Asyari Usman: Brigjen Prasetijo Utomo inisiatif sendiri? Ada yang buang badan sepertinya
[PORTAL-ISLAM] Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menuturkan, surat jalan untuk buron terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra,...
Home » Penelusuran Berita Nasional
[PORTAL-ISLAM] Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menuturkan, surat jalan untuk buron terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra, diterbitkan atas inisiatif Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Prasetyo Utomo.
Menurut Argo, surat jalan tersebut juga dikeluarkan tanpa izin dari pimpinan Prasetyo.
“Dalam pemberian atau pembuatan surat jalan tersebut, Bapak Kepala Biro tersebut adalah inisiatif sendiri dan tidak izin sama pimpinan,” kata Argo di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2020).
Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane membeberkan surat jalan buron terpidana kasus pengalihan utang atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra, yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS.
Dari data yang diperoleh IPW, surat bernomor SJ/82/VI/2020/Rokorwas tertanggal 18 Juni 2020 tersebut ditandatangani oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo.
Dalam dokumen surat jalan yang ditunjukkan Neta, tertulis Joko Soegiarto Tjandra disebut sebagai konsultan.
Dalam surat itu, Joko Tjandra disebut melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak dengan pesawat terbang untuk keperluan konsultasi dan koordinasi.
Tertulis pula Joko Tjandra berangkat pada 19 Juni 2020 dan kembali pada 22 Juni 2020.
Atas tindakannya itu, Mabes Polri mencopot Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo dari jabatannya setelah terbukti menandatangani surat jalan untuk buronan kasus Bank Bali Djoko Tjandra. Sanksi tersebut dijatuhkan usai yang bersangkutan menjalani pemeriksaan.
Beberapa pihak mempertanyakan dan menyangsikan Brigjen Prasetijo Utomo bertindak pribadi.
"Belum bisa dicerna Brigjen Prasetijo Utomo buat surat jalan Djoko Tjandra atas inisiatif sendiri. Ada yang buang badan, kayaknya," kata wartawan senior, Asyari Usman di akun facebooknya.
[PORTAL-ISLAM] JAKARTA - Hari ini, Kamis (16/7/2020), segenap komponen Umat Islam kembali menggelar Aksi Tolak RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) di depan Gedung DPR/MPR Jakarta.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta KH Munahar Muchtar turut menyampaikan orasi Tolak RUU HIP.
Dia menyatakan bahwa sikap seluruh komponen MUI tegas menolak RUU HIP dan mendesak agar RUU HIP dicabut dari Prolegnas.
“Kita minta DPR mendengarkan aspirasi. Kalau anggota DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat, maka mereka mendengar siapa lagi, kalau bukan para cukong-cukong,” kata kiai Munahar dalam orasinya, Kamis (16/7/2020).
Ia menegaskan bahwa para ulama tegas menolak komunisme. Maka, apabila ada orang-orang yang berketuhanan ingin merubah Pancasila dengan Ekasila, Trisila, bahkan tidak memasukkan TAP/MPRS XXV/1966, maka patut diduga mereka ingin mengacaukan bangsa Indonesia.
“Hari ini adalah saksi sejarah, kalau mau mendengarkan, maka mereka (legislator) sebagai aspirator rakyat. Tapi bila tidak, mereka akan dicatat sebagai pengkhianat bangsa,” ujarnya.
“Kita ingin menjaga Pancasila, kita ingin menjaga ruh UUD 1945, kalau ini kita jaga, kita akan menang dan mengalahkan bangsa lain, tapi jika tidak, kita hanya akan menjadi kacang-kacangan bangsa lain,” lanjutnya.
Perwakilan dari Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), Taufiqurrahman, menduga bahwa RUU HIP ingin memasukan pemikiran Bung Karno. Menurut dia, ada kepentingan partai pengusung RUU HIP untuk mewarnai RUU HIP dengan ideologi Bung Karno.
“Memangnya Soekarno berjuang sendiri untuk bangsa ini? Kita bukan tidak menghormati Soekarno, tapi banyak jasa ulama-ulama dan panitia sembilan untuk negara ini,” ujarnya.
[Video - Suasana Aksi Tolak RUU HIP]
Sumber: IndonesiaInsideSemangat ya 💪#TetapCabutRUUHIP pic.twitter.com/Qfa7bU1OQK— Dara (@Dara7575) July 16, 2020
Aziz Blogger July 16, 2020 Admin Bandung Indonesia
Aksi Tolak RUU HIP, Orasi Ketua MUI Jakarta di Gedung DPR Menggetarkan Jiwa
[PORTAL-ISLAM] JAKARTA - Hari ini, Kamis (16/7/2020), segenap komponen Umat Islam kembali menggelar Aksi Tolak RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila)...
[PORTAL-ISLAM] Jusuf Hamka pagi tadi, Kamis (16/7/2020), menjadi tamu istimewa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Pagi ini tgl 16/72020 jam 8 pagi, saya dan Putra sy @feisalhamka mendapat kehormatan diundang sarapan pagi di rumah Gubernur DKI Bpk ANIES BASWEDAN🙏," kata Jusuf Hamka di akun Instagramnya.
Jusuf Hamka kagum dengan kecerdasan dan pengetahuan sang gubernur yang disebutnya seperti ensiklopedi berjalan.
"Kami berbincang2 yg ringan2 dan ternyata dari makanan dan perbincangan tsb, sy mempunyai kesimpulan: Bahwa beliau org yg sangat humble dan komunikatif🙏 Dan sy sangat terkagum2 ketika beliau banyak menceritakan banyak hal, diantaranya masalah Kesehatan, Agama, Kebhinekaan, Ekonomi, dan Kesetiakawanan Sosial dll🙏"
"Mendengar pengetahuan beliau yg begitu komplit, Sy sampai speechless dan berkesimpulan bahwa seorg ANIES BW, mirip ensiklopedi/kamus berjalan, cerdas, berwawasan luas, sederhana dan rendah hati👍."
Jusuf Hamka anak angkat Hamka
Jusuf Hamka yang kini berusia 63 tahun itu adalah pengusaha sukses yang saat ini menjabat Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), yang merupakan perusahaan pengelola jalan tol.
Jusuf Hamka masuk Islam pada tahun 1981 silam.
Jusuf Hamka dimuallafkan oleh Buya Hamka, yang tiga bulan kemudian resmi menjadi anak angkat Buya Hamka.
Jusuf Hamka sebenarnya terlahir dengan nama Alun Joseph. Namun sejak menjadi anak angkat Buya Hamka, namanya berubah menjadi Jusuf Hamka.
Jusuf yang kini jadi pengusaha sukses, sempat mengalami jatuh bangun selama hidupnya. Ia bahkan sempat tak memiliki pekerjaan tetap selama berbelas-belas tahun.
Namun, Jusuf tak menyangka bila Allah SWT telah merubah garis tangannya untuk menjadi pengusaha jalan tol yang sukses.
Jusuf mengungkapkan bahwa ia ingin mengharumkan nama Islam dengan cara berbeda, hingga akhirnya ia membangun sebuah masjid dengan artsitektur Tiongkok, yang diberi nama Masjid Babah Alun di kolong Jalan Tol Wiyoto Wiyono, di Jalan Papanggo, Jakarta Utara.
Keinginan dan besarnya tekad Jusuf untuk mengharumkan nama Islam dengan berbagai upaya, berhasil membuatnya dilimpahkan banyak rezeki dari Allah SWT.
Aziz Blogger July 16, 2020 Admin Bandung Indonesia
Jusuf Hamka: Kecerdasan dan Pengetahuan Anies Baswedan Seperti Ensiklopedia Berjalan
[PORTAL-ISLAM] Jusuf Hamka pagi tadi, Kamis (16/7/2020), menjadi tamu istimewa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Pagi ini tgl 16/72020 jam...
Teka teki tentang 'kemarahan' Presiden Joko Widodo mulai terkuak.
Melalui video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020), Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan keras dan menyoroti kinerja para menteri kabinetnya.
Video tersebut berisi pidato Presiden Jokowi pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020.
Saat itu, Presiden bahkan mengeluarkan ancaman perombakan atau reshuffle kabinet.
Jokowi menilai para menterinya tidak memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemik virus corona.
Kalau dicermati tanggal 'kemarahan' Jokowi pada rapat kabinet adalah 18 Juni 2020 dan itu sama tanggalnya dengan tanggal penerbitan 'surat sakti' Polri untuk Djoko Tjandra yaitu tanggal 18 Juni 2020.
Jika 'surat sakti' untuk Djoko Tjandra diterbitkan Polri tanggal 18 Juni, tentu proses dan komunikasi intensif yang dilakukan kepolisian dan pihak Djoko Tjandra sudah terjalin sejak sebelum tanggal penerbitan surat.
Wajar jika Jokowi marah atau kecewa pada Polri.
Sebab Presiden sudah berbaik hati mengangkat Idham Azis sebagai Kapolri yang masa aktif kedinasannya di Polri hanya tersisa 14 bulan.
Kemudian, pejabat yang saat ini menjadi Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo adalah mantan ajudan Jokowi di awal kepresidenannya tahun 2014.
Kini, hanya 6 bulan menjelang Idham Azis pensiun, wajah Polri tercoreng sedemikian buruk dengan terbongkarnya aib yang sangat memalukan.
Hari ini media massa nasional gencar memberitakan soal skandal surat jalan yang diterbitkan Bareskrim Polri untuk Djoko Tjandra.
Brigjen Prasetyo Utomo sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri menanda-tangani surat jalan atas nama Bareskrim untuk buronan Djoko Tjandra.
Aib ini terbongkar berkat Indonesia Police Watch (IPW).
IPW menyatakan bahwa Prasetyo Utomo adalah pejabat Bareskrim yang memberi keistimewa berupa surat jalan untuk Djoko Tjandra selaku buronan pengalihan hak tagih Bank Bali sejak tahun 2009.
Dari data yang diperoleh IPW, surat jalan untuk Djoko Tjandra dikeluarkan Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, dengan SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo.
Dalam surat jalan tersebut Djoko Tjandra disebutkan berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni 2020.
(Sumber: RMOL)
Aziz Blogger July 16, 2020 Admin Bandung Indonesia
Misteri Kemarahan Jokowi di Hari Bersamaan dengan Terbitnya 'Surat Sakti' Djoko Tjandra
Teka teki tentang 'kemarahan' Presiden Joko Widodo mulai terkuak. Melalui video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020),...
[PORTAL-ISLAM] Pemerintah secara resmi menyampaikan sikap terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ke DPR. Selain mengubah nama RUU HIP menjadi RUU Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), pemerintah juga menyerahkan surat presiden dan daftar inventaris masalah (DIM) RUU BPIP ke pimpinan DPR.
Pemerintah diwakili Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Menhan Prabowo Subianto, Mensesneg Pratikno, Menkumham Yasonna Laoly, dan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang datang langsung ke DPR.
“Kami menerima wakil pemerintah atau utusan presiden yang dipimpin Menko Polhukam untuk menyerahkan konsep RUU BPIP sebagai masukan ke DPR untuk dibahas dan ditampung konsep yang akan dibahas bersama masyarakat,” kata Ketua DPR dalam serah terima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7/2020).
Puan menjelaskan, RUU BPIP berbedan dengan RUU HIP yang selama ini memicu gelombang protes dari masyarakat. Ia berjanji tidak akan memasukkan pasal-pasal kontroversial dalam draf RUU tersebut. RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentan tugas, fungsi, wewenang, dan struktur BPIP.
RUU HIP merupakan inisiatif Fraksi PDI Perjuangan. Setelah disahkan menjadi inisiatif DPR pada Rapat Paripurna, Selasa (12/5), RUU HIP mendapat banyak kritikan dari masyarakat. Masyarakat menolak RUU tersebut karena tidak mencantumkan TAP MPRS XXV/1966 tentang Larangan Komunisme dan memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. (ASF/indonesiainside) Aziz Blogger July 16, 2020 Admin Bandung Indonesia
RUU HIP Diganti Jadi RUU BPIP
[PORTAL-ISLAM] Pemerintah secara resmi menyampaikan sikap terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ke DPR. Selain mengubah nama RUU HIP menjadi...
