Jakarta Jadi Provinsi Paling Demokratis, Netizen: Buruan Jadi Presiden Pak Anies
[PORTAL-ISLAM] Badan Pusat Statistik merilis Indeks Demokrasi Provinsi DKI Jakarta No. 35/08/31/Th.XXII, pada Rabu (5/8/2020). Di mana disebutkan...
Home » Penelusuran Berita Nasional
[PORTAL-ISLAM] Badan Pusat Statistik merilis Indeks Demokrasi Provinsi DKI Jakarta No. 35/08/31/Th.XXII, pada Rabu (5/8/2020).
Di mana disebutkan bahwa Jakarta merupakan provinsii paling demokratis se-Indonesia.
Informasi itu diunggah melalui akun Instagram Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, @aniesbaswedan pada Rabu (5/8/2020).
"Alhamdulillah, ini untuk kesekian kalinya DKI Jakarta kembali dinilai sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia," tulis Anies.
Dengan capaian indeks demokrasi (IDI) 2019 sebesar 88,29 (kinerja baik), meningkat 3,21 poin dari IDI 2018 yang sebesar 85,08.
Angka ini sekaligus memecahkan rekor angka IDI tertinggi selama 11 tahun penghitungannya.
Peningkatan ini didorong oleh adanya perbaikan pada Aspek Hak-hak Politik meningkat dari 75,43 (tahun 2018) menjadi 83,86 (tahun 2019) atau naik 8,43 poin.
Juga terjadinya peningkatan transparansi anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Bahkan aspek Kebebasan Berkeyakinan kita juga naik dan mendapat nilai sempurna 100.
Anies menyebut perolehan ini merupakan capaian bersama.
"Capaian ini merupakan hasil usaha kita semua di Jakarta," pungkas Anies.
Pencapaian DKI Jakarta menjadi provinsi paling demokratis ini mendapat tanggapan ramai dari netizen. Diantaranya mereka menilai Anies sangat layak tidak hanya memimpin Jakarta, tapi memimpin Indonesia.
"Pak jangan lama2 d jakarta, buruan pimpin INDONESIA," ujar @ednadzulfikar di kolom komentar postingan IG Anies Baswedan.
Aziz Blogger August 05, 2020 Admin Bandung Indonesia
[PORTAL-ISLAM] Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga sedang mencari siapa sosok yang akan dia endorse pada Pilpres 2024.
Melalui channel YouTube-nya, pakar hukum tata negara Refly Harun menilai Jokowi sedang mencari siapa orang yang akan di-endorse untuk 2024.
"Untuk endorsement tersebut, orang tersebut haruslah orang yang dekat dengan lingkaran Jokowi. Orang yang punya chemistry," ujar Refly dalam tayangan YouTube yang diunggah Rabu (5/8/2020).
Refly menambahkan, sosok yang berpeluang didukung Jokowi adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
"Menarik faktor Prabowo ini di lingkar kekuasaan. Kenapa? Rupanya chemistry Prabowo kepada Jokowi berjalan dengan baik. Chemistry Prabowo dengan Megawati juga berjalan baik. Padahal kita tahu, chemistry Megawati dan Jokowi sulit bertemu. Jadi, Prabowo menjadi faktor yang luar biasa. Jadi tidak heran kalau Prabowo ini bisa ke Jokowi, tapi juga bisa dekat ke Megawati," papar Refly Harun.
Prabowo juga sudah membuktikan dan teruji loyalitasnya kepada Jokowi. Bukti terbaru adalah dukungan Prabowo (Gerindra) kepada Gibran di Pilkada Solo.
Jokowi juga percaya dengan loyalitas Prabowo, terbukti dengan diberikannya wewenang dan tanggungjawab Prabowo untuk proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan.
Menurut Refly Harun, hubungan Jokowi dan Prabowo ini adalah sebuah 'game' untuk Pilpres 2024.
"Jokowi sedang mencari siapa orang dia endorse untuk 2024. Untuk endorsement tersebut, orang tersebut haruslah orang yang dekat dengan lingkaran Jokowi. Orang yang punya chemistry."
Simak selengkapnya video:
Aziz Blogger August 05, 2020 Admin Bandung Indonesia
Prabowo 'Putra Mahkota' Jokowi di Pilpres 2024
[PORTAL-ISLAM] Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga sedang mencari siapa sosok yang akan dia endorse pada Pilpres 2024. Melalui channel YouTube-nya,...
[PORTAL-ISLAM.ID] Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga sedang mencari siapa sosok yang akan dia endorse pada Pilpres 2024.
Melalui channel YouTube-nya, pakar hukum tata negara Refly Harun menilai Jokowi sedang mencari siapa orang yang akan di-endorse untuk 2024.
"Untuk endorsement tersebut, orang tersebut haruslah orang yang dekat dengan lingkaran Jokowi. Orang yang punya chemistry," ujar Aziz Blogger August 05, 2020 Admin Bandung Indonesia
Prabowo 'Putra Mahkota' Jokowi di Pilpres 2024
[PORTAL-ISLAM.ID] Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga sedang mencari siapa sosok yang akan dia endorse pada Pilpres 2024.Melalui channel YouTube-nya,...
[PORTAL-ISLAM.ID] Badan Pusat Statistik merilis Indeks Demokrasi Provinsi DKI Jakarta No. 35/08/31/Th.XXII, pada Rabu (5/8/2020).
Di mana disebutkan bahwa Jakarta merupakan provinsii paling demokratis se-Indonesia.
Informasi itu diunggah melalui akun Instagram Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, @aniesbaswedan pada Rabu (5/8/2020).
"Alhamdulillah, ini untuk kesekian kalinya DKI Jakarta Aziz Blogger August 05, 2020 Admin Bandung Indonesia
Jakarta Jadi Provinsi Paling Demokratis, Netizen: Buruan Jadi Presiden Pak Anies
[PORTAL-ISLAM.ID] Badan Pusat Statistik merilis Indeks Demokrasi Provinsi DKI Jakarta No. 35/08/31/Th.XXII, pada Rabu (5/8/2020).Di mana disebutkan...
[PORTAL-ISLAM] Sejarah adanya Kantor Staf Presiden (KSP) di periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan lembaga yang disinyalir khusus dibentuk untuk Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marvest).
Berita terkait
Pasalnya, lembaga nonstruktural di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden itu dibentuk lantaran Luhut Binsar Pandjaitan belum mengisi kursi kabinet Jokowi.
Demikian disampaikan ekonom senior Faisal Basri saat menjadi narasumber dalam acara Sarasehan Peradaban Indonesia bertajuk '75 Tahun Merdeka: Merangkai Ingatan, Merajut Harapan', pada Rabu (5/8/2020).
"Jadi KSP ada karena Luhut dulu belum ada tempat. Kabinet sudah terisi semua, maka dibikinnya KSP untuk Luhut Pandjaitan, itu kan gitu sejarahnya," ungkap Faisal Basri.
Menurutnya, lembaga serupa KSP juga pernah dibentuk di era Orde saat Soeharto memimpin. Lembaga tersebut kini bernama Sekretariat Negara (Setneg) yang membawahi Sekretaris Militer (Sekmil), Sekretaris Kabinet, hingga Sekretaris Protokol dan Paspampres.
"Pak Harto itu punya kepala Staf Kepresidenan namanya Sekneg. Mensesneg gitulah kepala staf presiden itu membawahi Sekretaris Militer (Sekmil), Sekretaris Kabinet, Sekretaris Protokol, Paspampres," tuturnya.
Meski begitu, Faisal Basri berpandangan keberadaan KSP tak membantu kinerja presiden dalam menjalankan pemerintahan, melainkan kepada sosok Luhut yang jabatannya sebagai Menko Marvest kini nyaris melampaui kewenangan Bappenas.
"Jadi tambah kacau. Dibikin strukturnya mirip dengan Menko, mirip dengan Bappenas lagi. Ayo kita kembali, tapi kalau memang yang diinginkan adalah bagi-bagi kekuasaan ya terserah," jelasnya.
Dewasa ini, Faisal melihat fungsi Menteri Koordinator sudah melampaui kewenangan, yakni turut melaksanakan tugas menteri. Tugas Menko sudah tak lagi mengoordinir, melainkan mengambil alih tugas menteri.
"Seperti yang terjadi pada Luhut Panjaitan, semua diurus sampai pekerja dari China aja dia yang ngurus. Nah ini kan udah enggak bener," tegasnya.
Tumpang tindihnya kinerja Menko inilah yang kemudian memperumit kerja seorang presiden. Presiden, kata Faisal, sulit menghasilkan terobosan, dan ujungnya kebijakan yang diambil tak berjalan optimal.
"Akhirnya Pak Jokowi bingung sendiri. Pantes bingung karena dia sendiri yang menciptakan keruwetan itu," pungkasnya. [RMOL]
Aziz Blogger August 05, 2020 Admin Bandung Indonesia
Faisal Basri: Sejarah KSP Itu Memang Dibentuk Untuk Luhut Pandjaitan, Jadi Tambah Kacau
[PORTAL-ISLAM] Sejarah adanya Kantor Staf Presiden (KSP) di periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan lembaga yang disinyalir khusus...
