasar Lebanon, termasuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
#LebanonExplosion it’s conspiracy to occupy Lebanon .. its 1000’s of peoples died.. one could see the people flying due to the waves originated by the blast.. that’s atomic attack and some firework or stored firework explosion .. it’s an attack on human rights violations pic.twitter.com/1jUB262LNk— rocky (@rockyrock916) August 4, 2020
"Saya bertemu dengan beberapa jenderal besar kami dan mereka hanya merasa bahwa ini bukanlah semacam peristiwa ledakan manufaktur," kata Trump kepada wartawan pada Selasa, beberapa saat setelah ledakan di Beirut terjadi.
"Ini tampaknya, menurut mereka, mereka akan tahu lebih baik daripada saya, tetapi mereka tampaknya berpikir itu adalah (serangan)."
Klaim itu kembali disampaikannya pada Rabu dalam keterangan pers di hadapan wartawan.
Namun, pejabat militer dan pertahanan AS sendiri telah membantah dugaan itu, menyebut penyebab ledakan kemungkinan karena kecelakaan.
Kiriman Peledak Turki
Pada Selasa, Abbas Ibrahim, kepala Keamanan Umum Lebanon, mengatakan "ledakan terjadi di gudang bahan peledak tinggi yang disita selama bertahun-tahun".
Hal ini memunculkan teori dan rumor tentang dari mana bahan peledak itu disita.
Beberapa pengguna Twitter telah menuding pengiriman Turki yang seharusnya menuju Suriah lah yang memicu ledakan.
The explosive materials were on a Turkish ship, called Fatahullah. In 2014 and during supporting extremists in Syria, this ship was stopped in #Beirut and the materials were stored there. #Turkey again https://t.co/eY8e3HUtXX— Peace (@SrushtiMin) August 4, 2020
Namun, teori ini telah terbukti salah karena bahan kimia yang meledak berasal dari MV Rhosus kapal kargo Rusia berbendera Moldova yang disita pada September 2013.
Ulah Hizbullah
Sementara beberapa berteori bahwa Israel melakukan serangan untuk menargetkan Hizbullah, yang lain berspekulasi bahwa kelompok Lebanon itu sendiri mungkin telah memainkan peran.
Sebuah video dari 2017, yang menampilkan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah mengancam akan menyerang pelabuhan Haifa Israel, di mana ia berbicara tentang ledakan "mirip-nuklir" yang disebabkan oleh amonium nitrat, dibagikan secara luas.
WATCH:Banned terrorist group Hezbollah seemed *very* aware of the now exploded 2750 tonnes of Ammonium Nitrate (often used to make terrorist bombs) sitting at Beirut’s port for 6 years https://t.co/WGuTsfyhw8
— Maajid أبو عمّار (@MaajidNawaz) August 5, 2020
Meskipun video dan foto-foto ini muncul kembali, pejabat Lebanon telah menyatakan bahwa lokasi ledakan adalah gudang yang menyimpan material yang disita, tanpa ada indikasi bahwa itu adalah depot Hizbullah.
from PORTAL ISLAM Aziz Blogger August 06, 2020 Admin Bandung Indonesia
isu : Teori Konspirasi Beredar Pasca Ledakan Beirut
SEJAK ledakan dahsyat mengguncang Beirut, Lebanon pada Selasa (4/8/2020), sejumlah teori konspirasi telah bermunculan di media sosial mengenai sumber...
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mempertanyakan kebijakan pemerintah untuk memangkas alokasi bantuan sosial (bansos) jadi Rp 300 ribu per bulan dari sebelumnya Rp 600 ribu.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, tidak hanya itu, tapi pemerintah juga memutuskan untuk memberi bantuan Rp 600 ribu per bulan untuk pegawai dengan gaji Rp 5 juta kebawah.
"Tentu saja soal kelompok sasaran, kalau kelompok sasarannya diberikan kepada golongan tinggi itu tidak akan mendorong konsumsi lebih besar. Sebab, kemungkinan mereka mendapatkan bantuan itu untuk disimpan atau untuk berjaga-jaga," ujarnya saat webinar, Kamis (6/8/2020).
Menurut Tauhid, kebutuhan mereka dengan penghasilan lebih besar itu masih memiliki kapasitas memadai ketimbang golongan menengah ke bawah.
Masyarakat miskin dinilainya hanya menghabiskan pendapatannya untuk makan sehari-hari, sehingga cukup berat jika alokasi bansos dipangkas sampai 50 persen.
"Masyarakat miskin memang kegiatan sehari-harinya dengan penghasilan sangat rendah sekali. Hanya cukup bertahan paling tidak dari hari ke hari atau minggu per minggu," kata Tauhid.
Sementara, dia menambahkan, pegawai bergaji jutaan kemungkinan tidak akan membelanjakan tambahan uang dari pemerintah, sehingga konsumsi menjadi jalan di tempat.
"Itu akan sangat berbeda kalau menjadi simpanan untuk menghadapi resesi maka tentu saja ekonomi akan mandek atau stagnan. Apa yang dibelanjakan berkurang," pungkasnya.
from PORTAL ISLAM Aziz Blogger August 06, 2020 Admin Bandung Indonesia
Apakah Benar ? Bansos Warga Miskin Dipangkas jadi Rp300 Ribu
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mempertanyakan kebijakan pemerintah untuk memangkas alokasi bantuan sosial (bansos) jadi...
Ketua DPD PKS Kota Solo, Abdul Ghofar Ismail (dok.timlo.net)
[PORTAL-ISLAM] SOLO - Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail, mengklaim tidak ada tawaran dari pihak mana pun untuk mengusung pasangan Purnomo-Anung sebagai cawali-cawawali di Pilkada, 9 Desember 2020.
Ghofar juga menyatakan tidak ada pihak yang menawari PKS sejumlah uang untuk mengusung Achmad Purnomo yang merupakan Wawali dan Anung Indro Susanto yang pensiun PNS Pemkot Solo itu.
“Kami tetap sesuai aturan. Dalam artian aturannya membangun koalisi, kami bangun koalisi, mencalonkan siapa pun yang punya hak dicalonkan. Kami kedepankan proses-proses yang sesuai aturan main,” ujar dia, Rabu (5/8/2020) malam.
Pernyataan itu disampaikan politikus PKS itu menanggapi pengakuan Ketua DPD PSI Solo Antonius Yogo Prabowo soal adanya tawaran Rp1 miliar dari pihak tertentu untuk mengusung Purnomo-Anung di Pilkada Solo.
Dalam pernyataannya, Yogo menjelaskan orang-orang yang mengaku akan mengusung Purnomo-Anung di Pilkada 2020 menyebut koalisi parpol yang akan dibangun terdiri dari PKS, PAN, dan PSI.
Ghofar mengaku belum pernah berkomunikasi dengan Anung Indro Susanto atau pun orang dekatnya terkait kemungkinan diusung di Pilkada Solo.
Purnomo-Anung Bantah Tawarkan Rp1 Miliar Ke PSI Agar Diusung Di Pilkada Solo 2020
“Saya belum pernah komunikasi dengan Pak Anung maupun orangnya Pak Anung. Saya komunikasinya hanya dengan tiga partai, yaitu PAN, Partai Gerindra, dan Partai Golkar,” sambung dia.
Komunikasi Dengan Parpol
Komunikasi yang dilakukan dengan tiga parpol itu terjadi di Gedung DPRD Solo. Komunikasi itu menurut Ghofar juga hanya perbincangan informal.
“Kami pernah ketemu. Habis itu belum ketemu lagi. cuma ngobrol-ngobrol nonformal di DPRD. Ada beberapa orang yang minta ketemu kami. Semuanya tidak ada pembicaraan uang,” kata dia.
Seperti diketahui, Anung Indro Susanto pada 2015 lalu sempat maju sebagai calon wali kota (cawali) di Pilkada Solo. Anung sudah menyampaikan bantahan terkait tawaran uang kepada PSI agar mengusung dirinya di pilkada tahun ini.
Anung bahkan mengaku tidak ada rencana untuk maju di Pilkada Solo 2020. Bantahan senada disampaikan Achmad Purnomo yang sampai saat ini masih tercatat sebagai kader PDIP.
Purnomo juga mengaku tidak tahu ada pihak yang hendak mengusung dirinya bersama Anung di Pilkada nanti. Apalagi soal tawaran uang ke PSI yang mengusung dirinya dan Anung. Purnomo mengaku sama sekali tidak tahu.
Sumber: Solopos
Aziz Blogger August 06, 2020 Admin Bandung Indonesia
Bantahan PKS Solo atas Adanya Uang 1 Miliar untuk Mengusung Purnomo-Anung yang Disampaikan PSI
Ketua DPD PKS Kota Solo, Abdul Ghofar Ismail (dok.timlo.net) [PORTAL-ISLAM] SOLO - Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail, mengklaim tidak...
Ketua DPD PKS Kota Solo, Abdul Ghofar Ismail (dok.timlo.net)
[PORTAL-ISLAM.ID] SOLO - Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail, mengklaim tidak ada tawaran dari pihak mana pun untuk mengusung pasangan Purnomo-Anung sebagai cawali-cawawali di Pilkada, 9 Desember 2020.
Ghofar juga menyatakan tidak ada pihak yang menawari PKS sejumlah uang untuk mengusung Achmad Purnomo yang merupakan Wawali Aziz Blogger August 06, 2020 Admin Bandung Indonesia
Bantahan PKS Solo atas Adanya Uang 1 Miliar untuk Mengusung Purnomo-Anung yang Disampaikan PSI
Ketua DPD PKS Kota Solo, Abdul Ghofar Ismail (dok.timlo.net)[PORTAL-ISLAM.ID] SOLO - Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail, mengklaim tidak ada...
